Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Sisa Sebulan, Mendagri Minta Pemda Genjot Pendapatan Daerah

A+
A-
0
A+
A-
0
Sisa Sebulan, Mendagri Minta Pemda Genjot Pendapatan Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) mengikuti rapat kerja tentang penyelesaian segmen batas daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia dengan Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri meminta pemda untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam pada bulan terakhir 2022.

Tito mengatakan sebagian besar daerah telah mencatatkan kinerja penerimaan yang tinggi bahkan mencapai target. Namun, realisasi pendapatan pada sebagian daerah lainnya masih relatif rendah.

"Tolong yang diberikan atensi yang di bagian merah [realisasi pendapatan masih rendah]," katanya, Senin (5/12/2022).

Baca Juga: Wah! Peran Juru Sita Pajak Daerah Bakal Dioptimalkan Demi Hal Ini

Tito mengatakan realisasi pendapatan daerah di level provinsi dan kabupaten/kota hingga November 2022 telah mencapai Rp1.001,26 triliun atau 84,42%. Angka ini sudah lebih baik ketimbang periode yang sama 2021, yakni senilai Rp914,8 triliun atau 87,54% dari target.

Di level provinsi, dia senang karena ada 22 provinsi yang realisasi pendapatannya di atas rata-rata provinsi yang sebesar 84,42%. Capaian tertinggi tercatat di Kalimantan Timur, yakni mencapai 105,98% atau sudah melampaui target yang ditetapkan.

Di sisi lain, ada 12 provinsi yang realisasinya di bawah rata-rata nasional. Misalnya DKI Jakarta yang realisasinya baru 75,56% serta Sulawesi Utara 66,83%.

Baca Juga: Pacu Setoran Pajak Daerah, Pemda Gandeng Asosiasi Hotel dan Restoran

Di tingkat kabupaten, 7 kabupaten yang telah mencapai target pendapatan yakni Kabupaten Mimika sebesar 116,38%, diikuti Bojonegoro, Tanah Laut, Sumbawa Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur, dan Berau. Namun, realisasi pendapatan di kabupaten seperti Halmahera Tengah baru mencapai 56,64%, Kepulauan Sula 57,2%, dan Bangka Selatan 58,65%.

Adapun di tingkat kota, 3 kota telah mencapai target pendapatan yakni Prabumulih sebesar 111% dari target, Banjar Baru 110,9%, dan Bontang 105,45%. Sementara Kota Palopo realisasi pendapatannya baru 76,24%, Palangkaraya 69,55%, dan Cilegon 71,6%.

Tito menjelaskan pemda masih dapat meningkatkan realisasi pendapatan dalam waktu 1 bulan yang tersisa sebelum tutup buku. Apabila pendapatan optimal, lanjutnya, pemda juga memiliki ruang lebih besar untuk menangani persoalan daerah seperti inflasi.

Baca Juga: Sri Mulyani Mohon Pemda Alokasikan Dana yang Cukup untuk Perlinsos

"Sudah menjelang akhir tahun, sebentar lagi tutup buku, kita ingin melihat pendapatan. Ini instrumen penting, karena anggaran jadi instrumen pengendalian inflasi," ujarnya. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : APBD, belanja daerah, penerimaan daerah, pendapatan daerah, Tito Karnavian

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 09 November 2022 | 14:00 WIB
PROVINSI SUMATERA BARAT

Provinsi Ini Mulai Susun Raperda Soal Pajak dan Retribusi Daerah

Senin, 31 Oktober 2022 | 16:13 WIB
PENGENDALIAN INFLASI

Alokasi BTT Baru Terserap 16,81%, Pemda Belum Optimal Tangani Inflasi

Rabu, 26 Oktober 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Mendagri Dorong Pemda Segera Belanjakan APBD demi Kendalikan Inflasi

Rabu, 26 Oktober 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tarif PPh Final atas Honorarium yang Diterima PNS

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai

Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Open Account dalam Kegiatan Ekspor-Impor?