AMERIKA SERIKAT

Setelah Pajak Digital, AS Tolak Wacana Pajak Impor Karbon Uni Eropa

Dian Kurniati | Senin, 27 Januari 2020 | 10:57 WIB
Setelah Pajak Digital, AS Tolak Wacana Pajak Impor Karbon Uni Eropa

Presiden AS Donald Trump.

WASHINGTON, DDTCNews—AS mengancam akan membalas kebijakan pajak karbon Uni Eropa dengan berdasarkan jumlah karbon yang dihasilkan dari aktivitas pengiriman barang impor AS ke Eropa.

Sekretaris Perdagangan AS Wilbur Ross memperingatkan Uni Eropa bahwa rencana pajak karbon itu juga bisa menjadi gangguan baru dalam hubungan perdagangan dengan Eropa ke depannya, setelah mencuatnya isu pajak digital.

"Tergantung pada bentuk pajak karbonnya. Kami akan bereaksi. Tetapi jika itu pada dasarnya adalah sikap proteksionis, seperti pajak digital, maka kami akan bereaksi," kata Ross, Senin (27/01/2020).

Baca Juga:
DPR Ini Usulkan Insentif Pajak untuk Toko yang Beri Diskon ke Lansia

Pajak impor karbon menjadi salah satu prioritas Uni Eropa di bawah Komisi Eropa yang baru yang dipimpin Presiden Ursula Von der Leyen. Rencana itu juga menambah gesekan antara Brussel dan Washington.

Ketegangan di bidang lingkungan telah dimulai sejak Trump mengumumkan penarikan AS dari perjanjian iklim Paris. Namun demikian, ketegangan kala itu belum sampai menyebar ke arena perdagangan.

Trump dan Von der Leyen pun bertemu dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pekan lalu. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata terbatas perihal dalam perang perdagangan mereka tahun ini.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Usul Insentif Pajak untuk Warga yang Adopsi Hewan Liar

Gencatan senjata itu juga sekaligus untuk meredam eskalasi yang ditimbulkan wacana pajak digital. Namun dalam perjalanannya, tensi antara Brussels dan Washington justru makin tinggi seiring isu pajak impor karbon yang naik ke permukaan.

Wacana pajak impor karbon itu muncul dalam pidato Von der Leyen di Davos, pekan lalu. Dia mengusulkan anggota Uni Eropa untuk mengenakan pajak karbon terhadap produk impor yang berasal dari tempat dengan standar lingkungan yang lemah.

Tempat dengan standar lingkungan yang lemah itu di antaranya seperti China, Rusia dan India, termasuk menyasar AS.

Baca Juga:
Jika Batalkan 2 Pilar OECD, UN Tax Convention Tak Akan Disahkan Eropa

“Tidak ada gunanya hanya mengurangi emisi gas rumah kaca di dalam negeri, jika kita meningkatkan impor CO2 dari luar negeri,” kata Von der Leyen dilansir dari Financial Times.

Selain aspek lingkungan, lanjut Von der Leyen, kebijakan pajak karbon untuk produk impor tersebut juga bertujuan untuk menciptakan keadilan terhadap bisnis dan pekerja di Eropa dari persaingan tidak sehat.

Uni Eropa ingin memulai kebijakan itu secara bertahap, diawali oleh sektor-sektor yang sangat berpolusi, dengan mendorong eksportir ke Uni Eropa berpartisipasi dalam skema perdagangan emisi, yang menempatkan harga pasar berdasarkan produksi karbon. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Pengangkutan Pupuk

Jumat, 29 Maret 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Batas Waktu Mepet, Kenapa Sih Kita Perlu Lapor Pajak via SPT Tahunan?

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya