Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Sekjen PBB Tantang Pemerintah Pajaki Polusi

1
1

Sekjen PBB Antonio Guterres. 

JAKARTA, DDTCNews – Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menantang Pemerintah Selandia Baru untuk memajaki polusi (karbon). Pada saat yang bersamaan, dia juga meminta ada pengurangan dari sisi pajak penghasilan.

Hal ini disampaikannya saat berbicara dengan para pemimpin sekolah menengah di Auckland. Menurutnya, langkah pemajakan yang dilakukan terhadap karbon menjadi salah satu bagian dari tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim.

“Pergeseran pajak dari gaji [penghasilan], ke karbon. Kita harus pajak polusi, bukan orang,” katanya, seperti dikutip pada Senin (13/5/2019).

Baca Juga: Batas Harga Rumah Kena PPnBM Naik, Ini Harapan Pemerintah & Pengusaha

Dengan demikian, saat melakukan pamajakan atas karbon, pemerintah perlu mengurangi beban dari sisi pajak penghasilan. Guterres berpendapat pemangku kebijakan perlu memastikan bahwa saat mengadopsi langkah-langkah yang meningkatkan biaya di satu sisi, perlu mengurangi biaya dalam aspek ekonomi lainnya.

Dia pun meminta pemerintah untuk menghentikan subsidi bahan bakar fosil. Menurutnya, uang yang dikumpulkan dari para pembayar pajak tidak boleh digunakan untuk meningkatkan badai, menyebarkan kekeringan dan gelombang panas, hingga mencairkan gletser.

"Akhirnya, hentikan pembangunan pabrik batubara baru pada 2020. Ini pesan untuk seluruh pemerintah di seluruh dunia,” imbuhnya.

Baca Juga: Rumah Minimal Rp30 Miliar Baru Kena PPnBM 20%, Ini Kata Dirjen Pajak

Dunia, sambung dia, perlu menciptakan ekonomi hijau (green economy), bukan ekonomi abu-abu (grey economy). Grey economytidak memiliki masa depan sehingga perlu meyakinkan pemerintah agar bertindak sesegera mungkin terkait perubahan iklim.

Seperti dilansir nzherald.co.nz, dia berpendapat selama ini pemerintah takut untuk bergerak maju karena biaya tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Namun, tegasnya, biaya untuk tidak bertindak akan jauh lebih besar di masa mendatang.

Pajak polusi adalah salah satu rekomendasi yang disarankan Tax Working Group kepada pemerintah. Menteri Perubahan Iklim James Shaw berjanji kepada Guterres bahwa Selandia Baru akan memainkan perannya dalam memerangi perubahan iklim. (kaw)

Baca Juga: Wah, Pemerintah Naikkan Batas Harga Rumah yang Kena PPnBM 20%

“Pergeseran pajak dari gaji [penghasilan], ke karbon. Kita harus pajak polusi, bukan orang,” katanya, seperti dikutip pada Senin (13/5/2019).

Baca Juga: Batas Harga Rumah Kena PPnBM Naik, Ini Harapan Pemerintah & Pengusaha

Dengan demikian, saat melakukan pamajakan atas karbon, pemerintah perlu mengurangi beban dari sisi pajak penghasilan. Guterres berpendapat pemangku kebijakan perlu memastikan bahwa saat mengadopsi langkah-langkah yang meningkatkan biaya di satu sisi, perlu mengurangi biaya dalam aspek ekonomi lainnya.

Dia pun meminta pemerintah untuk menghentikan subsidi bahan bakar fosil. Menurutnya, uang yang dikumpulkan dari para pembayar pajak tidak boleh digunakan untuk meningkatkan badai, menyebarkan kekeringan dan gelombang panas, hingga mencairkan gletser.

"Akhirnya, hentikan pembangunan pabrik batubara baru pada 2020. Ini pesan untuk seluruh pemerintah di seluruh dunia,” imbuhnya.

Baca Juga: Rumah Minimal Rp30 Miliar Baru Kena PPnBM 20%, Ini Kata Dirjen Pajak

Dunia, sambung dia, perlu menciptakan ekonomi hijau (green economy), bukan ekonomi abu-abu (grey economy). Grey economytidak memiliki masa depan sehingga perlu meyakinkan pemerintah agar bertindak sesegera mungkin terkait perubahan iklim.

Seperti dilansir nzherald.co.nz, dia berpendapat selama ini pemerintah takut untuk bergerak maju karena biaya tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Namun, tegasnya, biaya untuk tidak bertindak akan jauh lebih besar di masa mendatang.

Pajak polusi adalah salah satu rekomendasi yang disarankan Tax Working Group kepada pemerintah. Menteri Perubahan Iklim James Shaw berjanji kepada Guterres bahwa Selandia Baru akan memainkan perannya dalam memerangi perubahan iklim. (kaw)

Baca Juga: Wah, Pemerintah Naikkan Batas Harga Rumah yang Kena PPnBM 20%
Topik : PBB, UN, pajak polusi, pajak karbon
artikel terkait
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:56 WIB
BANGLADESH
Senin, 17 Juni 2019 | 10:48 WIB
PRANCIS
Senin, 17 Juni 2019 | 09:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 14 Juni 2019 | 18:48 WIB
IRLANDIA
berita pilihan
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Jum'at, 12 April 2019 | 18:16 WIB
BREXIT
Jum'at, 12 April 2019 | 18:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 12 April 2019 | 19:02 WIB
FINLANDIA
Senin, 15 April 2019 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 15:22 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 18:24 WIB
NIGERIA
Senin, 15 April 2019 | 18:43 WIB
JEPANG