Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Relaksasi Pajak Yacht Dirilis Kuartal I/2019

A+
A-
0
A+
A-
0

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah membahas penghapusan PPnBM atas kapal yacht secara intensif. Skema relaksasi ditargetkan rampung pada kuartal I/2019.

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Rofyanto Kurniawan mengatakan otoritas fiskal dan Kemenko Kemaritiman tengah fokus pada relaksasi pajak yacht. Dalam waktu dekat, skema pajak terbaru diperkirakan keluar.

“Kalau sekarang pembahasannya masih fokus di yacht. Ini yang sedang kita proses terkait dampak analisis untuk PPnBM yacht ini,” katanya di Kantor Kemenko Kemaritiman, Kamis (31/1/2019).

Baca Juga: Duh, Insentif Pajak untuk CPO Dibatalkan

Menurutnya, PPnBM yacht sebesar 75% kemungkinan besar akan dihapus. Dengan demikian, insentif ini diharapkan mampu mendongkrak kegiatan pariwisata maritim. Hal ini menjadi alasan utama relaksasi kebijakan dijalankan oleh pemerintah.

Menghapuskan PPnBM ini, lanjut Rofyanto, diprediksi tidak akan memukul penerimaan negara. Pasalnya, porsi setoran dari PPnBMyacht tergolong kecil. Selain itu, peluang jenis pajak lain terbuka lebar untuk menambal penerimaan yang hilang dari relaksasi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu potensi penerimaan yang hadir ketika PPnBM yacht jadi dihapus.

“Nanti dampaknya diharapkan akan bisa meningkatkan industri pariwisata. Intinya, orang-orang yang sebelumnya belum terdaftar, akan daftar. Nah, otomatis, kalau mereka terdaftar, akan bayar PPN-nya,” tandas Rofyanto.

Baca Juga: Netralisasi Efek Perlambatan Ekonomi Global, Sri Mulyani Pakai APBN

Seperti diketahui, pengenaan pajak penjualan atas kapal yacht masuk kategori barang mewah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.12/2006. Secara spesifik, pengenaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.35/2017. Dalam beleid tersebut kapal pesiar dan yacht masuk kategori kelompok PPnBM dengan tarif sebesar 75%. (kaw)

“Kalau sekarang pembahasannya masih fokus di yacht. Ini yang sedang kita proses terkait dampak analisis untuk PPnBM yacht ini,” katanya di Kantor Kemenko Kemaritiman, Kamis (31/1/2019).

Baca Juga: Duh, Insentif Pajak untuk CPO Dibatalkan

Menurutnya, PPnBM yacht sebesar 75% kemungkinan besar akan dihapus. Dengan demikian, insentif ini diharapkan mampu mendongkrak kegiatan pariwisata maritim. Hal ini menjadi alasan utama relaksasi kebijakan dijalankan oleh pemerintah.

Menghapuskan PPnBM ini, lanjut Rofyanto, diprediksi tidak akan memukul penerimaan negara. Pasalnya, porsi setoran dari PPnBMyacht tergolong kecil. Selain itu, peluang jenis pajak lain terbuka lebar untuk menambal penerimaan yang hilang dari relaksasi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu potensi penerimaan yang hadir ketika PPnBM yacht jadi dihapus.

“Nanti dampaknya diharapkan akan bisa meningkatkan industri pariwisata. Intinya, orang-orang yang sebelumnya belum terdaftar, akan daftar. Nah, otomatis, kalau mereka terdaftar, akan bayar PPN-nya,” tandas Rofyanto.

Baca Juga: Netralisasi Efek Perlambatan Ekonomi Global, Sri Mulyani Pakai APBN

Seperti diketahui, pengenaan pajak penjualan atas kapal yacht masuk kategori barang mewah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.12/2006. Secara spesifik, pengenaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.35/2017. Dalam beleid tersebut kapal pesiar dan yacht masuk kategori kelompok PPnBM dengan tarif sebesar 75%. (kaw)

Topik : yacht, insentif pajak, PPnBM
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa

Bambang Prasetia

Rabu, 09 Oktober 2019 | 17:00 WIB
" jelas berat sebelah" gak ngerti konsep daya pikul pajak ,,, masyarakat banyak marah ... cuman gak didengar saza. dan ini klo diYudisial Review ..pasti ambruk...
1
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI