Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Sederet Agenda Prioritas Indonesia sebagai Presidensi G-20

A+
A-
1
A+
A-
1
Sederet Agenda Prioritas Indonesia sebagai Presidensi G-20

Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Indonesia resmi menerima estafet keketuaan atau presidensi G-20 dari Italia pada 2022. Berbagai agenda prioritas, terutama dalam bidang ekonomi, siap dilaksanakan pemerintah.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menilai forum G-20 memiliki kontribusi besar dalam menangani masalah ekonomi berbagai wilayah di dunia, terutama dari tekanan pandemi Covid-19.

Dengan menjadi presidensi, lanjutnya, Indonesia memiliki tanggung jawab memastikan tercapainya diskusi yang mencerminkan urgensi besar dunia, sekaligus berupaya menghasilkan solusi nyata untuk mengatasi tantangan tersebut.

Baca Juga: Gubernur BI Sebut Inflasi Harga Pangan Perlu Diturunkan

"Kami akan memastikan arah diskusi mampu mengkatalisasi kerja sama antar negara sehingga terjadi pemulihan [ekonomi] yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan," katanya dalam keterangan resmi, Senin (1/11/2021).

Febrio mengatakan G-20 harus menjadi prime mover untuk membantu negara-negara di dunia keluar dari tekanan pandemi dengan menjadi bagian dari solusi mengatasi kesenjangan akses dan kecepatan vaksinasi.

G-20 juga perlu mendorong kerja sama pemulihan ekonomi guna mewujudkan tata kelola ekonomi dunia yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Sebab, beban yang jauh lebih besar akibat pandemi justru ditanggung oleh penduduk yang berada di negara berkembang.

Baca Juga: Target Setoran Cukai 2023 Naik 9,5 Persen, Ini Strategi Pemerintah

Menjawab kebutuhan global tersebut, lanjut Febrio, pemerintah memiliki agenda-agenda prioritas, baik pada jalur Sherpa maupun jalur keuangan yang lebih fokus pada isu ekonomi dan keuangan internasional.

Agenda prioritas pada jalur keuangan yang diusulkan Indonesia tersebut di antaranya akan fokus pada penanganan isu-isu global terkini seperti exit policy.

Dalam agenda tersebut, pemerintah akan mengadakan diskusi mendalam terkait dengan peningkatan pengawasan dan pemantauan risiko global. Kebijakan smooth exit strategy akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing negara yang berbeda-beda.

Baca Juga: Bonus Demografi Jadi Momentum Tingkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela

Indonesia juga akan merumuskan rancangan strategi terukur untuk menarik kembali stimulus fiskal dan moneter di masa pandemi secara bertahap serta disesuaikan dengan perkembangan dan kecepatan pemulihan antar negara.

“Pengembangan pilihan kebijakan dalam mengatasi masalah neraca sektor publik dan swasta juga akan terus dilakukan,” tutur Febrio.

Agenda lainnya adalah mengatasi isu scarring effect yang dapat menghambat potensi pertumbuhan pada jangka menengah-panjang. Indonesia mendorong realokasi tenaga kerja untuk mengatasi isu pengangguran serta peningkatan kreativitas dan produktivitas.

Baca Juga: DJBC Sebut Pita Cukai KLM Golongan I Sudah Dipesan Pabrikan Rokok

Dalam mengatasi scarring effect, sambung Febrio, perlu adanya keseimbangan melalui upaya untuk meningkatkan produktivitas, menjaga laju pertumbuhan, dan tetap waspada mencegah terjadinya kembali lonjakan kasus Covid-19 dan mutasi virus.

"Realokasi modal juga akan diupayakan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan stagnansi tingkat produksi dan operasional, untuk mendukung pertumbuhan investasi," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan inklusi digital dan mengatasi kesenjangan digital, serta membuat kebijakan yang efektif untuk menangani berbagai isu struktural seperti potensi penurunan output jangka menengah dan panjang serta isu ketenagakerjaan.

Baca Juga: Jokowi Perintahkan Pemda Kebut Belanja APBD, untuk Apa?

Sementara itu, agenda legacy pada jalur keuangan akan senantiasa dijaga dan dilanjutkan. Dukungan global untuk semua negara rentan yang paling terdampak pandemi Covid-19 dilakukan melalui Special Drawing Rights (SDR) Allocation, fasilitas pembiayaan Multilateral Development Banks (MDBs), agenda restrukturisasi utang, dan dukungan lainnya.

"Percepatan investasi di bidang infrastruktur, khususnya pascapandemi, juga akan diupayakan termasuk melalui transformasi infrastruktur digital dan peningkatan investasi swasta," tutur Febrio.

Terakhir, mendorong pengelolaan keuangan secara berkelanjutan dengan adil dan terjangkau guna mempercepat pemulihan ekonomi yang ramah lingkungan melalui pembiayaan berkelanjutan dan potensi pengembangan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).

Baca Juga: Dukung Implementasi Coretax System, ASN Bakal Diberikan Pelatihan

Regulasi keuangan untuk pengembangan sistem keuangan digital juga perlu terus diperkuat posisinya. Nanti, ruang diskusi akan menekankan pada dampak inovasi digital, yang tidak hanya berfokus pada manfaat, tetapi juga potensi risiko yang muncul. (rig)

Topik : BKF, Kemenkeu, presidensi g20, ekonomi global, pandemi covid-19, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 15 Agustus 2022 | 20:37 WIB
SRI LANKA

Krisis Berkecamuk, Presiden Sri Lanka Pertimbangkan Pajak Kekayaan

Senin, 15 Agustus 2022 | 18:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Ini Tak Berlaku Jika PKP Pembeli Pusatkan PPN di KPP Pratama

Senin, 15 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PELAYANAN BEA DAN CUKAI

Aduan Terus Bertambah, DJBC Ingatkan Soal Modus Toko Online Palsu

berita pilihan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gubernur BI Sebut Inflasi Harga Pangan Perlu Diturunkan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! Sri Mulyani Bilang Negara Merdeka Perlu Penerimaan Pajak

Kamis, 18 Agustus 2022 | 17:50 WIB
HUT KE-15 DDTC

Investasi pada SDM, Ikhtiar DDTC Memunculkan Ahli Pajak di Indonesia

Kamis, 18 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA SUKOHARJO

Lakukan Penagihan Aktif, Kantor Pajak Sita 1 Mobil Milik WP

Kamis, 18 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Target Setoran Cukai 2023 Naik 9,5 Persen, Ini Strategi Pemerintah

Kamis, 18 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BLORA

Datangi WP Peternak Ayam, AR Kantor Pajak Malah Terima Usulan Ini

Kamis, 18 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bonus Demografi Jadi Momentum Tingkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela

Kamis, 18 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

DJBC Sebut Pita Cukai KLM Golongan I Sudah Dipesan Pabrikan Rokok

Kamis, 18 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PAJAK BERTUTUR 2022

Gelaran Pajak Bertutur 2022 Dimulai, Ini yang Ingin Dicapai DJP

Kamis, 18 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA MAROS

Tindaklanjuti Permohonan Pengusaha, Kantor Pajak Lakukan Pemeriksaan