Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Prancis Mulai Tagih Pajak Digital ke Facebook dan Amazon

A+
A-
0
A+
A-
0
Prancis Mulai Tagih Pajak Digital ke Facebook dan Amazon

Ilustrasi. (DDTCNews)

PARIS, DDTCNews – Otoritas pajak Prancis membuka saluran komunikasi terhadap perusahaan digital multinasional asal Amerika Serikat (AS) untuk mulai membayar pajak layanan digital (digital services tax/DST) pada tahun fiskal 2020.

Jubir Kemenkeu Prancis mengatakan perusahaan seperti Facebook dan Amazon merupakan contoh entitas bisnis yang mulai ditagih DST dengan tarif 3% untuk operasional di pasar domestik pada tahun ini. Jumlah tagihan pajak tersebut mencapai jutaan euro.

"Perusahaan seperti Facebook dan Amazon telah menerima komunikasi dari otoritas Prancis dalam beberapa hari terakhir yang intinya menuntut pembayaran pajak untuk tahun 2020," katanya, dikutip Kamis (26/11/2020).

Baca Juga: Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Permintaan pembayaran DST dari perusahaan digital multinasional ini menegaskan posisi Prancis untuk mengakhiri kesepakatan dengan AS untuk menunda penerapan aksi unilateral sampai tercapai konsensus global.

Dengan kata lain, Pemerintah Prancis kemungkinan besar akan kembali berseteru dengan AS di tengah periode transisi kepemimpinan dari Donald Trump ke Joe Biden.

Pemerintah Prancis menyatakan penerapan DST menjadi kebutuhan mendesak tahun ini. Di sisi lain, perusahaan digital saat ini mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan dinilai belum membayar pajak dengan adil di negara tempat beroperasi dan menghasilkan laba.

Baca Juga: Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

"Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan perusahaan teknologi adalah pemenang besar saat pandemi Covid-19. Omzet mereka melonjak, tetapi masih belum membayar pajak dengan adil," tutur jubir Kemenkeu.

Sementara itu, Wakil Ketua Kebijakan Pajak dari US National Foreign Trade Council Cathy Schultz menilai keputusan Prancis tersebut merupakan imbas dari nihilnya kesepakatan internasional terkait dengan pajak digital.

Menurutnya, proses transisi kekuasaan di AS tidak akan menghalangi aksi balasan terhadap kebijakan DST Prancis. Setidaknya aksi balasan akan segera diterapkan dengan memberlakukan bea masuk 25% untuk komoditas Prancis yang di ekspor ke AS seperti perhiasan dan produk tas.

Baca Juga: Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

"Semua orang telah bersandar cukup keras pada OECD dan saat ini kami membutuhkan kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan hal seperti ini [aksi unilateral] akan merajalela dan mengakibatkan lebih banyak perang dagang," tuturnya seperti dilansir Financial Times. (rig)

Topik : prancis, facebook, amazon, pajak digital, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%

Kamis, 23 September 2021 | 14:30 WIB
BELANDA

Redam Emisi Karbon, Negara Ini Pajaki Truk Berdasarkan Jarak Tempuh

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji