Berita
Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani: Rata-Rata Penerima Subsidi Upah Bergaji Rp2,9 Juta

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani: Rata-Rata Penerima Subsidi Upah Bergaji Rp2,9 Juta

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah terus berupaya menyalurkan program bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji kepada pekerja yang penghasilannya terdampak pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hasil survei menunjukkan penyaluran subsidi gaji sejauh ini tepat sasaran. Menurutnya, rata-rata penerima bantuan tersebut bergaji pokok Rp2,9 juta atau Rp3,5 juta per bulan jika ditambahkan dengan aneka tunjangan dan uang lembur.

"Mereka rata-rata gajinya Rp2,9 juta, dan itu sesuai dengan target kami yang di bawah Rp5 juta [per bulan]," katanya, Kamis (21/10/2021).

Baca Juga: Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah memberikan subsidi gaji sejak tahun lalu. Kemudian, pemerintah mengadakan survei untuk mengukur efektivitas program tersebut sebelum kembali mengadakannya tahun ini.

Hasil survei itu menunjukkan 56,4% penerima subsidi gaji yakni pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Kemudian, 91,1% responden menyatakan menggunakan uang bantuan tersebut untuk belanja pangan dan kebutuhan lainnya.

Sri Mulyani menjelaskan 62% responden juga mengakui mengalami kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari pada masa awal pandemi. Pasalnya, mereka rata-rata mengalami penurunan pendapatan hingga Rp1,3 juta atau 26,1% dari total pendapatan dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi.

Baca Juga: Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Sri Mulyani menyebut penyaluran subsidi gaji menyasar kelompok masyarakat bukan menerima bantuan sosial rutin, yang hanya selama ini hanya diberikan kepada 25% masyarakat terbawah. Hal itu mempertimbangkan dampak pandemi yang turut menghatam kelompok menengah ke bawah dan tidak masuk dalam data bantuan sosial.

"Sehingga dengan memberikan subsidi upah, kita bisa mencakup kelompok yang belum mendapat bantuan pemerintah," ujarnya.

Pemerintah tahun ini menyiapkan pagu subsidi gaji dalam program pemulihan ekonomi nasional senilai Rp8,7 triliun untuk 8.783.350 pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Adapun realisasinya hingga saat ini tercatat Rp6,9 triliun dan telah tersalur kepada 6.991.873 pekerja.

Baca Juga: Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Nilai bantuannya sebesar Rp500.000 per bulan selama 2 bulan yang dibayarkan sekaligus. Pemerintah pun menargetkan penyaluran subsidi gaji akan rampung pada akhir Oktober 2021. (sap)

Topik : pemulihan ekonomi nasional, PEN, bantuan subsidi upah, bantuan sosial, subsidi gaji, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 15:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Maksimalkan Penerimaan Pajak, Sektor Usaha Informal Perlu Diatasi

Kamis, 02 Desember 2021 | 15:00 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Presidensi G-20, Indonesia Tonjolkan Komitmen Atasi Perubahan Iklim

Kamis, 02 Desember 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Lakukan 4 Kali Refocusing Anggaran di 2021, Ini Detailnya

Kamis, 02 Desember 2021 | 14:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Oktober 2021, Pertumbuhan Nilai Restitusi Pajak Capai 13%

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita