Review
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LIECHTENSTEIN
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA GPBSI DJONNY SYAFRUDDIN
Reportase
Perpajakan.id

Re-ekspor & Impor Sementara Diperketat, Download Aturannya di Sini

A+
A-
2
A+
A-
2
Re-ekspor & Impor Sementara Diperketat, Download Aturannya di Sini

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memperketat ketentuan mengenai ekspor kembali barang impor (re-ekspor) dan impor sementara. Pengetatan ini termuat dalam regulasi terbaru yang terbit akhir Juli hingga pekan pertama Agustus 2019.

Selain itu, pemerintah juga mengumumkan adanya penambahan daftar yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan dalam pertukaran informasi secara otomatis (automatic exchange of financial account information.

Dalam periode tersebut, pemerintah mengeluarkan perpanjangan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap produk baja hot rolled plate(HRP) dari tiga negara, yaitu China, Singapura dan Ukraina. Pengenaan BMAD berlaku selama 5 tahun ke depan.

Baca Juga: Integrasi NIK dan NPWP, DJP: Tidak Otomatis Bayar Pajak

Tidak hanya itu, pemerintah menurunkan bahkan membebaskan bea masuk atas beberapa barang impor dari Chile. Barang-barang yang dikenakan bea masuk 0% antara lain kuda, keledai, dan binantang hidup jenis lembu, seperti sapi dan kerbau. Ada pula kamning dan ikan yang kena bea masuk 0%.

Ada pula ketentuan terkait pajak yang langsung diterbitkan Menteri BUMN. Kementerian BUMN menerapkan konfirmasi status wajib pajak (KSWP) pada dua kegiatan layanan, yakni layanan pelaksanaan kegiatan Uji Kelayakan dan Kemampuan (UKK) calon Direksi BUMN dan layanan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian BUMN.

Beberapa aturan baru yang terbit selama dua minggu terakhir telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.02 No.02 Agustus 2019 bertajuk ‘Regulations on Re-exporting Imported Goods and Temporary Import are Tightened’. Anda juga bisa men-download beberapa aturan tersebut di sini.

Baca Juga: Pulihkan Ekonomi, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan
  • Ketentuan Re-ekspor Barang Impor

Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.04/2019 tentang Ekspor Kembali Barang Impor. Beleid terbaru ini 30 hari sejak tanggal diundangkan 30 Juli 2019.

PMK ini diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, 22 Juli 2019. Beleid ini mencabut aturan sebelumnya, yaitu Peraturan MenteriKeuangan No. 149/PMK.04/2007.

  • Aturan Impor Sementara Diperketat

Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.04/2017 Tentang Impor Sementara.

Baca Juga: Punya Tarif PPh Badan 12,5%, Negara Ini Terapkan Pajak Minimum

Beleid ini diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, 29 Juli 2019. Ketentuan dalam peraturan tersebut berlaku 15 hari, terhitung sejak tanggal diundangkan 29 Juli 2019.

  • Daftar Yurisdiksi Bertambah

Pengumuman Dirjen Pajak No.PENG-05/PJ/2019 tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information).

Pengumuman yang ditetapkan di Jakarta, 10 Juli 2019 oleh Dirjen Pajak Robert Pakpahan ini melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf a dan huruf bPeraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 19/PMK.03/2018.

Baca Juga: UU HPP Atur Ulang Ketentuan MAP, Begini Detailnya
  • Perpanjangan Pengenaan BMAD Impor Hot Rolled Plate

Peraturan Menteri Keuangan No. 111/ PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina.

Aturan yang diteken di Jakarta pada 1 Agustus 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini hanya perpanjangan dari Peraturan MenteriKeuangan 50/PMK.010/2016 yang sudah berakhir masa berlakunya. Beleid ini berlaku mulai 14 hari terhitung sejak tanggal diundangkan 1 Agustus 2019.

  • Kewajiban Konfirmasi Status Wajib Pajak Calon Direksi BUMN

Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-1/MBU/07/2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Kementerian BUMN. SE tersebut ditetapkan langsung oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno pada 29 Juli 2019 di Jakarta.

Baca Juga: Perubahan Ketentuan UU KUP yang Bakal Diatur dalam PP dan PMK
  • Bea Masuk Impor Barang dari Chile Dibebaskan

Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.010/2019 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile.

Beleid ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 22 Juli 2019 dan diundangkan pada 30 Juli 2019. Ketentuan dalam regulasi ini berlaku pada 10 Agustus 2019. Aturan ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2019. (kaw)

Baca Juga: Sederet Aturan Program Pengungkapan Sukarela yang Bakal Diatur di PMK
Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, kajian pajak, impor sementara, KSWP, BMAD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 14 September 2021 | 13:58 WIB
DDTC WORKING PAPER

Mau Tahu Kinerja Pajak Daerah di Indonesia? Baca Kajian DDTC ini

Senin, 13 September 2021 | 15:54 WIB
DDTC NEWSLETTER

Tarif PPh Bunga Obligasi Turun, Download Aturannya di Sini

Jum'at, 03 September 2021 | 17:39 WIB
PROFIL PAJAK KOTA CIREBON

Simak Profil Pajak Daerah Asal Keraton Kasepuhan

Senin, 30 Agustus 2021 | 14:51 WIB
DDTC NEWSLETTER

Pemprov DKI Beri Berbagai Diskon Pajak, Download Aturannya di Sini

berita pilihan

Senin, 18 Oktober 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tidak Bisa Lagi Pakai PPh Final? WP Badan UMKM Dapat Manfaatkan Ini

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif