Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Sri Mulyani: Masih Ada Keluhan Kita Tidak Pro Bisnis

A+
A-
2
A+
A-
2
Sri Mulyani: Masih Ada Keluhan Kita Tidak Pro Bisnis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui belum kondusifnya iklim berusaha saat ini dipengaruhi oleh beberapa kebijakan. Perbaikan secara komprehensif dibutuhkan untuk memperbaiki regulasi terkait kegiatan usaha.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan insentif fiskal memang bukan solusi tunggal dalam mengurai masalah seretnya investasi asing masuk ke Tanah Air. Menurutnya, diperlukan perbaikan kebijakan sektor lain untuk mendukung kegiatan investasi asing di Indonesia.

“Posisi Bank Dunia katakan insentif itu tidak akan terlalu berpengaruh unless kita melakukan perbaikan aturan investasi dan perdagangan. Ini karena masih ada keluhan kita tidak pro bisnis,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Properti Kadin Indonesia, Rabu (18/9/2019).

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Menurut Sri Mulyani, pemerintah menyadari masih adanya persoalan dalam menggenjot kegiatan investasi di Tanah Air. Gebrakan kebijakan mulai disusun, salah satunya melalui rencana penyusunan omnibus law perpajakan dan perizinan.

Terobosan kebijakan tersebut, sambung Sri Mulyani, diperlukan saat ini. Kebijakan ini dapat menjaga perekonomian dalam jangka pendek melalui aliran modal asing. Selain itu, kebijakan tersebut sebagai usaha pemerintah dalam mengurai tumpang-tindihnya regulasi terkait izin berusaha.

“Sekarang orang mau investasi sudah ada ratusan regulasi yang harus dilalui. Itu ada sekitar 70 undang-undang. Jadi, saat berikan insentif, orang sudah ketemu halangan,” paparnya.

Baca Juga: Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

Dengan demikian, kerja sama diperlukan untuk menggenjot ekonomi melalui foreign direct investment (FDI) secara masif. Hal tersebut diklaim akan didukung juga dengan reformasi dalam aspek perpajakan untuk memberikan kepastian berusaha.

“Proses investasi itu harus melalui sistem. Kita juga lakukan reformasi pelayanan dan berikan kepastian kepada wajib pajak. Kita kerja bersama perbaiki hal tersebut,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Konsolidasi dan Reformasi Fiskal Harus Sejalan, Simak Penjelasan BKF
Topik : investasi, omnibus law, perizinan, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 11 Mei 2022 | 11:30 WIB
KINERJA FISKAL

Imbas Lonjakan Harga Komoditas, Pemerintah Bakal Utak-Atik APBN 2022

Rabu, 11 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Terus Pulih, Sri Mulyani: Tapi Masih Belum Sesuai Harapan

Sabtu, 07 Mei 2022 | 16:00 WIB
KINERJA INVESTASI

Outlook Indonesia Naik Jadi Stabil, Kemenkeu: Angin Segar Perekonomian

Sabtu, 07 Mei 2022 | 07:30 WIB
KINERJA INVESTASI

S&P Naikkan Outlook, Pemerintah Sebut Indonesia Tahan Gejolak Global

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dapat Imbauan dari AR, Mending Ikut PPS atau Pembetulan SPT Tahunan?

Senin, 23 Mei 2022 | 15:20 WIB
OPINI PAJAK

Mengintegrasikan Pajak dengan Zakat

Senin, 23 Mei 2022 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN