Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Perlukah Indonesia Terapkan Pajak Warisan? Unduh Kajian DDTC di Sini

A+
A-
10
A+
A-
10
Perlukah Indonesia Terapkan Pajak Warisan? Unduh Kajian DDTC di Sini

Tampilan depan Working Paper ‘Prospek Pajak Warisan di Indonesia’. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemajakan terhadap harta kepemilikan, termasuk warisan, mulai menjadi perhatian banyak pihak. Era transparansi perpajakan dan ketimpangan antargenerasi menjadi aspek yang turut mendorong pengenaan pajak atas warisan (inheritance tax).

Jenis pajak tersebut sudah diterapkan di berbagai negara. Berdasarkan data dari International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) Tax Research Platform, sebanyak 77 dari 203 negara yang disurvei tercatat sudah menerapkan pajak atas warisan.

Penerapan pajak yang menjadi bagian dari wealth tax ini paling banyak di Benua Afrika dan Eropa, masing-masing sebanyak 27 negara dan 26 negara. Untuk Kawasan Asean, baru tiga negara yang sudah menerapkan pajak ini, yakni Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Baca Juga: RUU Pajak atas Kekayaan Mulai Dibahas Senat

Hingga saat ini, Indonesia tidak memiliki ketentuan khusus mengenai pajak warisan. Lantas, apakah pajak atas warisan ini perlu dan layak diterapkan di Indonesia? Mengkaji hal tersebut, DDTC menerbitkan Working Paper bertajuk ‘Prospek Pajak Warisan di Indonesia’ yang disusun oleh Managing Partner DDTC Darussalam, Partner Fiscal Research DDTC B. Bawono Kristiaji, dan Tax Researcher DDTC Dea Yustisia. (Unduh Working Paper di sini)

Dalam kajiannya, DDTC memaparkan lima justifikasi terkait prospek penerapan pajak atas warisan di Tanah Air. Justifikasi tersebut adalah pengentasan permasalahan ketimpangan dan akumulasi kekayaan antargenerasi, sistem penunjang belum optimalnya pemungutan PPh orang pribadi, dan kehadiran lanskap pajak global yang makin transparan.

Selain itu, tindak lanjut atas keberhasilan amnesti pajak di Indonesia serta keunggulan pajak warisan dibandingkan jenis pajak kekayaan lainnya juga menjadi bagian dari lima justifikasi yang dipaparkan DDTC dalam Working Paper ini.

Baca Juga: Tarik Profesional Asing, Pungutan Pajak Warisan Bakal Dihapus

Di sisi lain, DDTC juga memaparkan beberapa pertimbangan strategis yang harus ditinjau oleh pemerintah. Pertimbangan tersebut mulai dari penyusunan payung hukum hingga sistem pemungutan pajak atas warisan jika diadopsi di Indonesia.

“Komponen lain yang perlu diperhatikan dalam desain sistem pajak warisan adalah penentuan subjek pajak, harta yang menjadi objek pajak, perhitungan, skema keringanan, tarif, hingga aspek internasional dari pajak atas warisan,” demikian penyataan penulis dalam Working Paper tersebut.

Sebelum masuk ke prospek di Indonesia, Working Paper ini diawali dengan tinjauan pustaka mulai dari konsep dan teori, pro-kontra pajak warisan, desain kebijakan, hingga permasalahan pajak internasional pada pajak warisan. Selanjutnya, DDTC memaparkan komparasi pemajakan atas warisan.

Baca Juga: Ini Usulan ke Pemerintah Korsel Setelah Bos Samsung Meninggal

Dalam bagian komparasi, DDTC menjabarkan perbandingan secara global maupun per negara. Dalam bagian komparasi per negara, DDTC menyajikan implementasi pajak atas warisan di Prancis, Jepang, Brasil, Afrika Selatan, Pantai Gading, dan Republik Kongo.

Selain itu, dalam Working Paper ini, DDTC memberkan komparasi kontribusi pajak warisan sebagai penerimaan negara. Bagaimanapun, salah satu cara untuk menilai efisien atau tidaknya implementasi pajak atas warisan adalah dari sisi penerimaan yang didapat oleh negara.

DDTC menilai pajak warisan tidak hanya diharapkan dapat mengatasi ketimpangan serta akumulasi kekayaan antargenerasi. Lebih dari itu, pajak warisan juga diharapkan dapat membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Baca Juga: Pajak Warisan Bos Samsung Bakal Pengaruhi Harga Saham, Ini Sebabnya

Untuk melihat lebih komprehensif kajian DDTC, silakan unduh working paper tersebut di sini. (kaw)

Topik : pajak warisan, inheritance tax, wealth tax, pajak kekayaan, working paper
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 14 Januari 2020 | 11:47 WIB
KOREA SELATAN
Jum'at, 22 November 2019 | 15:00 WIB
TURKI
Selasa, 19 November 2019 | 06:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 30 Agustus 2019 | 13:39 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q2-2019
berita pilihan
Jum'at, 04 Desember 2020 | 14:27 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 13:00 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 12:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 12:30 WIB
PMK 189/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:22 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:07 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 10:52 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:56 WIB
PMK 184/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:36 WIB
PMK 189/2020