ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Pakai e-Pbk DJP Online? Ini Fungsi 4 Menu di Dalamnya

Redaksi DDTCNews | Jumat, 25 November 2022 | 16:55 WIB
Sudah Pakai e-Pbk DJP Online? Ini Fungsi 4 Menu di Dalamnya

Ilustrasi. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Ada beberapa menu pada aplikasi e-Pbk versi 1 pada DJP Online yang perlu dipahami wajib pajak.

Ditjen Pajak (DJP) mengatakan pengajuan pemindahbukuan secara online melalui e-Pbk versi 1 diharapkan memberi kemudahan kepada wajib pajak. Produk hukum asli merupakan produk hukum manual (ditandatangani dan dicap basah oleh KPP).

“Adapun produk hukum yang diunduh dari aplikasi e-Pbk v.1 merupakan salinan. Wajib pajak dapat meminta dokumen bukti pemindahbukuan asli dengan menghubungi KPP terdaftar,” tulis DJP dalam laman resminya, dikutip pada Jumat (25/11/2022).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

DJP menjelaskan 4 menu pada aplikasi e-Pbk di DJP Online. Pertama, Dashboard. Dalam menu ini terdapat profil singkat wajib pajak berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone, email, serta alamat.

Pada menu ini, ada pula daftar permohonan pemindahbukuan yang telah selesai. Isinya adalah nomor dan tanggal bukti penerimaan surat (BPS), nomor produk hukum, nilai pemindahbukuan, serta beberapa menu aksi.

Adapun beberapa menu aksi itu antara lain sebagai berikut.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global
  • Lihat Bukti Penerimaan Surat (BPS).
  • Cetak Permohonan. Pada tampilan permohonan setelah diklik cetak, terdapat barcode pada bawah wajib pajak/wakil wajib pajak yang berisi nomor BPS.
  • Ringkasan Hasil. Menu aksi ini memuat ringkasan hasil pemindahbukuan dari dan ke jenis pajak tertentu.
  • Cetak Produk Hukum. Menu aksi ini memuat bukti pemindahbukuan (disetujui)/surat penolakan. Adapun penolakan pemindahbukuan adalah surat penolakan pemindahbukuan dengan nomor produk hukum yang berawalan “s-xx” yang disertai alasan penolakannya.

Kedua, Permohonan. Menu ini digunakan untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan.

Ketiga, Monitoring. Menu ini disediakan untuk melihat status permohonan (diproses/disetujui/ditolak), melihat BPS, melihat detail permohonan (tindak lanjut permohonan), hingga mencetak permohonan.

Jika proses pada menu Monitoring sudah selesai maka akan dipindahkan ke halaman Dashboard sebagai permohonan disetujui/ditolak.

Keempat, Konfirmasi. Menu ini disediakan untuk pengecekan bukti pemindahbukuan yang telah diterima, baik dari permohonan melalui e-Pbk maupun KPP. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara