Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan APBN Kita. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyebutkan ada faktor risiko tambahan bagi pemulihan ekonomi nasional yang berasal dari sisi eksternal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perkembangan penanganan pandemi di dalam negeri menunjukkan tren positif. Hal tersebut menjadi indikator penting dalam pemulihan ekonomi nasional.

"Ada hal yang bergerak dinamis, meskipun trennya positif tetapi harus tetap waspada karena dunia tidak statis," katanya dalam konferensi APBN Kita pada Kamis (23/9/2021).

Baca Juga: Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Menkeu menjelaskan faktor eksternal yang dapat memengaruhi proses pemulihan ekonomi domestik berasal dari dua kutub ekonomi dunia yaitu China dan Amerika Serikat (AS). Faktor risiko dari China berasal dari masalah yang menjerat raksasa properti Evergrande yang terancam gagal bayar utang.

Total utang yang ditanggung Evergrande mencapai lebih US$305 miliar. Dengan jumlah tersebut, Evergrande menjadi perusahaan real estate dengan utang tertinggi di dunia. Pemerintah China pun diprediksi akan melakukan rebalancing economy untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam negerinya.

"Kita juga harus mewaspadai fenomena gagal bayar dari Evergrande ini," kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Kemudian dinamika ekonomi AS juga ikut memberikan dampak pada perekonomian domestik. Pergerakan nilai tukar rupiah akan banyak dipengaruhi oleh tingkat inflasi AS yang cepat dan persiapan bank sentral The Fed melakukan tapering pada November 2021.

Sinyal kuat The Fed tersebut, lanjut Sri Mulyani, berpotensi besar menggerakkan pasar, sebagai imbas normalisasi kebijakan moneter AS. Dia memproyeksikan kenaikan suku bunga The Fed akan berlaku pada tahun fiskal 2023.

Menurutnya, pemulihan ekonomi nasional mulai berjalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II/2021. Komponen utama pertumbuhan ekonomi RI tersebut diharapkan konsisten tumbuh pada kisaran 2,2% hingga 4% pada kuartal III/2021.

Baca Juga: Jangan Terjebak yang Ilegal, Ini Daftar Lengkap Pinjol Resmi OJK

"Situasi di RRT harus kita pelajari dan waspadai karena berkaitan dengan ekspor komoditas. Kita harus menjaga sisi domestik di tengah situasi global yang tidak pasti," imbuhnya. (sap)

Topik : Evergrande, China, ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi, The Fed

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 12:30 WIB
PENANAMAN MODAL

Posisi Investasi Indonesia Tertahan Kinerja Saham yang Stagnan

Jum'at, 24 September 2021 | 12:00 WIB
YUNANI

Sempat Dinyatakan Bangkrut, Negara Ini Kini Tebar Insentif Pajak

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Selasa, 19 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?