Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Soal Kesepakatan Pajak Global, Wamenkeu Sebut Perlu Masa Transisi

A+
A-
2
A+
A-
2
Soal Kesepakatan Pajak Global, Wamenkeu Sebut Perlu Masa Transisi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Indonesia sangat menantikan implementasi solusi 2 pilar proposal pajak dari OECD.

Suahasil mengatakan implementasi solusi 2 pilar tersebut akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Meski demikian, ia menilai pelaksanaannya memerlukan masa transisi sehingga dapat berjalan dengan baik.

"Kami sangat ingin melihat dampak dari pilar 1 terhadap implementasi di Indonesia. Di sisi lain, pilar 2 bertujuan untuk mengatasi base erosion and profit shifting (BEPS)," katanya dalam acara Global Tax Policy Webinar, dikutip pada Jumat (20/5/2022).

Baca Juga: Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Suahasil menuturkan kesepakatan pajak global menjadi salah satu fokus penting dalam forum G-20. Kesepakatan pajak global tersebut ditargetkan segera rampung sehingga dapat mulai diterapkan secara efektif pada tahun depan.

Anggota G-20 membahas kesepakatan internasional mengenai perpajakan yang mencakup 2 pilar. Proposal Pilar 1: Unified Approach telah diusulkan sebagai solusi yang menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil.

Pilar 1 mengatur perusahaan multinasional dengan peredaran bruto dan keuntungan tertentu. Dalam hal ini, pilar tersebut akan dapat dikenakan pada sektor digital yang selama ini menjadi isu antara negara G-20 dan seluruh dunia.

Baca Juga: Tagihan Listrik Mahal, Negara Ini Berencana Pangkas Tarif PPN Jadi 5%

Kemudian, Pilar 2: Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) diyakini dapat mengurangi kompetisi pajak serta melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak minimum secara global.

“Pilar 2 akan menjadi solusi pemajakan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya upaya menghindari pajak,” tutur Suahasil.

Tarif pajak minimum akan dikenakan pada perusahaan multinasional yang memiliki peredaran bruto tahunan EUR750 juta atau lebih. Dengan pajak minimum, persaingan tarif yang tidak sehat di antara negara-negara yang selama ini terjadi bisa dihentikan.

Baca Juga: Pengusaha Hotel Minta Perpanjangan Insentif PBB, Menkeu Ini Menolak

Suahasil menilai pilar 2 sangat penting diimplementasikan di Indonesia sebagai negara berkembang karena menjadi salah satu tujuan investasi global. Dengan ketatnya kompetisi menarik investasi, tiap-tiap negara terkadang saling berlomba menurunkan tarif pajak.

"Pilar 2 sangat penting bagi kami dan Indonesia menyambut pajak minimum global sebesar 15% sebagai cara untuk memastikan hal ini akan cukup untuk memobilisasi sumber daya domestik serta modal dari global," ujarnya.

Apabila pilar 2 resmi diterapkan, Suahasil menyebut hal itu akan memengaruhi pemberian insentif pajak yang selama ini ditawarkan Indonesia kepada investor. Oleh karena itu, diperlukan suatu transisi sehingga pelaksanaan Pilar 2 dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik. (rig)

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Topik : wamenkeu suahasil nazara, pajak global, OECD, pilar 1, pilar 2, konsensus global, g20, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 Juni 2022 | 16:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

World Bank Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,6 Persen

Rabu, 22 Juni 2022 | 15:15 WIB
SE-17/PJ/2022

DJP Terbitkan Surat Edaran Soal Pembetulan dan Pembatalan Suket PPS

Rabu, 22 Juni 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Periksa Kepatuhan WP Setelah PPS, DJP: Kami Punya Basis Data Lengkap

Rabu, 22 Juni 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Insentif Tambahan Pengguna KITE dan KB Dicabut, Begini Penjelasan DJBC

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA ENDE

Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Sabtu, 25 Juni 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN

Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat