Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Realisasi Masih Rendah, Sri Mulyani Minta Serapan Dana PC-PEN Dikebut

A+
A-
1
A+
A-
1
Realisasi Masih Rendah, Sri Mulyani Minta Serapan Dana PC-PEN Dikebut

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan paparan dalam acara APBN Kita.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) hingga 14 Oktober 2022 telah terealisasi Rp240,8 triliun atau 50% dari alokasi Rp455,62 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran tersebut perlu dioptimalkan dalam waktu yang hanya tersisa 2,5 bulan. Misal, pada klaster penguatan pemulihan ekonomi yang saat ini baru terealisasi Rp90,9 triliun.

"[Klaster ekonomi] Ini baru separuhnya, 51% dari total Rp178 triliun. Sekali lagi, kami berharap pada Oktober, November, dan Desember ini belanja-belanja ini bisa diakselerasi sehingga bisa membantu masyarakat," katanya, dikutip pada Minggu (23/10/2022).

Baca Juga: Negara Tetangga Ini Bebaskan Pajak Sekolah Swasta Selama 5 Tahun

Sri Mulyani menuturkan klaster pemulihan ekonomi terdiri atas beberapa pos, termasuk insentif perpajakan yang terealisasi Rp13,3 triliun. Alokasi tersebut juga dipakai untuk program pariwisata, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan dukungan UMKM.

Insentif perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi misalnya diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 114/2022. Beleid tersebut mengatur pemberian 3 jenis insentif pajak untuk dunia usaha yang diperpanjang hingga Desember 2022.

Ketiga insentif meliputi pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 impor, serta PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Baca Juga: KY Loloskan 1 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Kemudian, ada insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil DTP berdasarkan PMK 5/2022, serta PPN rumah DTP yang diatur dalam PMK 6/2022. Merujuk pada kedua PMK tersebut, pemberian insentif telah berakhir pada September lalu.

Klaster PC-PEN juga dialokasikan untuk penanganan kesehatan. Saat ini, realisasi penanganan kesehatan baru Rp40,6 triliun atau 33% dari pagu Rp122,54 triliun. Utamanya dana tersebut dipakai untuk perawatan pasien, insentif perpajakan atas vaksin dan alat kesehatan, serta penanganan Covid-19 melalui dana desa.

Namun demikian, Sri Mulyani menilai realisasi yang rendah sesungguhnya menjadi indikator positif karena menandakan pandemi Covid-19 makin terkendali.

Baca Juga: Panduan OECD Atur Interaksi antara GILTI dan Pajak Minimum Global

"Ini artinya rendah, tetapi itu bagus karena kita memang berharap bahwa anggaran untuk penanganan covid makin kecil. Artinya covid makin terkendali atau makin hilang," ujarnya.

Sementara itu, realisasi klaster perlindungan sosial menjadi mencapai Rp109,3 triliun atau 71% dari pagu Rp154,76 triliun. Dana itu telah dibelanjakan untuk program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT) desa, dan kartu prakerja.

Dia menambahkan peran APBN sebagai shock absorber akan tetap dijaga di tengah ketidakpastian global yang eskalatif. Menurutnya, anggaran PC-PEN juga bakal dikelola secara responsif dan antisipatif. (rig)

Baca Juga: OECD Terbitkan Panduan Teknis Implementasi Pajak Minimum Global

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, PC-PEN, belanja pemerintah, pemulihan ekonomi, ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 01 Februari 2023 | 09:00 WIB
PP 4/2023

PP 4/2023 Perinci Cara Penentuan Dasar Pengenaan PBJT Tenaga Listrik

Selasa, 31 Januari 2023 | 19:45 WIB
PEREKONOMIAN NASIONAL

Ada Tekanan Geopolitik, Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diperkirakan Melambat

Selasa, 31 Januari 2023 | 17:00 WIB
INGGRIS

Tidak Transparan Soal Pajak, Menteri Ini Akhirnya Dipecat

Selasa, 31 Januari 2023 | 16:00 WIB
PP 4/2023

PP Baru Terbit! Pemerintah Tetapkan Aturan PBJT Tenaga Listrik

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 15:00 WIB
KOTA BANDUNG

Inflasi Masih Tinggi, Bandung Pertimbangkan Relaksasi PBB

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:45 WIB
PP 4/2023

Simak Penjelasan Aturan Pengenaan Pajak atas Konsumsi Tenaga Listrik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:00 WIB
KOTA MEDAN

Wah! Bos CV Ini Ditangkap karena Nekat Jualan Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:30 WIB
PP 4/2023

Wah! Khusus Wajib Pajak Ini, Kewajiban Pajaknya Dibayar Pemerintah

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:00 WIB
PER-30/PJ/2009

Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP