Berita
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:27 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:11 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:57 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
PMK 83/2020
Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Sengketa Pajak Naik, Ini Respons DJP

A+
A-
14
A+
A-
14
Sengketa Pajak Naik, Ini Respons DJP
Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak mengaku terus meningkatkan kualitas pemeriksaan agar dapat menekan jumlah sengketa dengan wajib pajak (WP). Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (18/11/2019).

Berdasarkan Laporan Tahunan Ditjen Pajak (DJP), jumlah sengketa yang diselesaikan DJP pada 2018 sebanyak 152.494 permohonan atau naik 52,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penyelesaian sengketa di tingkat keberatan itu direspons WP ke tingkat banding di pengadilan pajak.

Jumlah gugatan yang masuk ke pengadilan pajak sampai akhir 2018 tercatat sebanyak 9.657 atau naik 74,5% dibandingkan dengan 2017 yang hanya 5.533 permohonan. Jumlah gugatan banding yang telah diputus sebanyak 62,4%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64.6% diantaranya dimenangkan WP.

Baca Juga: Sengketa Penetapan Tarif Preferensi AANZFTA atas Impor Sapi

Selain itu, pada tingkat peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA), ada 3.249 perkara yang masuk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 77,87% atau sekitar 2.530 merupakan upaya hukum luar biasa tersebut diajukan oleh DJP. Namun, sebanyak 96,5% PK yang diajukan DJP ditolak MA.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengungkapkan pada saat ini, otoritas tengah menjalankan pembenahan di tingkat pemeriksaan. Langkah ini ditempuh dengan meningkatkan mutu perencanaan hingga eksekusi pemeriksaan.

Dengan compliance risk management (CRM), pemeriksaan hanya akan diarahkan untuk WP yang memiliki indikasi ketidakpatuhan tinggi. Selain itu, kebijakan restitusi dipercepat juga dinilai mampu mengurangi jumlah pemeriksaan sehingga otoritas fokus untuk WP yang tidak patuh.

Baca Juga: PPN Produk Digital dari Luar Negeri Lewat PMSE Bisa Dikreditkan

“Ini akan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan menekan sengketa pajak ke depannya,” kata Hestu.

Beberapa media nasional juga menyoroti realisasi penerimaan pajak yang masih melambat di penghujung tahun. Siang ini, Kementerian Keuangan dijadwalkan akan merilis tranparansi kinerja APBN 2019.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Atur Ulang Fasilitas PPN dan Batasan PKP
  • Momentum Reformasi Pajak

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan sengketa pajak berisiko memunculkan ketidakpastian yang berujung pada tergerusnya kepercayaan WP terhadap sistem pajak. Oleh karena itu, otoritas perlu mempertimbangan upaya peningkatan penerimaan dengan meminimalisasi sengketa.

Dia berpendapat ada beberapa aspek yang sering memicu sengketa pajak. Pertama, minimnya partisipasi para pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan dan merancang hukum pajak. Kedua, obsesi untuk mencapai target atau menutupi shortfall.

“Momentum reformasi pajak harus dipergunakan sebagai sarana untuk meredesain kembali sistem pajak kita agar di satu sisi menjamin kesinambungan penerimaan dan di sisi lain meminimalkan sengketa,” tegas Darussalam.

Baca Juga: Reklasifikasi Pembayaran Jasa & Biaya Bunga Jadi Pembayaran Dividen

Dalam konteks administrasi, Darussalam menilai perlunya perubahan indikator pengukuran kinerja otoritas pajak yang tidak semata-mata berorientasi atas penerimaan. Pada saat bersamaan, pemerintah perlu menghindari paradigma bahwa pengadilan pajak menjadi gawang terakhir yang memutuskan sengketa.

  • Penerimaan Pajak

Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Hidayat Amir mengatakan hingga akhir Oktober 2019, penerimaan pajak tumbuh sebesar 1,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Penerimaan pajak tumbuh sekitar 1,6% pada Oktober 2019, lebih baik daripada bulan sebelumnya. Hal ini karena restitusi pajak tumbuh melambat,” ujarnya.

Baca Juga: Jenis-Jenis Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak
  • WP Milenial

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengaku tengah berupaya meningkatkan kepatuhan WP milenial dengan berbagai program. Salah satu program itu adalah memasukkan aspek kewajiban pembayaran pajak menjadi kuliah umum yang wajib diambil mahasiswa.

  • Optimalisasi PNBP

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Wawan Sunarjo mengaku sudah mempersiapkan upaya ekstra untuk mengejar target PNBP 2019, terutama untuk sektor migas dan minerba. Optimalisasi penerimaan dari minerba dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan yang dilakukan bersama Ditjen Anggaran (DJA), DJP, serta Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).

Upaya lain yang akan dilakukan adalah melakukan verifikasi, penagihan, dan pemeriksaan di sektor minerba. Pemerintah juga akan memperbaiki administrasi dan tata kelola migas, serta mengendalikan cost recovery.

Baca Juga: Hari Ini, Layanan Administrasi dan Persidangan Dibuka Kembali
  • Tempat Penimbunan Berikat

DJBC telah mengubah ketentuan mengenai aplikasi impor dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Dalam mekanisme yang baru, otoritas memberlakukan penolakan jika Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tertera pada data impor yang diajukan tidak lolos validasi terkait dengan kepatuhan perpajakannya. (kaw)

Baca Juga: Isu Perpanjangan Insentif Pajak dan Pemungutan PPN PMSE Terpopuler
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pemeriksaan, sengketa, CRM
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 26 Juni 2020 | 07:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 25 Juni 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 24 Juni 2020 | 18:31 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 24 Juni 2020 | 14:40 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
berita pilihan
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:27 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:11 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:57 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
PMK 83/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:10 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:55 WIB
SE-39/PJ/2020