Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Pajak Minimum Global, Ini Respons Kemenkeu Thailand

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Pajak Minimum Global, Ini Respons Kemenkeu Thailand

Ilustrasi. 

BANGKOK, DDTCNews – Kementerian Keuangan Thailand sedang mempelajari pengenaan pajak penghasilan (PPh) badan pada perusahaan digital asing yang menawarkan layanan di negara tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kulaya Tantitemit mengatakan kajian itu dilakukan setelah negara-negara G7 menyepakati tarif pajak minimum global 15%. Menurutnya, kebijakan itu akan menghentikan persaingan antarnegara untuk menawarkan tarif pajak rendah.

"Tetapi kesepakatan semacam itu masih merupakan prinsip yang luas dan kami akan menunggu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih formal," katanya, dikutip pada Jumat (11/6/2021).

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Insentif Pajak Mobil Listrik Dirilis Tahun Ini

Kemenkeu, sambungnya, akan terus mempelajari dan menganalisis cara pengenaan PPh pada perusahaan digital asing di Thailand. Pasalnya, berdasarkan pada hukum saat ini, negara hanya dapat memungut pajak penghasilan badan pada perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap di Thailand.

Menurutnya, Thailand memiliki hak untuk mengenakan pajak atas keuntungan perusahaan digital multinasional di Thailand. Sayangnya, ketentuan itu hanya berlaku jika mereka mentransfer keuntungan ke entitasnya di sini.

Sebelumnya, pemerintah juga telah memperkenalkan UU Pajak Layanan Elektronik di Thailand. Mulai 1 September tahun ini, bisnis luar negeri yang menyediakan layanan online di Thailand akan diminta mendaftarkan kewajiban pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 7% jika pendapatan tahunan mereka melebihi 1,8 juta baht.

Baca Juga: DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Bisnis layanan elektronik yang bertanggung jawab atas pembayaran PPN tersebut misalnya penyedia layanan streaming film, game, dan iklan. Hingga saat ini, lebih dari 60 negara tercatat telah mengadopsi pengenaan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik itu.

Seperti dilansir bangkokpost.com, Kemenkeu sedang bersiap mengeluarkan 4 peraturan untuk mendukung pemberlakuan pajak layanan elektronik. Peraturan itu terdiri atas 2 peraturan menteri dan 2 peraturan otoritas pajak. (kaw)

Baca Juga: Daya Tarik Pajak Negara Ini Dinilai Tak Terpengaruh Konsensus Global
Topik : pajak minimum global, G7, G20, OECD, konsensus global, Thailand

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 14 Juli 2021 | 16:15 WIB
EKONOMI DIGITAL

Duh, Proposal OECD Dinilai Kurang Wakili Kepentingan Negara Berkembang

Senin, 12 Juli 2021 | 20:51 WIB
EKONOMI DIGITAL

G20 Sepakati Solusi Berbasis Konsensus Global Pajak Ekonomi Digital

Senin, 12 Juli 2021 | 20:26 WIB
UNI EROPA

Tunggu OECD, Pajak Digital Kemungkinan Bakal Ditunda Lagi

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu