Berita
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Resmi, Perpu 1/2020 Ditetapkan Jadi Undang-Undang

A+
A-
29
A+
A-
29
Resmi, Perpu 1/2020 Ditetapkan Jadi Undang-Undang

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) didampingi Wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin (kedua kanan) dan Rachmat Gobel (kiri) menerima dokumen dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) pada Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Dalam rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2021 dan pengambilan keputusan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 atau

JAKARTA, DDTCNews – Setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (12/5/2020), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020 akhirnya resmi ditetapkan sebagai undang-undang.

Penetapan itu dilakukan dengan penerbitan Undang-Undang (UU) No.2/2020. UU yang teken Presiden Joko Widodo pada 16 Mei 2020 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 18 Mei 2020.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 … ditetapkan menjadi undang-undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini,” demikian penggalan bunyi pasal 1 UU No.2/2020.

Baca Juga: Kata Sri Mulyani, Ribuan Perusahaan Sudah Nikmati Insentif Pajak

Dalam bagian umum di penjelasan UU No.2/2020 disebutkan pandemi Covid-19 secara nyata telah menganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat turun hingga mencapai 4% atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Covid-19 memengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur APBN tahun anggaran 2020, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun sisi pembiayaan. Respons kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19.

Baca Juga: RUU Pajak atas Kekayaan Mulai Dibahas Senat

Implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan. Langkah-langkah penanganan yang berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi.

Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu No.1/2020.

Seperti diketahui, Perpu 1/2020 ini juga mengatur 4 kebijakan di bidang perpajakan. Pertama, penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Kedua, perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Baca Juga: Pengusaha Minta Kepastian Vaksinasi Covid-19, Ini Sebabnya

Ketiga, perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Keempat, pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk untuk penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. (kaw)

Topik : perpu 1/2020, perpu, virus corona, UU 2/2020
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Gita Akoeb

Kamis, 21 Mei 2020 | 02:04 WIB
semoga kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dapat membantu meringankan beban para pelaku usaha yang mana aktivitas perekenomian mereka terganggu. saya yakin pemerintah benar2 telah mengkaji dengan melihat dari sudut aspek2 yang saling berkaitan. segera pulih Indonesiaku agar semua kembali norm ... Baca lebih lanjut

Awang

Rabu, 20 Mei 2020 | 02:10 WIB
#MariBicara Selaku warga negara Indonesia, saya sih setuju dengan keputusan tersebut karena pemerintah tidak mungkin membuat aturan tanpa melalui proses yang matang dan saya optimis Corona pasti akan berlalu.maaf kalau komentar saya salah

Awang

Rabu, 20 Mei 2020 | 02:09 WIB
#MariBicara Selaku warga negara Indonesia saya setuju dengan keputusan tersebut karena pemerintah tidak mungkin membuat keputusan tanpa melalui proses yang matang dan saya yakin Corona pasti berlalu, maaf kalau komentar saya salah

Awang

Rabu, 20 Mei 2020 | 02:06 WIB
#MariBicara Selaku warga negara Indonesia, saya sih setuju dengan keputusan tersebut karena pemerintah tidak mungkin membuat aturan tanpa melalui proses yang matang dan saya optimis Corona pasti akan berlalu.maaf kalau komentar saya salah
1
artikel terkait
Jum'at, 06 November 2020 | 09:22 WIB
KETENAGAKERJAAN
Kamis, 05 November 2020 | 13:58 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 05 November 2020 | 12:59 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Kamis, 05 November 2020 | 11:41 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
berita pilihan
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:44 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:16 WIB
PMK 189/2020