BERITA TERKINI
Ilustrasi gedung DJP.
JAKARTA, DDTCNews – Pendekatan kewilayahan yang akan dilakukan Ditjen Pajak (DJP) akan dibarengi dengan perubahan payung hukum organisasi.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan otoritas tengah menyusun perangkat hukum agar pendekatan kewilayahan dapat diimplementasikan tahun ini. Perubahan tersebut akan dilakukan secara komprehensif.
“Infrastrukturnya sedang dikerjakan, termasuk peraturan, aplikasi, dan proses bisnisnya," katanya kepada DDTCNews, Kamis (6/2/2020).
Hestu menjelaskan revisi aturan diperlukan untuk mengakomodasi beberapa perubahan dari pendekatan kerja otoritas pajak tahun ini. Adapun perubahan tersebut antara lain terkait penambahan jumlah KPP Madya dan perubahan tata kerja di level KPP Pratama.
Khusus untuk level KPP Pratama, perubahan yang paling terasa adalah peleburan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon). Sebelumnya, dalam PMK No.210/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Pajak, fungsi ekstensifikasi terpisah dari Waskon.
Hestu menambahkan fungsi Waskon menjadi sentral dalam pendekatan kewilayahan DJP. Pasalnya, seksi kerja di KPP Pratama ini akan menjalankan dua tugas utama DJP dalam ekstensifikasi dan intensifikasi.
"[Dengan] peleburan Seksi Ekstensifikasi ke Waskon itu, mereka akan memasukkan wajib pajak belum terdaftar ke dalam sistem (ekstensifikasi), melakukan pengawasan atas wajib pajak terdaftar di wilayahnya, dan juga melihat/mencari data potensi pajak di wilayahnya untuk disalurkan ke KPP tempat bertugas atau potensi baru yang berkaitan dengan WP yang sudah terdaftar di KPP lain," jelas Hestu.
Seperti diketahui, dalam PMK No.210/2017 disebutkan KPP Pratama terdiri atas 11 unit kerja. Pertama, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Kedua, Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Ketiga, Seksi Pelayanan. Keempat, Seksi Penagihan.
Kelima, Seksi Pemeriksaan. Keenam, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Ketujuh, Seksi Waskon I. Kedelapan, Seksi Waskon II. Kesembilan, Seksi Waskon III. Kesepuluh, Seksi Waskon IV. Kesebelas, Kelompok Jabatan Fungsional. (kaw)
