Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

A+
A-
24
A+
A-
24
Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Tampilan halaman depan Perpajakan.id.

JAKARTA, DDTCNews – Hari ini, Kamis (21/10/2021), Perpajakan.id Versi 2 menghadirkan belasan ribu peraturan perpajakan secara lengkap dan putusan pengadilan pajak terbaru.

Perpajakan.id terus berinovasi untuk memperkuat literasi perpajakan dari wajib pajak. Hal ini sesuai dengan komitmen Perpajakan.id.

Perpajakan.id berkomitmen untuk selalu menyajikan konten perpajakan terdepan dan terpercaya, platform digital database perpajakan versi 2 telah merilis lebih dari 12.000 peraturan perpajakan, serta menyediakan putusan pengadilan pajak terbaru mulai dari tahun 2020,” tulis akun Instagram @perpajakan.id, (21/10/2021).

Baca Juga: UU HKPD Sah! Pajak Hotel, Restoran Hingga Parkir Digabung Jadi Satu

Dengan platform Perpajakan.id, wajib pajak dapat mengetahui berbagai peraturan perpajakan seperti ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Tersedia pula peraturan terkait dengan bea cukai, bea meterai, pajak daerah, serta lainnya. Berbagai jenis peraturan tersebut mulai dari tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, peraturan direktur jenderal pajak, dan surat edaran direktur jenderal pajak.

Tidak hanya itu, wajib pajak juga bisa membaca berbagai putusan pengadilan pajak mulai tahun 2020 ke atas. Setiap putusan dilengkapi dengan lampiran dokumen, mulai dari nomor putusan, jenis pajak, tahun/masa pajak, pokok sengketa, argumen, tanggapan, sampai dengan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan pajak.

Baca Juga: Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Dengan peraturan dan putusan yang selalu diperbarui, Perpajakan.id berharap dapat menjadi satu platform digital yang komprehensif. Platform ini diharapkan dapat membantu setiap wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan.

Perpajakan.id versi 2 juga memiliki tim yang bertugas untuk memastikan akurasi, serta melakukan update secara rutin terhadap berbagai peraturan dan putusan perpajakan. Platform ini juga sangat mudah dipergunakan oleh siapapun tanpa batasan usia dan perangkat yang digunakan.

Penasaran? Silahkan langsung mengakses peraturan perpajakan dan putusan pengadilan pajak terbaru di Perpajakan.id Versi 2.

Baca Juga: Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Topik : perpajakan.id. peraturan pajak, pajak, bea cukai, pajak daerah, putusan pengadilan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 20:42 WIB
Langkah yang sangat baik, agar seluruh wajib pajak dapat melihat secara peraturan terupdate melalui satu website yang terpadu secara menyeluruh
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 13:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Sri Mulyani: PAD akan Meningkat Secara Terukur

Selasa, 07 Desember 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Tantang Pertamina Lakukan Budget Tagging, Ini Alasannya

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:51 WIB
RUU HKPD

Sah! RUU HKPD Resmi Jadi Undang-Undang

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’