Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pengawasan Dana Hibah Pariwisata Bakal Dikawal BPKP

A+
A-
1
A+
A-
1
Pengawasan Dana Hibah Pariwisata Bakal Dikawal BPKP

Ilustrasi. Suasana pantai terlihat di skywalk yang dilukis beragam biota laut Pantai Barat, Kabupaten Pangadaran, Jawa Barat, Kamis (15/10/2020). Pemerintah akan segera menyalurkan dana hibah pariwisata sebesar Rp.3,3 triliun yang ditujukan kepada pelaku usaha pariwisata dan pemerintah daerah, untuk memulihkan ekonomi di sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19 dan telah menjadi program besar pemerintah di tahun 2021. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal mengawal pelaksanaan pemberian dana hibah pariwisata yang diberikan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah (pemda).

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan pengawasan atas dana hibah diperlukan agar pemberian hibah bisa tepat sasaran dan mampu meningkatkan sektor pariwisata yang tertekan hebat akibat pandemi.

"Bagi daerah yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat harus betul-betul dijelaskan kriterianya seperti apa, termasuk pengadaannya," ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dikutip dari laman resmi BPKP, Kamis (29/10/2020).

Baca Juga: Pemda Diminta Segera Benahi Tata kelola Aset Daerah

Seperti diketahui, terdapat dana hibah pariwisata sebesar Rp3,3 triliun yang akan disalurkan kepada pelaku usaha hotel dan restoran di pemda. Dana sebesar Rp3,3 triliun akan ditransfer kepada 101 kabupaten/kota.

Dana hibah juga diberikan kepada 10 destinasi pariwisata prioritas, 5 destinasi super prioritas, daerah yang termasuk 100 calendar of event, destinasi branding, dan daerah dengan penerimaan pajak hotel dan restoran minimal sebesar 15% dari total pendapatan asli daerah (PAD) 2019.

Pemda yang ditetapkan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) harus mengajukan surat permohonan kepada kementerian tersebut selaku executing agency.

Baca Juga: Hipmi Ungkap 5 Kelemahan Pengusaha Muda di Bidang Perpajakan

Nanti, pemda harus menyetorkan daftar hotel dan restoran yang dinilai layak untuk mendapatkan hibah serta nilai pajak hotel dan pajak restoran yang sudah diverifikasi oleh pemerintah daerah kepada Kemenparekraf.

Sebanyak 70% dari total dana yang disalurkan melalui pemda harus diberikan kepada pelaku usaha hotel dan restoran. Dana bisa digunakan untuk membiayai operasional dan meningkatkan protokol kesehatan. Pemda dapat menggunakan 30% sisanya untuk APBD. (rig)

Baca Juga: Berbagai Insentif Pajak Sudah Diberikan, DJP Minta Ini ke Pelaku Usaha
Topik : dana hibah pariwisata, pengawasan program, BPKP, stimulus ekonomi, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 29 Oktober 2020 | 18:02 WIB
Dalam penyaluran dana yang harus disalurkan dari pemda kepada hotel dan restoran harus disertakan bukti-bukti penghitungan dan alokasi agar tidak terjadi penyalahgunaan dana bantuan
1
artikel terkait
Selasa, 20 April 2021 | 09:08 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 19 April 2021 | 17:25 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Rabu, 21 April 2021 | 19:30 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Rabu, 21 April 2021 | 18:37 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:56 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:40 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 21 April 2021 | 17:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 16:48 WIB
PENANAMAN MODAL
Rabu, 21 April 2021 | 16:45 WIB
SINGLE IDENTITY NUMBER
Rabu, 21 April 2021 | 16:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 16:06 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN