Berita
Senin, 24 Januari 2022 | 10:30 WIB
BELGIA
Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI
Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Pulangkan Dana Gelap di Luar Negeri, Pemerintah Gandeng 12 Negara

A+
A-
0
A+
A-
0
Pulangkan Dana Gelap di Luar Negeri, Pemerintah Gandeng 12 Negara

Ilustrasi. (DDTCNews)

DHAKA, DDTCNews – Pemerintah Bangladesh berencana menandatangani perjanjian pertukaran informasi perpajakan dengan 12 negara demi memulangkan dana ilegal atau dana gelap yang berada di luar negeri.

Dua belas negara yang dibidik Pemerintah Bangladesh tersebut antara lain Kanada, AS, Inggris, Australia, Swiss, Singapura, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Malaysia, Cayman Islands, dan British Virgin Islands.

"Pemerintah akan menandatangani perjanjian bilateral ataupun multilateral untuk memulangkan dana-dana gelap tersebut. Komite telah dibentuk untuk melancarkan kebijakan ini," ujar seorang pejabat Pemerintah Bangladesh, dikutip Senin (2/11/2020).

Baca Juga: Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Komite yang dibentuk terdiri atas beberapa pemangku kepentingan antara lain Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU), otoritas pajak Bangladesh National Board of Revenue (NBR), Kementerian Luar Negeri, hingga intelijen kepabeanan.

Komite akan menggunakan berbagai cara untuk memulangkan dana ilegal yang keluar dari Bangladesh tersebut melalui pemeriksaan atas indikasi pengelakan pajak serta perumusan kebijakan pertukaran informasi antara Bangladesh dengan negara mitra termasuk negara suaka pajak.

Menurut seorang pejabat pemerintah, komite sudah mulai menyiapkan database untuk menentukan seberapa besar dana ilegal yang telah mengalir dari Bangladesh menuju bank di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk 4 Sektor Usaha Ini Diperpanjang Hingga 2023

Selain itu, ia juga menyatakan komite tersebut juga sedang mengidentifikasi hambatan yang ada dalam memulangkan dana gelap serta merumuskan kebijakan pecegahan aliran dana ilegal pada masa yang akan datang.

Seperti dilansir thefinancialexpress.com.bd, Global Financial Integrity menyebutkan praktik dana ilegal atau misinvoicing telah merugikan Bangladesh hingga sebesar US$7,53 miliar atau setara dengan Rp110 triliun sepanjang periode 2008—2017. (rig)

Baca Juga: Belum Pulih, Pengusaha Minta Keringanan Pajak PBB Diperpanjang 2 Tahun
Topik : bangladesh, dana ilegal, dana gelap, kerja sama perpajakan, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 24 Januari 2022 | 10:30 WIB
BELGIA

Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN

Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis

Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 15:00 WIB
KP2KP MOJOSARI

Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Tiga Pengusaha Dapat Apresiasi

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah

Minggu, 23 Januari 2022 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Diminta Gencarkan Pemeriksaan di Sektor Properti