Berita
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Soal Penerapan Pajak Digital, AS dan India Bikin Kesepakatan Baru

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Penerapan Pajak Digital, AS dan India Bikin Kesepakatan Baru

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Pemerintah AS dan India mencapai kesepakatan terkait dengan pajak digital atau equalization levy yang dikenakan oleh India terhadap perusahaan-perusahaan digital asal AS.

Dalam kesepakatan terbaru tersebut, Pemerintah India diperkenankan untuk mengenakan equalization levy atas perusahaan AS yang beroperasi di India sampai dengan tanggal diimplementasikannya Pilar 1: Unified Approach.

Equalization levy yang dikenakan India sejak 1 April 2022 hingga implementasi Pilar 1 bakal menjadi kredit pajak atas pajak-pajak yang terutang pada masa ketika Pilar 1 berlaku.

Baca Juga: Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

"Kompromi ini adalah solusi pragmatis yang dapat mendukung usaha kolektif implementasi solusi 2 pilar," sebut Kementerian Keuangan AS dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (28/11/2021).

Sebagai imbal balik dari kesepakatan tersebut, Pemerintah AS tidak akan mengenakan bea masuk tambahan atas produk impor dari India yang sebelumnya dituding telah mengenakan pajak digital secara unilateral.

"USTR [US Trade Representative] sedang menyelesaikan tahapan formal yang diperlukan untuk menghentikan Section 301 dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam memantau pelaksanaan kesepakatan ini," tulis USTR dalam keterangan resminya.

Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Untuk diketahui, AS sebelumnya telah menyetujui kesepakatan yang sejenis dengan Austria, Prancis, Italia, Spanyol, Inggris, dan Turki. Keenam negara tersebut diperbolehkan untuk terus mengenakan pajak digital pada yurisdiksinya masing-masing hingga Pilar 1 diimplementasikan.

Saat Pilar 1 resmi diimplementasikan, seluruh yurisdiksi wajib untuk menghentikan pengenaan pajak tersebut dan mulai mengenakan pajak sesuai dengan ketentuan Pilar 1.

Berdasarkan ketentuan Pilar 1, yurisdiksi pasar akan mendapatkan hak pemajakan sebesar 25% dari residual profit korporasi multinasional. Adapun perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas EUR20 miliar dan profitabilitas di atas 10% saja yang tercakup dalam Pilar 1. (rig)

Baca Juga: Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Topik : amerika serikat, india, pajak digital, kesepakatan internasional, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 15 Januari 2022 | 10:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 14 Januari 2022: Sebanyak 4.284 Wajib Pajak Ungkapkan Hartanya

Sabtu, 15 Januari 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu: Indonesia Berbeda, Saat Krisis Malah Mereformasi Pajak

Sabtu, 15 Januari 2022 | 09:00 WIB
SELEBRITAS

Diprotes Netizen Karena Sentil Gozhali 'NFT', Ditjen Pajak Menjawab

berita pilihan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP