KAMBOJA

Pengusaha di Negara Ini Minta Insentif Pajak Sektor Pertanian Ditambah

Dian Kurniati | Rabu, 31 Mei 2023 | 10:30 WIB
Pengusaha di Negara Ini Minta Insentif Pajak Sektor Pertanian Ditambah

Ilustrasi.

PHNOM PENH, DDTCNews - Kamar Dagang Kamboja (Cambodia Chamber of Commerce/CCC) meminta pemerintah memberikan tambahan insentif pajak untuk mendukung pengembangan sektor pertanian.

Wakil Presiden CCC Lim Heng menilai pemerintah perlu menawarkan insentif pajak untuk menarik lebih banyak investor masuk ke sektor pertanian. Menurutnya, insentif seperti pembebasan pajak dapat mendukung kebijakan pertanian 2022-2030.

"Berbagai ketentuan pajak seperti withholding tax, PPN, dan tarif dapat menjadi penghambat investasi di sektor yang sangat penting ini," katanya, dikutip pada Rabu (31/5/2023).

Baca Juga:
Beri Conditional Rebate ke Distributor, Bagaimana Ketentuan Pajaknya?

Sejauh ini, lanjut Lim Heng, para investor cenderung tidak memilih untuk menanamkan modal di sektor pertanian. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerbitkan kebijakan yang mampu membuat sektor ini lebih menarik.

Dia memahami kegelisahan masyarakat mengenai beberapa produk pertanian lokal yang lebih mahal ketimbang impor. Untuk itu, pengusaha berharap pemerintah dapat memberikan dukungan agar hasil pangan lokal lebih terjangkau serta dapat bersaing di pasar ekspor.

"Ini akan meningkatkan pendapatan kami, dan setiap produk di bawah standar yang tidak dapat diekspor dapat dijual secara lokal dengan harga lebih murah," ujarnya.

Baca Juga:
Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Bersaing dengan Produk Pertanian Impor

Sementara itu, Wakil Presiden Asosiasi Ikan, Daging, dan Sayuran Kamboja Sok Yorn memandang pemberian tambahan insentif pajak akan mengurangi impor, terutama produk yang dapat dihasilkan di dalam negeri seperti sayuran, ikan, daging, dan buah.

Selain soal kemandirian pangan, produk impor juga dikhawatirkan tidak memiliki kualitas baik dan aman untuk tubuh.

Dia menyebut sulit untuk mengetahui kandungan bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam proses produksi bahan pangan impor. Apabila diproduksi di dalam negeri, pemerintah akan dapat memantau setiap proses sebelum bahan pangan ini sampai di tangan masyarakat.

Baca Juga:
Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Di tempat terpisah, Juru bicara Kementerian Ekonomi dan Keuangan Meas Soksensan berjanji untuk melakukan kajian mendalam guna merespons berbagai masukan dari pengusaha soal insentif fiskal tambahan untuk sektor pertanian.

"Kementerian sedang mempertimbangkan masalah ini, tetapi mengatakan perlu berkonsultasi dengan kementerian teknis lain," tuturnya seperti dilansir phnompenhpost.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi