Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sekjen PBB Tantang Pemerintah Pajaki Polusi

1
1

Sekjen PBB Antonio Guterres. 

JAKARTA, DDTCNews – Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menantang Pemerintah Selandia Baru untuk memajaki polusi (karbon). Pada saat yang bersamaan, dia juga meminta ada pengurangan dari sisi pajak penghasilan.

Hal ini disampaikannya saat berbicara dengan para pemimpin sekolah menengah di Auckland. Menurutnya, langkah pemajakan yang dilakukan terhadap karbon menjadi salah satu bagian dari tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim.

“Pergeseran pajak dari gaji [penghasilan], ke karbon. Kita harus pajak polusi, bukan orang,” katanya, seperti dikutip pada Senin (13/5/2019).

Baca Juga: Ini 3 Aspek Kunci Pemajakan Ekonomi Digital

Dengan demikian, saat melakukan pamajakan atas karbon, pemerintah perlu mengurangi beban dari sisi pajak penghasilan. Guterres berpendapat pemangku kebijakan perlu memastikan bahwa saat mengadopsi langkah-langkah yang meningkatkan biaya di satu sisi, perlu mengurangi biaya dalam aspek ekonomi lainnya.

Dia pun meminta pemerintah untuk menghentikan subsidi bahan bakar fosil. Menurutnya, uang yang dikumpulkan dari para pembayar pajak tidak boleh digunakan untuk meningkatkan badai, menyebarkan kekeringan dan gelombang panas, hingga mencairkan gletser.

"Akhirnya, hentikan pembangunan pabrik batubara baru pada 2020. Ini pesan untuk seluruh pemerintah di seluruh dunia,” imbuhnya.

Baca Juga: Melihat Profil Pajak Provinsi Paling Selatan di Sumatra

Dunia, sambung dia, perlu menciptakan ekonomi hijau (green economy), bukan ekonomi abu-abu (grey economy). Grey economytidak memiliki masa depan sehingga perlu meyakinkan pemerintah agar bertindak sesegera mungkin terkait perubahan iklim.

Seperti dilansir nzherald.co.nz, dia berpendapat selama ini pemerintah takut untuk bergerak maju karena biaya tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Namun, tegasnya, biaya untuk tidak bertindak akan jauh lebih besar di masa mendatang.

Pajak polusi adalah salah satu rekomendasi yang disarankan Tax Working Group kepada pemerintah. Menteri Perubahan Iklim James Shaw berjanji kepada Guterres bahwa Selandia Baru akan memainkan perannya dalam memerangi perubahan iklim. (kaw)

Baca Juga: Negara Ini Tolak Wacana Pajak Penerbangan

“Pergeseran pajak dari gaji [penghasilan], ke karbon. Kita harus pajak polusi, bukan orang,” katanya, seperti dikutip pada Senin (13/5/2019).

Baca Juga: Ini 3 Aspek Kunci Pemajakan Ekonomi Digital

Dengan demikian, saat melakukan pamajakan atas karbon, pemerintah perlu mengurangi beban dari sisi pajak penghasilan. Guterres berpendapat pemangku kebijakan perlu memastikan bahwa saat mengadopsi langkah-langkah yang meningkatkan biaya di satu sisi, perlu mengurangi biaya dalam aspek ekonomi lainnya.

Dia pun meminta pemerintah untuk menghentikan subsidi bahan bakar fosil. Menurutnya, uang yang dikumpulkan dari para pembayar pajak tidak boleh digunakan untuk meningkatkan badai, menyebarkan kekeringan dan gelombang panas, hingga mencairkan gletser.

"Akhirnya, hentikan pembangunan pabrik batubara baru pada 2020. Ini pesan untuk seluruh pemerintah di seluruh dunia,” imbuhnya.

Baca Juga: Melihat Profil Pajak Provinsi Paling Selatan di Sumatra

Dunia, sambung dia, perlu menciptakan ekonomi hijau (green economy), bukan ekonomi abu-abu (grey economy). Grey economytidak memiliki masa depan sehingga perlu meyakinkan pemerintah agar bertindak sesegera mungkin terkait perubahan iklim.

Seperti dilansir nzherald.co.nz, dia berpendapat selama ini pemerintah takut untuk bergerak maju karena biaya tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Namun, tegasnya, biaya untuk tidak bertindak akan jauh lebih besar di masa mendatang.

Pajak polusi adalah salah satu rekomendasi yang disarankan Tax Working Group kepada pemerintah. Menteri Perubahan Iklim James Shaw berjanji kepada Guterres bahwa Selandia Baru akan memainkan perannya dalam memerangi perubahan iklim. (kaw)

Baca Juga: Negara Ini Tolak Wacana Pajak Penerbangan
Topik : PBB, UN, pajak polusi, pajak karbon
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Jum'at, 12 April 2019 | 18:16 WIB
BREXIT
Jum'at, 12 April 2019 | 18:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 12 April 2019 | 19:02 WIB
FINLANDIA
Senin, 15 April 2019 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 15:22 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 18:24 WIB
NIGERIA
Senin, 15 April 2019 | 18:43 WIB
JEPANG