Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Perpanjang Masa Insentif Pajak untuk Tenaga Kesehatan

A+
A-
8
A+
A-
8
Sri Mulyani Perpanjang Masa Insentif Pajak untuk Tenaga Kesehatan

enaga medis memperlihatkan fasilitas rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kawali di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (10/1/2022). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali memperpanjang masa pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan (PPh) untuk tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19, yang sebelumnya telah diatur dalam PP 29/2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui PMK 226/2021 menyatakan perpanjangan periode insentif dilakukan karena pandemi Covid-19 belum berakhir. Perpanjangan insentif dalam PP 29/2020 berlaku hingga 30 Juni 2022.

Baca Juga: Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

"Fasilitas PPh dalam rangka penanganan Covid-19 sebagaimana diatur dalam PP 29/2020 ... berupa pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022," bunyi Pasal 8 PMK 226/2021, dikutip Selasa (11/1/2022).

PP 29/2020 mengatur pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Sesuai dengan ketentuan dalam beleid tersebut, tenaga kesehatan serta tenaga pendukung kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan mendapatkan honorarium atau imbalan lain dari pemerintah, dapat menerima penghasilan tambahan tersebut secara penuh karena dikenai PPh 0%.

Baca Juga: Demi Investasi dan Pertahanan, Galangan Kapal Ini Dapat Insentif Pajak

Tenaga kesehatan yang dimaksud termasuk dokter dan perawat. Sementara, tenaga pendukung kesehatan antara lain asisten tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, tenaga pengemudi ambulans, tenaga administrasi, tenaga pemulasaran jenazah, serta mahasiswa di bidang kesehatan yang diperbantukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Sebelumnya, insentif tersebut telah beberapa kali diperpanjang dan berakhir pada 31 Desember 2021.

Sebenarnya, PP 29/2020 memuat berbagai jenis fasilitas PPh untuk penanganan pandemi Covid-19, tetapi PMK 226/2021 hanya mengatur perpanjangan untuk PPh 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Baca Juga: Segera Urus! Program Pemutihan Pajak PBB Bakal Berakhir Bulan Ini

Artinya, fasilitas PPh lain yang tidak diperpanjang di antaranya tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga; sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto; serta pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta. (sap)

Topik : insentif pajak, penanganan Covid-19, pandemi, diskon pajak, insentif fiskal, PMK 226/2021, Sri Mulyani, tenaga kesehatan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 10 Mei 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wapres Minta Gubernur Beri Insentif Perpajakan untuk UMKM di Daerah

Selasa, 10 Mei 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Insentif Perpajakan, Realisasi Dana PEN Baru Terserap 15 Persen

Senin, 09 Mei 2022 | 12:15 WIB
INDIKATOR SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

Pengangguran 8,4 Juta Orang, Belum Kembali ke Posisi Sebelum Krisis

Minggu, 08 Mei 2022 | 08:30 WIB
INSENTIF PAJAK

Hanya Wajib Pajak Patuh yang Dapat Menikmati Insentif Ini

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2