KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tak Setor Pajak yang Dipotong, Tanah & Bangunan Milik WP Disita Negara

Redaksi DDTCNews | Kamis, 24 November 2022 | 10:30 WIB
Tak Setor Pajak yang Dipotong, Tanah & Bangunan Milik WP Disita Negara

Ilustrasi.

SURAKARTA, DDTCNews – Kanwil DJP Jawa Tengah II kembali melakukan penegakan hukum dalam bentuk penyitaan pada 17 Oktober 2022. Kali ini, aset yang disita berupa sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo mengatakan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) menyita harta kekayaan milik P atas kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan melalui CV miliknya yang berlokasi di wilayah administrasi KPP Pratama Boyolali.

“Penyitaan aset dilakukan karena yang bersangkutan dinilai sengaja tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut,” katanya seperti dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Kamis (24/11/2022).

Baca Juga:
Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Slamet menambahkan wajib pajak diduga tidak mematuhi pasal 39 ayat (1) huruf i UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana diubah dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dia menjelaskan penyitaan sebenarnya tidak perlu terjadi jika wajib pajak patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibat tindak pidana tersebut, negara mengalami kerugian penerimaan sejumlah Rp449,74 juta.

“Sesuai pasal 44 ayat (2) huruf j UU KUP, penyitaan dilaksanakan sebagai cara pemulihan kerugian negara yang timbul dari proses penyidikan,” tuturnya.

Baca Juga:
Ada Pajak Rokok 10%, Ini Daftar Tarif Pajak Daerah Terbaru di NTB

Slamet menyebut DJP melakukan penegakan hukum (law enforcement) demi memberikan deterrent effect kepada wajib pajak yang memiliki tendensi untuk melakukan tindak pidana pajak. Harapannya, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai informasi, penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Pasal 1 angka 14 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi