Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Retribusi Parkir Merosot Hingga 60%

A+
A-
0
A+
A-
0
Retribusi Parkir Merosot Hingga 60%

TEREMPA, DDTCNews – Penerimaan retribusi parkir Kabupaten Kepulauan Anambas dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang dihitung oleh Dinas Perhubungan (Dishub) melalui setoran anggaran dari pihak pengelola parkir, penurunan penerimaan retribusi parkir mencapai angka 60%.

Diakui oleh Kepala Bidang PAD Risdayana, penurunan retribusi parkir selama 2 tahun terakhir ini disebabkan oleh beberapa faktor. Namun pihaknya belum dapat memastikan apa penyebab utama rendahnya penerimaan retribusi parkir ini.

“Penurunan ini sudah dihitung sesuai dengan anggaran yang disetorkan dari pihak pengelola parkir kepada Dishub melalui rekening kas daerah. Kalau ingi tahu teknisnya bisa ditanyakan langsung dengan pihak pengelola parkir,” ujarnya.

Baca Juga: Hindari Denda 2% Per Bulan! Jatuh Tempo PBB DKI Tinggal Sepekan Lagi

Sementara itu, salah satu pengawas lapangan juru parkir yang ditugaskan oleh Dishub, Aris Nopiana mengatakan terjadinya penurunan pendapatan parkir dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni kurangnya kesadaran pengendara bermotor yang menggunakan jasa parkir untuk membayar uang parkir. Ditambah lagi dengan ketersediaan lahan parkir yang terbatas.

Diakuinya ada enam titik yang lahan parkirnya masih terbatas yakni Pasar Baru Tarempa, Bank Nasional Indonesia Tarempa, Bank Riau Kepri Tarempa, Belakang Pasar Impres, Depan Loka dan depan Siantan Farma.

“Lahan itu terlalu sempit, sementara itu di beberapa kecamatan lainnya belum dipungut retribusi parkir seperti Kecamatan Palmatak, Siantan Tengah, Siantan Timur, Siantan Selatan, Jemaja Timur, dan Jemaja,” jelasnya.

Baca Juga: Pemda Mulai Kebut Digitalisasi Pajak Daerah, Implementasi Dimulai 2022

Aris menambahkan karcis yang diberikan kepada juru parkir setiap harinya berjumlah 100 karcis, namun yang habis dipakai hanya sekitar 30 karcis per satu titik lahan parkir. Oleh karena itu, pihak Dishub terus melakukan sosialisasi secara masif terkait retribusi parkir agar para pengendara kendaraan bermotor banyak menggunakan jasa parkir.

Seperti dilansir batampos.co.id, jasa yang dipungut setiap sekali masuk parkir bagi pengendara kendaraan bermotor akan dikenakan biaya perunit sepeda motor sebesar Rp 1000. Dari pendapatan parkir tersebut setiap harinya juru parkir akan menyetorkannya ke kas daerah melalui rekening kas.

“Setiap hari biasanya kami setorkan ke Dispenda melalui Bank setelah saya laporkan ke pimpinan,” pungkasnya. (Bsi)

Baca Juga: Diimbau Segera Bayar Pajak, WP Masih Bisa Manfaatkan Pemutihan Denda

Topik : pajak daerah, retribusi parkir, anambas

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 12 Oktober 2021 | 14:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Mekanisme Inventarisasi Pajak

Selasa, 12 Oktober 2021 | 13:30 WIB
KOTA CIMAHI

Pacu Penerimaan Pajak, Pemda Sasar Restoran

Selasa, 12 Oktober 2021 | 11:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Pelaporan dan Pembayaran 11 Jenis Pajak Ini Kini Bisa Lewat Aplikasi

Senin, 11 Oktober 2021 | 17:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PKB Terhadap Wajib Pajak Pemegang Kontrak Karya

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan