ITALIA

PM Italia Mundur, Proses Pemulihan Ekonomi Eropa Makin Tidak Pasti

Redaksi DDTCNews | Rabu, 27 Januari 2021 | 10:45 WIB
PM Italia Mundur, Proses Pemulihan Ekonomi Eropa Makin Tidak Pasti

Perdana Menteri (PM) Italia Giuseppe Conte. (Foto: EP)

ROMA, DDTCNews – Pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Italia Giuseppe Conte membuat proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 makin tidak pasti.

Conte mundur dari kursi PM karena pecahnya koalisi pemerintahan yang baru berumur 16 bulan. Perpecahan koalisi tersebut terjadi karena partai Italia Viva di bawah komando mantan PM Matteo Renzi menarik diri dari koalisi pemerintah.

Komisioner Eropa bidang Ekonomi Paolo Gentiloni mengatakan pemerintahan yang solid merupakan modal penting untuk proses pemulihan ekonomi. Namun demikian, hal tersebut tidak dimiliki Italia setelah Conte mundur.

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Alhasil, Uni Eropa khawatir gejolak tersebut menghambat pemulihan ekonomi Italia. "Kami memiliki sedikit masalah di Italia. Kami membutuhkan pemerintah yang mampu menjamin masalah ini tidak menjadi krisis sosial dan keuangan," katanya, dikutip Rabu (27/1/2021).

Gentiloni juga menilai krisis politik yang terjadi di Italia berpeluang menambah ketidakpastian pemulihan ekonomi kawasan. Untuk itu, Uni Eropa kemungkinan besar akan menunda pencairan dana stimulus ekonomi karena terjadi ambiguitas politik domestik.

Menurutnya, pemegang kekuasaan eksekutif usai lengsernya Conte harus mampu memastikan dua hal yaitu memastikan rencana pemulihan ekonomi yang berkualitas tetap dijalankan dan menjamin Italia tetap berada dalam gerbong pro-Uni Eropa.

Baca Juga:
Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis

Sementara itu, beberapa elit politik Italia menyerukan konsolidasi untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Menlu Italia Luigi Di Maio mengatakan pemerintahan yang kuat harus segera dibentuk untuk mengakhiri ketidakpastian politik.

Senada, Mantan PM Silvio Berlusconi menilai parlemen perlu membentuk pemerintahan persatuan nasional dengan koalisi politik yang lebih besar. "Hanya ada satu jalan membentuk pemerintahan baru yang mewakili persatuan substansial negara di masa darurat," ujarnya.

Seperti dilansir politico.eu, koalisi pemerintahan bubar karena mantan PM Renzi melancarkan kritik atas desain kebijakan pemulihan ekonomi Italia senilai €200 miliar. Renzi menolak dana pemulihan yang berasal dari Uni Eropa tersebut dikelola secara terpusat.

Jalan keluar dari masalah politik kini berada di tangan Presiden Sergio Mattarella. Presiden berencana menggelar pertemuan dengan para ketua partai pekan ini untuk menentukan apakah perlu menunjuk pemimpin baru untuk memimpin Italia melewati masa pandemi Covid-19. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

Jumat, 26 April 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perpanjangan SPT Tahunan, DJP: Tak Dibatasi Alasan Tertentu

Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya

Jumat, 26 April 2024 | 11:47 WIB KONSULTASI PAJAK

Ada NITKU, NPWP Cabang Tidak Berlaku Lagi?

Jumat, 26 April 2024 | 11:30 WIB KP2KP MUKOMUKO

Petugas Pajak Ingatkan WP soal Kewajiban yang Sering Dilupakan PKP

Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024