Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sengketa Pajak Naik, Ini Respons DJP

A+
A-
14
A+
A-
14
Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak mengaku terus meningkatkan kualitas pemeriksaan agar dapat menekan jumlah sengketa dengan wajib pajak (WP). Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (18/11/2019).

Berdasarkan Laporan Tahunan Ditjen Pajak (DJP), jumlah sengketa yang diselesaikan DJP pada 2018 sebanyak 152.494 permohonan atau naik 52,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penyelesaian sengketa di tingkat keberatan itu direspons WP ke tingkat banding di pengadilan pajak.

Jumlah gugatan yang masuk ke pengadilan pajak sampai akhir 2018 tercatat sebanyak 9.657 atau naik 74,5% dibandingkan dengan 2017 yang hanya 5.533 permohonan. Jumlah gugatan banding yang telah diputus sebanyak 62,4%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64.6% diantaranya dimenangkan WP.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas

Selain itu, pada tingkat peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA), ada 3.249 perkara yang masuk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 77,87% atau sekitar 2.530 merupakan upaya hukum luar biasa tersebut diajukan oleh DJP. Namun, sebanyak 96,5% PK yang diajukan DJP ditolak MA.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengungkapkan pada saat ini, otoritas tengah menjalankan pembenahan di tingkat pemeriksaan. Langkah ini ditempuh dengan meningkatkan mutu perencanaan hingga eksekusi pemeriksaan.

Dengan compliance risk management (CRM), pemeriksaan hanya akan diarahkan untuk WP yang memiliki indikasi ketidakpatuhan tinggi. Selain itu, kebijakan restitusi dipercepat juga dinilai mampu mengurangi jumlah pemeriksaan sehingga otoritas fokus untuk WP yang tidak patuh.

Baca Juga: Soal Syarat Ber-NPWP dalam Beleid Baru E-Commerce, Ini Kata DJP

“Ini akan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan menekan sengketa pajak ke depannya,” kata Hestu.

Beberapa media nasional juga menyoroti realisasi penerimaan pajak yang masih melambat di penghujung tahun. Siang ini, Kementerian Keuangan dijadwalkan akan merilis tranparansi kinerja APBN 2019.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Optimalkan Pajak E-Commerce, DJP Tunggu Omnibus Law
  • Momentum Reformasi Pajak

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan sengketa pajak berisiko memunculkan ketidakpastian yang berujung pada tergerusnya kepercayaan WP terhadap sistem pajak. Oleh karena itu, otoritas perlu mempertimbangan upaya peningkatan penerimaan dengan meminimalisasi sengketa.

Dia berpendapat ada beberapa aspek yang sering memicu sengketa pajak. Pertama, minimnya partisipasi para pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan dan merancang hukum pajak. Kedua, obsesi untuk mencapai target atau menutupi shortfall.

“Momentum reformasi pajak harus dipergunakan sebagai sarana untuk meredesain kembali sistem pajak kita agar di satu sisi menjamin kesinambungan penerimaan dan di sisi lain meminimalkan sengketa,” tegas Darussalam.

Baca Juga: Asosiasi Emiten Indonesia Dukung Omnibus Law Perpajakan

Dalam konteks administrasi, Darussalam menilai perlunya perubahan indikator pengukuran kinerja otoritas pajak yang tidak semata-mata berorientasi atas penerimaan. Pada saat bersamaan, pemerintah perlu menghindari paradigma bahwa pengadilan pajak menjadi gawang terakhir yang memutuskan sengketa.

  • Penerimaan Pajak

Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Hidayat Amir mengatakan hingga akhir Oktober 2019, penerimaan pajak tumbuh sebesar 1,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Penerimaan pajak tumbuh sekitar 1,6% pada Oktober 2019, lebih baik daripada bulan sebelumnya. Hal ini karena restitusi pajak tumbuh melambat,” ujarnya.

Baca Juga: Wah, Beleid Tax Allowance Direvisi Lagi
  • WP Milenial

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengaku tengah berupaya meningkatkan kepatuhan WP milenial dengan berbagai program. Salah satu program itu adalah memasukkan aspek kewajiban pembayaran pajak menjadi kuliah umum yang wajib diambil mahasiswa.

  • Optimalisasi PNBP

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Wawan Sunarjo mengaku sudah mempersiapkan upaya ekstra untuk mengejar target PNBP 2019, terutama untuk sektor migas dan minerba. Optimalisasi penerimaan dari minerba dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan yang dilakukan bersama Ditjen Anggaran (DJA), DJP, serta Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).

Upaya lain yang akan dilakukan adalah melakukan verifikasi, penagihan, dan pemeriksaan di sektor minerba. Pemerintah juga akan memperbaiki administrasi dan tata kelola migas, serta mengendalikan cost recovery.

