Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Terbitkan Dua Peraturan Baru Soal Kepabeanan

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Terbitkan Dua Peraturan Baru Soal Kepabeanan

Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews—Dalam rangka menerapkan ekosistem logistik nasional (National Logistic Ecosystem/NLE), Kementerian Keuangan menerbitkan dua peraturan baru terkait dengan kepabeanan.

Beleid tersebut antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 108/2020 tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor dan PMK No. 109/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

"Untuk meningkatkan kinerja sistem logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, perlu menyelaraskan ketentuan ... dengan penerapan NLE," bunyi kedua beleid tersebut, Jumat (21/8/2020).

Baca Juga: Bea Cukai Luncurkan 'Siapbecik', Layanan Digital di Kawasan Berikat

Pada kedua PMK itu, dimasukkan beberapa klausul mengenai NLE. Misal, PMK 108/2020 menyebutkan penyampaian permohonan dan persetujuan izin dari pembongkaran barang impor di tempat selain kawasan pabean serta penimbunan barang impor di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS dapat dilakukan melalui NLE.

Lebih lanjut, sistem komputer pelayanan (SKP) dapat melakukan pertukaran data dengan NLE. Pejabat bea cukai dan SKP juga dapat memanfaatkan data yang diperoleh dari NLE untuk kepentingan pelayanan dan pengawasan kepabeanan.

Kemudian, data pembongkaran barang impor di tempat selain kawasan pabean dan data penimbunan barang impor di tempat lain yang dipersamakan dengan TPS dapat digunakan untuk percepatan logistik nasional melalui NLE.

Baca Juga: Apa Itu BTKI?

Untuk diketahui, SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

Importir dapat mengajukan permohonan pembongkaran barang impor di tempat selain kawasan pabean, pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut laut ke sarana pengangkut lainnya di luar pelabuhan, dan penimbunan barang impor di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS melalui sistem SKP tersebut.

Pada PMK 109/2020, pemerintah juga menjanjikan penghargaan khusus bagi pengusaha TPS yang memiliki kerja sama pengangkutan barang impor atau ekspor melalui integrasi sistem dengan pengusaha di bidang transportasi darat dalam NLE dapat diberi penghargaan.

Baca Juga: Karena Piutang Perpajakan, Aset Kemenkeu Tembus Rp205 Triliun

Penghargaan yang dimaksud adalah perpanjangan masa berlaku penetapan sebagai TPS sampai dengan masa penguasaan kawasan berakhir. Pemberian penghargaan dilakukan melalui penerbitan Keputusan Menteri Keuangan. (rig)

Topik : beleid baru, ekosistem logistik nasional, kementerian keuangan, kepabeanan, pmk 108/2020, pmk 109/20

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 04 Mei 2021 | 12:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Dana Bagi Hasil Pajak

Senin, 26 April 2021 | 14:05 WIB
APBN 2021

Akhir Maret 2021, Utang Pemerintah Tembus Rp6.445 Triliun

Jum'at, 16 April 2021 | 09:45 WIB
LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Tingkatkan Pelayanan Publik, Kemenkeu Sediakan Contact Center PRIME

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku

Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penentuan Subjek PBB atas Wilayah Kerja Tambang Migas