Penjelasan DJP Soal Kesiapan Tambah Layanan Digital

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) siap mendukung perluasan layanan digital pada tahun ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan aspek kesiapan infrastruktur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perluasan digitalisasi pelayanan perpajakan. Menurutnya, DJP memiliki basis pengalaman yang panjang dalam digitalisasi pelayanan perpajakan.

"Infrastruktur DJP saat ini telah siap untuk mendigitalisasi layanan tersebut karena DJP telah memiliki pengalaman yang panjang dalam digitalisasi layanan," katanya Senin (24/5/2021).

Neilmaldrin melanjutkan penambahan digitalisasi layanan tidak menjadi satu-satunya proses bisnis meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. DJP juga melakukan reformasi administrasi perpajakan dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system.

Pembaruan core tax system akan berjalan paralel dengan agenda perluasan digitalisasi pelayanan perpajakan. Sampai saat ini sudah ada 46 layanan perpajakan yang tersaji secara elektronik dan akan bertambah 9 lagi pada tahun ini.

"Untuk lebih meningkatkan kepuasan para wajib pajak, saat ini kami sedang dalam proses pengembangan core tax administration system," ungkap Neilmaldrin.

Seperti diketahui, Ditjen Pajak (DJP) akan memperluas pelayanan berbasis digital pada tahun ini. Sembilan jenis pelayanan kepada wajib pajak akan bergeser dari sistem manual menjadi digital.

Sebagian dari 9 layanan tersebut sudah bisa dimanfaatkan wajib pajak pada tahun ini. 4 layanan perpajakan digital baru sudah bisa dimanfaatkan antara lain Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara elektronik (e-SPOP).

Selanjutnya, layanan e-Form dalam format PDF SPT Tahunan dan aktivasi EFIN dengan pengenalan wajah atau face recognition. Terakhir, layanan e-Reporting investasi terkait dengan dividen yang diinvestasikan kembali di Indonesia.

Sementara itu, 5 layanan lainnya masih dalam tahap penyusunan dan ditargetkan bisa dimanfaatkan wajib pajak dalam waktu dekat. Calon layanan digital DJP itu antara lain aplikasi e-bupot khusus instansi pemerintah dan 4 aplikasi yang mengakomodasi laporan pembukuan wajib pajak. (Bsi)