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, DJP Mulai Pakai Data Rekening Bank
  • Tempat Penimbunan Berikat

DJBC telah mengubah ketentuan mengenai aplikasi impor dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Dalam mekanisme yang baru, otoritas memberlakukan penolakan jika Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tertera pada data impor yang diajukan tidak lolos validasi terkait dengan kepatuhan perpajakannya. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Lakukan Negosiasi Ulang P3B

Jumlah gugatan yang masuk ke pengadilan pajak sampai akhir 2018 tercatat sebanyak 9.657 atau naik 74,5% dibandingkan dengan 2017 yang hanya 5.533 permohonan. Jumlah gugatan banding yang telah diputus sebanyak 62,4%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64.6% diantaranya dimenangkan WP.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas

Selain itu, pada tingkat peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA), ada 3.249 perkara yang masuk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 77,87% atau sekitar 2.530 merupakan upaya hukum luar biasa tersebut diajukan oleh DJP. Namun, sebanyak 96,5% PK yang diajukan DJP ditolak MA.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengungkapkan pada saat ini, otoritas tengah menjalankan pembenahan di tingkat pemeriksaan. Langkah ini ditempuh dengan meningkatkan mutu perencanaan hingga eksekusi pemeriksaan.

Dengan compliance risk management (CRM), pemeriksaan hanya akan diarahkan untuk WP yang memiliki indikasi ketidakpatuhan tinggi. Selain itu, kebijakan restitusi dipercepat juga dinilai mampu mengurangi jumlah pemeriksaan sehingga otoritas fokus untuk WP yang tidak patuh.

Baca Juga: Soal Syarat Ber-NPWP dalam Beleid Baru E-Commerce, Ini Kata DJP

“Ini akan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan menekan sengketa pajak ke depannya,” kata Hestu.

Beberapa media nasional juga menyoroti realisasi penerimaan pajak yang masih melambat di penghujung tahun. Siang ini, Kementerian Keuangan dijadwalkan akan merilis tranparansi kinerja APBN 2019.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Optimalkan Pajak E-Commerce, DJP Tunggu Omnibus Law
  • Momentum Reformasi Pajak

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan sengketa pajak berisiko memunculkan ketidakpastian yang berujung pada tergerusnya kepercayaan WP terhadap sistem pajak. Oleh karena itu, otoritas perlu mempertimbangan upaya peningkatan penerimaan dengan meminimalisasi sengketa.

Dia berpendapat ada beberapa aspek yang sering memicu sengketa pajak. Pertama, minimnya partisipasi para pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan dan merancang hukum pajak. Kedua, obsesi untuk mencapai target atau menutupi shortfall.

“Momentum reformasi pajak harus dipergunakan sebagai sarana untuk meredesain kembali sistem pajak kita agar di satu sisi menjamin kesinambungan penerimaan dan di sisi lain meminimalkan sengketa,” tegas Darussalam.

Baca Juga: Asosiasi Emiten Indonesia Dukung Omnibus Law Perpajakan

Dalam konteks administrasi, Darussalam menilai perlunya perubahan indikator pengukuran kinerja otoritas pajak yang tidak semata-mata berorientasi atas penerimaan. Pada saat bersamaan, pemerintah perlu menghindari paradigma bahwa pengadilan pajak menjadi gawang terakhir yang memutuskan sengketa.

  • Penerimaan Pajak

Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Hidayat Amir mengatakan hingga akhir Oktober 2019, penerimaan pajak tumbuh sebesar 1,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Penerimaan pajak tumbuh sekitar 1,6% pada Oktober 2019, lebih baik daripada bulan sebelumnya. Hal ini karena restitusi pajak tumbuh melambat,” ujarnya.

Baca Juga: Wah, Beleid Tax Allowance Direvisi Lagi
  • WP Milenial

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengaku tengah berupaya meningkatkan kepatuhan WP milenial dengan berbagai program. Salah satu program itu adalah memasukkan aspek kewajiban pembayaran pajak menjadi kuliah umum yang wajib diambil mahasiswa.

  • Optimalisasi PNBP

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Wawan Sunarjo mengaku sudah mempersiapkan upaya ekstra untuk mengejar target PNBP 2019, terutama untuk sektor migas dan minerba. Optimalisasi penerimaan dari minerba dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan yang dilakukan bersama Ditjen Anggaran (DJA), DJP, serta Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).

Upaya lain yang akan dilakukan adalah melakukan verifikasi, penagihan, dan pemeriksaan di sektor minerba. Pemerintah juga akan memperbaiki administrasi dan tata kelola migas, serta mengendalikan cost recovery.

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, DJP Mulai Pakai Data Rekening Bank
  • Tempat Penimbunan Berikat

DJBC telah mengubah ketentuan mengenai aplikasi impor dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Dalam mekanisme yang baru, otoritas memberlakukan penolakan jika Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tertera pada data impor yang diajukan tidak lolos validasi terkait dengan kepatuhan perpajakannya. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Lakukan Negosiasi Ulang P3B
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pemeriksaan, sengketa, CRM
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA