Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Prosedur Penyampaian dan Revisi SPHP dalam Pemeriksaan Pajak

A+
A-
4
A+
A-
4
Prosedur Penyampaian dan Revisi SPHP dalam Pemeriksaan Pajak

HASIL pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Penyampaian SPHP dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan.

Ketentuan mengenai penyampaian SPHP ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 (PMK 17/2013 jo PMK 18/2021).

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 15 PMK 17/2013 jo PMK 18/2021, SPHP adalah surat berisi tentang temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang, dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. Simak ‘Mengenal Apa Itu SPHP’.

Baca Juga: Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Pada dasarnya, SPHP dapat dikatakan sebagai hasil pemeriksaan sementara. Adapun hasil pemeriksaan final versi pemeriksa pajak tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), baik SKP kurang bayar (SKPKB), lebih bayar (SKPLB), maupun nihil (SKPN).

Selain itu, setelah SPHP diterima, wajib pajak memiliki hak untuk memberikan sanggahan dan pembahasan dengan pemeriksa pajak tentang hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, angka-angka yang tercantum dalam SPHP sangat dimungkinkan berbeda dengan angka-angka dalam SKP.

Prosedur Penyampaian SPHP
SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan disampaikan pemeriksa pajak secara langsung atau melalui faksimile. Apabila SPHP disampaikan secara langsung dan wajib pajak menolak untuk menerima SPHP, wajib pajak tersebut harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP. Simak ‘Ini Cara Kirim Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak di Era New Normal’.

Baca Juga: 21 Proses Bisnis DJP Bakal Terintegrasi, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

Dalam hal wajib pajak menolak menandatangani surat penolakan, pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan menerima SPHP yang ditandatangani tim pemeriksa pajak.

Selain itu, apabila pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan pemeriksaan kantor sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) PMK 17/2013 jo PMK 18/2021, penyampaian SPHP bersamaan dengan penyampaian undangan tertulis untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference).

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, wajib pajak dapat memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan. Apabila wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, tanggapan dibuat dalam bentuk lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Apabila tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, wajib pajak membuat surat sanggahan.

Baca Juga: Cerita Sri Mulyani Soal Core Tax System: Idenya Sudah Sejak 2008

Tanggapan tertulis tersebut harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh wajib pajak. Selain itu, wajib pajak dapat melakukan perpanjangan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak jangka waktu 7 hari kerja berakhir. Untuk perpanjangan, wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu 7 hari kerja berakhir.

Jika pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan pemeriksaan kantor, tanggapan tertulis disampaikan paling lama pada saat wajib pajak harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri closing conference. Wajib pajak tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis.

Tanggapan tertulis disampaikan wajib pajak secara langsung atau melalui faksimile. Jika wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, pemeriksa pajak membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani tim pemeriksa pajak.

Baca Juga: Cara Meminta Nomor Seri Faktur Pajak ke DJP

Secara umum, terdapat dua jenis format SPHP. Pertama, format SPHP standar. Kedua, format SPHP dalam hal penghasilan kena pajak dihitung secara jabatan. SPHP secara jabatan disampaikan apabila penghasilan kena pajak wajib pajak dihitung berdasarkan pada norma penghitungan pajak.

Norma penghitungan pajak yang dimaksud berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Sementara itu, SPHP format standar artinya hasil pemeriksaan pajak didasarkan pada pembukuan yang dipinjamkan wajib pajak kepada pemeriksa pajak.

Revisi atas SPHP
BERDASARKAN pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan, dalam hal terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap pada saat pengujian maka pemeriksa pajak dapat melakukan revisi atas SPHP sepanjang:

Baca Juga: DJP Terbitkan Aturan Baru Soal Pemungutan PPN Pulsa & Kartu Perdana
  1. data tersebut baru ditemukan setelah penyampaian SPHP, misalnya data hasil konfirmasi dari pihak ketiga;
  2. undangan pembahasan akhir belum dikirimkan kepada wajib pajak; dan
  3. masih dalam jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan.

Revisi atas SPHP tersebut hanya dapat dilakukan satu kali. Apabila dilakukan revisi SPHP maka atas wajib pajak tetap diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan tertulis atas revisi SPHP tersebut, termasuk perpanjangannya. (kaw)

Topik : kelas pajak, pemeriksaan pajak, kelas pemeriksaan pajak, SPHP, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 September 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Kantor Pajak Mulai Terjun ke Lapangan, Simak Penjelasan DJP

Jum'at, 17 September 2021 | 12:00 WIB
FILIPINA

Uji Kepatuhan Pajak, Sebanyak 250 Influencer Mulai Diperiksa

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax