Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Komunitas
Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Reportase
Perpajakan.id

Sederet Agenda Prioritas Indonesia sebagai Presidensi G-20

A+
A-
1
A+
A-
1
Sederet Agenda Prioritas Indonesia sebagai Presidensi G-20

Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Indonesia resmi menerima estafet keketuaan atau presidensi G-20 dari Italia pada 2022. Berbagai agenda prioritas, terutama dalam bidang ekonomi, siap dilaksanakan pemerintah.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menilai forum G-20 memiliki kontribusi besar dalam menangani masalah ekonomi berbagai wilayah di dunia, terutama dari tekanan pandemi Covid-19.

Dengan menjadi presidensi, lanjutnya, Indonesia memiliki tanggung jawab memastikan tercapainya diskusi yang mencerminkan urgensi besar dunia, sekaligus berupaya menghasilkan solusi nyata untuk mengatasi tantangan tersebut.

Baca Juga: Pahami Ketentuan Pajak dengan Mudah, Pakai Perpajakan.id Versi 2

"Kami akan memastikan arah diskusi mampu mengkatalisasi kerja sama antar negara sehingga terjadi pemulihan [ekonomi] yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan," katanya dalam keterangan resmi, Senin (1/11/2021).

Febrio mengatakan G-20 harus menjadi prime mover untuk membantu negara-negara di dunia keluar dari tekanan pandemi dengan menjadi bagian dari solusi mengatasi kesenjangan akses dan kecepatan vaksinasi.

G-20 juga perlu mendorong kerja sama pemulihan ekonomi guna mewujudkan tata kelola ekonomi dunia yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Sebab, beban yang jauh lebih besar akibat pandemi justru ditanggung oleh penduduk yang berada di negara berkembang.

Baca Juga: Interpretasikan P3B, Pegawai DJP Harus Konsisten Gunakan Definisi

Menjawab kebutuhan global tersebut, lanjut Febrio, pemerintah memiliki agenda-agenda prioritas, baik pada jalur Sherpa maupun jalur keuangan yang lebih fokus pada isu ekonomi dan keuangan internasional.

Agenda prioritas pada jalur keuangan yang diusulkan Indonesia tersebut di antaranya akan fokus pada penanganan isu-isu global terkini seperti exit policy.

Dalam agenda tersebut, pemerintah akan mengadakan diskusi mendalam terkait dengan peningkatan pengawasan dan pemantauan risiko global. Kebijakan smooth exit strategy akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing negara yang berbeda-beda.

Baca Juga: Bertemu PM Singapura, Jokowi Kantongi Komitmen Investasi Rp132 Triliun

Indonesia juga akan merumuskan rancangan strategi terukur untuk menarik kembali stimulus fiskal dan moneter di masa pandemi secara bertahap serta disesuaikan dengan perkembangan dan kecepatan pemulihan antar negara.

“Pengembangan pilihan kebijakan dalam mengatasi masalah neraca sektor publik dan swasta juga akan terus dilakukan,” tutur Febrio.

Agenda lainnya adalah mengatasi isu scarring effect yang dapat menghambat potensi pertumbuhan pada jangka menengah-panjang. Indonesia mendorong realokasi tenaga kerja untuk mengatasi isu pengangguran serta peningkatan kreativitas dan produktivitas.

Baca Juga: Pemberian Insentif Pajak Diperpanjang Tahun Ini, Ini Kata Wamenkeu

Dalam mengatasi scarring effect, sambung Febrio, perlu adanya keseimbangan melalui upaya untuk meningkatkan produktivitas, menjaga laju pertumbuhan, dan tetap waspada mencegah terjadinya kembali lonjakan kasus Covid-19 dan mutasi virus.

"Realokasi modal juga akan diupayakan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan stagnansi tingkat produksi dan operasional, untuk mendukung pertumbuhan investasi," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan inklusi digital dan mengatasi kesenjangan digital, serta membuat kebijakan yang efektif untuk menangani berbagai isu struktural seperti potensi penurunan output jangka menengah dan panjang serta isu ketenagakerjaan.

Baca Juga: Insentif dari Kawasan Berikat dan KITE Sudah Terserap Rp47 Triliun

Sementara itu, agenda legacy pada jalur keuangan akan senantiasa dijaga dan dilanjutkan. Dukungan global untuk semua negara rentan yang paling terdampak pandemi Covid-19 dilakukan melalui Special Drawing Rights (SDR) Allocation, fasilitas pembiayaan Multilateral Development Banks (MDBs), agenda restrukturisasi utang, dan dukungan lainnya.

"Percepatan investasi di bidang infrastruktur, khususnya pascapandemi, juga akan diupayakan termasuk melalui transformasi infrastruktur digital dan peningkatan investasi swasta," tutur Febrio.

Terakhir, mendorong pengelolaan keuangan secara berkelanjutan dengan adil dan terjangkau guna mempercepat pemulihan ekonomi yang ramah lingkungan melalui pembiayaan berkelanjutan dan potensi pengembangan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).

Baca Juga: Konfirmasi Transaksi Saham Hingga Rp10 Juta Kini Bebas Bea Meterai

Regulasi keuangan untuk pengembangan sistem keuangan digital juga perlu terus diperkuat posisinya. Nanti, ruang diskusi akan menekankan pada dampak inovasi digital, yang tidak hanya berfokus pada manfaat, tetapi juga potensi risiko yang muncul. (rig)

Topik : BKF, Kemenkeu, presidensi g20, ekonomi global, pandemi covid-19, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 24 Januari 2022 | 15:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! PPh Final PPS Tidak Dapat Dibayar Melalui Pemindahbukuan

berita pilihan

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Kejar Tunggakan Rp433 Miliar, Program Pemutihan Pajak Diadakan

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:07 WIB
EDUKASI PAJAK

Pahami Ketentuan Pajak dengan Mudah, Pakai Perpajakan.id Versi 2

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Kebut Hilirisasi Industri, Jokowi: Agar Kita Dapat Royalti & Pajaknya

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:30 WIB
SE-52/PJ/2021

Interpretasikan P3B, Pegawai DJP Harus Konsisten Gunakan Definisi

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:06 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Ini 4 Isu Pajak yang Perlu Dicermati dan Diantisipasi pada 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Buka Kantor di Surabaya, DDTC Gelar Free Webinar Kepatuhan Pajak 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:30 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Reformasi Pajak Ditopang Teknologi, Anda Sudah Siap?

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:00 WIB
Perdirjen Per-20/BC/2021

Simak Cara Pemberitahuan Pabean Impor dengan Voluntary Declaration

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:30 WIB
INVESTASI ASING

Bertemu PM Singapura, Jokowi Kantongi Komitmen Investasi Rp132 Triliun

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:15 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 25 Januari 2022: 7.417 WP Ikut PPS, Nilai Investasi Naik Tajam