Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pengumuman! Sri Mulyani Bakal Perpanjang Insentif PPh Final UMKM DTP

A+
A-
41
A+
A-
41
Pengumuman! Sri Mulyani Bakal Perpanjang Insentif PPh Final UMKM DTP

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan kembali memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) pada tahun ini.

Sri Mulyani mengatakan sektor UMKM masih memerlukan dukungan fiskal untuk pulih dari tekanan pandemi Covid-19. Menurutnya, dukungan untuk UMKM juga diberikan secara bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Untuk UMKM, kami sampaikan kita keroyok bersama-bersama. Dari Kementerian Keuangan, ada perpanjangan insentif PPh final UMKM," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (27/1/2022).

Baca Juga: Apa Itu Penimbunan dalam Kepabeanan?

Sri Mulyani belum memerinci ketentuan perpanjangan insentif PPh final UMKM DTP tersebut. Menurutnya, stimulus untuk UMKM yang diperpanjang terdiri atas 3 jenis, yakni insentif pajak, subsidi bunga UMKM baik KUR maupun non-KUR, serta penjaminan kredit UMKM.

Adapun pada sepanjang 2021, insentif PPh final telah dimanfaatkan 138.635 wajib pajak UMKM atau senilai Rp800 miliar.

Selain dari Kemenkeu, Sri Mulyani menyebut dukungan untuk UMKM juga diberikan BI dan OJK. Dalam hal ini, BI akan memberikan fasilitas kegiatan promosi perdagangan dan investasi pada sektor prioritas melalui kantor perwakilan, serta melalui rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM).

Baca Juga: PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Adapun pada OJK, akan diberikan dukungan berupa perpanjangan restrukturisasi kredit/pembiayaan. Selain itu, OJK juga akan meningkatkan akses keuangan UMKM dengan perluasan pilot project KUR klaster, pendirian bank wakaf mikro, lembaga keuangan desa, dan platform UMKM-MU yang dukung peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Pada tahun ini, pemerintah menyiapkan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp455,62 triliun, yang terdiri atas bidang kesehatan senilai Rp122,5 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp178,3 triliun. Khusus pada klaster penguatan pemulihan ekonomi, dananya akan dipakai untuk program padat karya; pariwisata dan ekonomi kreatif; ketahanan pangan; ICT; dukungan UMKM; penyertaan modal negara; kawasan industri; serta memberikan insentif perpajakan.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengumumkan perpanjangan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah pada 2022. (sap)

Baca Juga: Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Topik : insentif pajak, insentif perpajakan, diskon pajak, pandemi Covid-19, PEN, PPh Pasal 21 DTP, PPh final, UMKM, PPN, diskon PPnBM

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Penimbunan dalam Kepabeanan?

Senin, 27 Juni 2022 | 18:00 WIB
PRANCIS

Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi