Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Sengketa Pajak atas Kewajaran Besaran Tarif Royalti Transfer Pricing

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Pajak atas Kewajaran Besaran Tarif Royalti Transfer Pricing

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa terkait kewajaran besaran tarif royalti dalam kasus transfer pricing. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa dalam sengketa ini wajib pajak melakukan transaksi pembayaran royalti atas harta tidak berwujud kepada afiliasi yang berkedudukan di Australia.

Wajib pajak menyatakan telah menetapkan besaran tarif royalti berdasarkan prinsip kewajaran. Adapun tarif royalti menurut wajib pajak adalah sebesar 25%. Hasil studi dari Transfer Pricing Associates (TPA) Australia juga menunjukkan besaran biaya royalti dalam rentang 17%-35%.

Sebaliknya, Dirjen Pajak berdalih tarif royalti yang ditetapkan wajib pajak sebesar 25% tidaklah wajar. Dirjen Pajak menilai bahwa pembayaran biaya royalti tersebut tidak ada karena tidak ditemukan bukti keberadaan Intangible Property (IP).

Baca Juga: Cara Update Sertifikat Elektronik di e-Faktur

Selain itu, pihak otoritas pajak juga tidak dapat mempertimbangkan Transfer Pricing Study (TP Study) yang diajukan oleh wajib pajak. Hal tersebut lantaran pembanding yang dipergunakan dalam studi pada dasarnya tidak sebanding dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak. Sementara itu, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan dari otoritas pajak selaku Pemohon PK. Berikut ulasan selengkapnya.

Kronologi

Baca Juga: Reklasifikasi Pembayaran Royalti Menjadi Pembagian Dividen

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan pajak kurang bayar penghasilan badan. Pada tingkat banding, Hakim Pengadilan Pajak berpendapat besaran presentase tarif royalti pada sengketa ini sebesar 17%. Angka tersebut ditetapkan berdasarkan tarif terendah dari hasil TP Study yang dibuat oleh TPA Australia dengan rentang tarif 17%-35%.

Mengacu pada pertimbangan tersebut, koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dipertahankan. Hakim memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding.

Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No.Put.49717/PP/M.XIV/15/2013 tertanggal 20 September 2011, otoritas pajak secara tertulis mengajukan PK ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 20 Desember 2013.

Baca Juga: Empat Bulan Pertama 2020, Setoran Cukai Rokok dan Minol Turun 57%

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi penghasilan neto tahun pajak 2008 atas royalti sebesar Rp129.891.262.217,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak harus diambil berdasarkan bukti dan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Hipmi Minta Program Kartu Prakerja Ditunda, Ada Apa?

Koreksi atas biaya royalti oleh Pemohon PK dilakukan karena dalam proses pemeriksaan keberadaan IP tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang valid. Pemohon PK tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pemohon PK tidak melakukan analisis transaksi yang terindikasi TP. Pemohon telah melaksanakan langkah pemeriksaan transaksi TP dan melakukan koreksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemohon PK melakukan koreksi terhadap pembayaran atas royalti dengan dua pertimbangan. Pertama, Termohon PK tidak memberikan data/dokumen atas transaksi pembayaran royaltinya. Kedua, tidak ada dokumen terkait kepemilikan IP yang menunjukkan kepemilikan IP tersebut.

Pemohon PK berdalil bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put.49717/PP/M.XIV/15/2013 tanggal 20 September 2011 tidak sesuai dengan fakta dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, putusan tersebut harus dibatalkan.

Baca Juga: Cara Membetulkan Data yang Salah Ketika Membuat Kode Billing

Sementara itu, pendapat Pemohon PK berbeda dengan Termohon PK. Termohon PK tidak setuju dengan koreksi mengingat sejak pemeriksaan Pemohon PK tidak memberikan angka persentase royalti yang wajar. Adapun royalti dibayarkan atas penggunaan IP yang dimiliki oleh pihak ketiga yang meliputi technology, products dan process, brand & trademarks, serta IT platform dan Group Network.

Termohon PK sendiri telah memiliki dokumen TP Study yang dikeluarkan oleh TPA Australia yang menyatakan besaran royalti berada dalam rentang 17%-35%. Selanjutnya, Termohon menentukan besaran royalti sebesar 25%. Berdasarkan besaran tarif royalti tersebut, Pemohon PK seharusnya tidak melakukan koreksi. Dengan demikian, biaya royalti tersebut dapat dibiayakan (deductible expense).

Pertimbangan Mahkamah Agung

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Penetapan Kantor Perwakilan Dagang Sebagai BUT

MENURUT Mahkamah Agung, judex facti dinilai sudah benar dan adil. Penilaian tersebut telah mempertimbangkan data yang disampaikan dalam persidangan baik TP Study yang dibuat oleh pihak ketiga dengan metode Transactional Net Margin Method (TNMM) dan TP Study yang dibuat oleh TPA Australia dengan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP). Dapat disimpulkan, tarif royalti yang dipandang adil dan wajar adalah 17%.

Putusan Pengadilan Pajak dinilai sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan oleh Dirjen Pajak tidaklah beralasan sehingga dinyatakan ditolak. Dengan begitu, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Putusan dapat diakses melalui laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Baca Juga: Pengadilan Pajak: Batas Akhir Pengajuan Banding Tertangguh 83 Hari
(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, royalti, transfer pricing, IP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 20 Mei 2020 | 14:32 WIB
TIPS MEMBAYAR DENDA
Rabu, 20 Mei 2020 | 14:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Selasa, 19 Mei 2020 | 13:34 WIB
ADVANCE PRICING AGREEMENT
Selasa, 19 Mei 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN