Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Perusahaan Media Ini Diduga Hindari Pajak Hingga Rp57 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Perusahaan Media Ini Diduga Hindari Pajak Hingga Rp57 Triliun

Ilustrasi.

AMSTERDAM, DDTCNews – Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat (AS), ViacomCBS ditengarai melakukan penghindaran pajak hingga US$4 miliar atau kurang lebih senilai Rp57,1 triliun sejak 2002.

Menurut riset yang dipublikasikan Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), ViacomCBS diduga melakukan penghindaran pajak atas pajak yang seharusnya terutang di Amerika Serikat (AS) tersebut melalui Belanda.

"Riset menunjukkan perusahaan multinasional seperti ViacomCBS telah mengubah struktur pajak internasionalnya guna menghindari pembayaran pajak," kata periset dari SOMO Maarten Hietland, dikutip pada Kamis (3/6/2021).

Baca Juga: Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Berdasarkan kajian SOMO, ViacomCBS telah memberikan hak siarnya kepada pihak ketiga di luar pasar Amerika Utara melalui Belanda. Dari usahanya itu, ViacomCBS di Belanda tercatat memiliki pendapatan hingga US$32,5 miliar terhitung sejak 2002 hingga 2019.

ViacomCBS tercatat menghindari pengenaan pajak korporasi AS dengan cara menempatkan lisensi hak kekayaan intelektualnya di negara-negara dengan tarif pajak rendah atau negara yang sama sekali tidak mengenakan pajak.

Tak hanya AS, Inggris juga kehilangan potensi penerimaan pajak akibat praktik penghindaran ini. SOMO mencatat total pajak yang tidak dibayar oleh Viacom mencapai US$365 juta, sedangkan yang tidak dibayar CBS mencapai US$855 juta.

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

ViacomCBS merupakan konglomerasi media yang memiliki banyak channel TV yang populer secara global seperti Nickelodeon dan MTV. ViacomCBS juga induk dari rumah produksi film yang merilis film-film terkenal seperti Titanic, Transformers, Iron Man, hingga Kung Fu Panda.

Sepanjang tahun 2002 hingga 2019, ViacomCBS sempat melakukan pemisahan unit usaha pada 2005 dan akhirnya kembali bergabung melalui merger pada Desember 2019. (rig)

Baca Juga: Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar
Topik : belanda, amerika serikat, viacomcbs, penghindaran pajak, BEPS, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 November 2021 | 19:30 WIB
INGGRIS

Pajak Plastik Berlaku 2022, Pengusaha Ramai-Ramai Protes

Selasa, 30 November 2021 | 17:30 WIB
KANADA

Kanada Tetap Lanjutkan Rencana Pungut Pajak Digital, Ini Sebabnya

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK