APBN KITA

Realisasi Belanja Bansos Naik 220,85% pada Januari 2024, Data Kemenkeu

Redaksi DDTCNews | Rabu, 28 Februari 2024 | 15:20 WIB
Realisasi Belanja Bansos Naik 220,85% pada Januari 2024, Data Kemenkeu

Data Kemenkeu dalam APBN Kita Edisi Februari 2024.

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penyerapan anggaran bantuan sosial, yang masuk pos belanja kementerian/lembaga (K/L), pada Januari 2024 mengalami kenaikan lebih dari 200% secara tahunan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran bantuan sosial (bansos) pada Januari 2024 senilai Rp12,45 triliun (8,17% dari pagu). Nilai itu naik hingga 220,85% dibandingkan dengan penyerapan pada Januari 2023 senilai Rp3,88 triliun (2,70% dari pagu).

“Realisasi belanja bansos mencapai Rp12,45 triliun atau 8,17% dari pagu yang dipengaruhi penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) tahap I dan penyaluran bantuan kartu sembako bulan Januari,” demikian penjelasan pemerintah dalam APBN Kita Edisi Februari 2024.

Baca Juga:
Undang Praktisi dan Akademisi, LeIP Gelar FGD Soal Pengadilan Pajak

Jika dibandingkan dengan pos lainnya dalam belanja K/L, nilai serapan anggaran bansos menempati urutan ketiga tertinggi setelah belanja pegawai dan belanja barang. Namun, jika melihat persentase serapan terhadap pagu APBN, realisasi belanja bansos tercatat paling tinggi.

Realisasi belanja bansos antara lain dimanfaatkan untuk, pertama, penyaluran bantuan PKH bagi 9,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, penyaluran bantuan program kartu sembako bagi 18,5 juta KPM.

Ketiga, penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) program jaminan kesehatan nasional (JKN). Keempat, penyaluran bantuan program Indonesia pintar (PIP) bagi 4.000 siswa dan bantuan kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah bagi 4.000 mahasiswa.

Baca Juga:
Pemerintah Susun Kebijakan Teknis Bea dan Cukai 2025, Ini Detailnya

Sebagai informasi kembali, seperti diberitakan sebelumnya, realisasi total belanja negara pada Januari 2024 senilai Rp184,2 triliun (5,5% terhadap pagu). Realisasi tersebut meningkat hingga 30,3% dibandingkan dengan performa Januari 2023 senilai Rp141,4 triliun (4,6% terhadap pagu).

Di sisi lain, kemenkeu mencatat realisasi pendapatan negara hingga 31 Januari 2024 senilai Rp215,5 triliun (7,7% dari target). Realisasi tersebut turun sekitar 7,2% dibandingkan dengan realisasi pada Januari 2023 senilai Rp232,2 triliun (9,4% dari target).

Dengan performa pendapatan negara dan belanja negara tersebut, kinerja APBN 2024 pada Januari masih surplus senilai Rp31,3 triliun atau 0,14% terhadap produk domestik bruto (PDB). Simak ‘Kinerja APBN 2024 pada Januari: Pendapatan Turun, Belanja Naik’. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 Mei 2024 | 08:00 WIB LEMBAGA PERADILAN

Undang Praktisi dan Akademisi, LeIP Gelar FGD Soal Pengadilan Pajak

Rabu, 22 Mei 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Pemerintah Susun Kebijakan Teknis Bea dan Cukai 2025, Ini Detailnya

Selasa, 21 Mei 2024 | 08:00 WIB PENGADILAN PAJAK

LeIP Gelar FGD Soal Penyatuan Atap Pengadilan Pajak di MA

BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi