Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Soal Penggunaan E-Bupot & E-Objection, Download Aturannya di Sini

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Penggunaan E-Bupot & E-Objection, Download Aturannya di Sini

Tampilan depan DDTC Newsletter Vol.04 No.4, Agustus 2020 bertajuk “Procedures For Filling Objection Letters Elecronically”.

JAKARTA, DDTCNews – Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian surat keberatan, pemerintah merilis aturan yang menjabarkan tentang tata cara penyampaian keberatan secara elektronik melalui e-Objection.

Dalam dua minggu terakhir, pemerintah juga merilis aturan yang terkait dengan penambahan ikan sebagai bahan kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN dan penambahan jumlah badan/lembaga penerima zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan beleid yang menetapkan seluruh wajib pajak yang memenuhi syarat sebagai pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta mekanisme pertanggungjawaban pajak ditanggung pemerintah (DTP) dalam rangka penanganan Covid-19.

Baca Juga: Biar Dapat Kepercayaan Wajib Pajak, DJP: Korupsi Perlu Ditekan

Adapun aturan-aturan tersebut telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.04 No.4, Agustus 2020 bertajuk “Procedures For Filling Objection Letters Elecronically”. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan di sini.

  • Tata Cara Penyampaian Surat Keberatan Secara Elektronik

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan beleid yang menjabarkan tata cara penyampaian surat keberatan secara elektronik. Tata cara tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2020 yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2020.

  • Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, Direktur Jenderal Pajak menetapkan seluruh wajib pajak yang memenuhi syarat untuk menggunakan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagai pemotong kedua jenis PPh tersebut.

Baca Juga: KPK Perkuat Kerja Sama dengan Ditjen Pajak, Ada Apa?

Beleid yang berlaku mulai 10 Agustus 2020 ini mengharuskan wajib pajak yang ditetapkan sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 membuat bukti potong dan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk elektronik. Kewajiban tersebut berlaku mulai masa September 2020.

  • Penambahan Institusi Penerima Zakat yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Pemerintah menambah jumlah badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dari 80 menjadi 89 badan/lembaga. Penambahan jumlah institusi tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2020.

Secara lebih terperinci, penambahan jumlah badan/lembaga terjadi pada lembaga amil zakat skala nasional, skala provinsi, dan skala kabupaten/kota. Beleid yang mulai berlaku sejak 30 Juli 2020 ini sekaligus mencabut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2019.

Baca Juga: DJP Sediakan Data Prepopulated dalam e-Faktur 3.0, Penentunya Tetap WP
  • Perubahan Jenis dan Kriteria Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai PPN

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.010/2020, pemerintah menambahkan ikan segar/dingin (dengan/tanpa kepala) sebagai bahan kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN. Beleid yang mulai berlaku sejak 5 Agustus 2020 ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Keuangan No.116/PMK.010/2017.

  • Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pajak DTP untuk Penanganan Covid-19

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.05/2020, Menteri Keuangan menjabarkan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban pajak DTP dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Beleid tersebut mulai berlaku sejak 7 Agustus 2020. (kaw)

Baca Juga: Banyak Perguruan Tinggi Belum Pakai Fasilitas Pajak atas Sisa Lebih
Topik : DDTC Newsletter, e-Bupot, surat keberatan, e-Objection, Zakat, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 21 September 2020 | 12:32 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 11:30 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
Senin, 21 September 2020 | 10:21 WIB
TATA KELOLA ORGANISASI
Senin, 21 September 2020 | 09:34 WIB
E-FAKTUR 3.0
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK