Berita
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:34 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:27 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:45 WIB
FILIPINA
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:40 WIB
PERLUASAN OBJEK CUKAI
Review
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 23 Februari 2021 | 11:05 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 21 Februari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT AHMAD DJAMHARI:
Jum'at, 19 Februari 2021 | 15:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pendanaan Pakai Surat Utang Syariah, Sri Mulyani Minta Tak Ada Korupsi

A+
A-
1
A+
A-
1
Pendanaan Pakai Surat Utang Syariah, Sri Mulyani Minta Tak Ada Korupsi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN secara virtual, Rabu (20/1/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kementerian/lembaga (K/L) untuk memastikan tidak ada korupsi dalam proyek-proyek yang didanai menggunakan surat berharga syariah negara (SBSN).

Sri Mulyani mengatakan SBSN merupakan utang negara yang harus bisa memberikan manfaat lebih besar untuk masyarakat. Menurutnya, para menteri dan kepala lembaga memiliki tanggung jawab untuk memastikan proyek yang dibiayai menggunakan SBSN berjalan dengan semestinya.

"Itu tanggung jawab bersama sehingga kita tentu harus menjaga supaya proyek-proyek yang dibiayai SBSN bisa dijaga tata kelolanya, akuntabilitasnya. Saya berharap tidak ada korupsi dalam proyek," katanya dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN secara virtual, Rabu (20/1/2021).

Baca Juga: Bertambah Lagi, Anggaran PEN 2021 Kini Hampir Rp700 Triliun

Sri Mulyani mengatakan pembiayaan proyek menggunakan SBSN terus bertambah setiap tahun. Diawali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kini sejumlah K/L turut memanfaatkan SBSN untuk mendanai proyeknya, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agama.

Pada tahun ini, Sri Mulyani menyebut pemerintah akan mendanai proyek senilai total Rp27,58 triliun. Nilai itu tersebar dalam 870 proyek yang dijalankan 11 K/L.

Sri Mulyani menilai peningkatan penggunaan SBSN dalam proyek infrastruktur juga membuat Indonesia makin punya posisi di dalam pasar keuangan syariah global. Sri Mulyani pun meminta semua K/L tersebut segera merealisasikan proyek yang didanai menggunakan SBSN walaupun dalam situasi yang tidak mudah akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Menkeu Memerinci Pagu Insentif Usaha, Diskon PPh Pasal 25 Terbesar

"Saya berharap Bapak dan Ibu tetap menjaga kualitas proyek. Mungkin sedikit tertunda, tapi bukan berarti kualitas dan disiplin menyelesaikan jadi tertunda," ujarnya.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan proyek menggunakan SBSN proyek sepanjang tahun lalu Rp21,18 triliun atau 90,96% dari pagu pembiayaan SBSN setelah refocusing senilai Rp23,29 triliun. Awalnya, pemerintah menyiapkan pagu pembiayaan SBSN untuk proyek infrastruktur pada 2020 mencapai Rp32,48 triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Wajib Pajak Badan Masih Berusaha Keras
Topik : surat utang, surat berharga syariah negara, SBSN, sukuk, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 09 Februari 2021 | 10:49 WIB
KESEPAKATAN INTERNASIONAL
Senin, 08 Februari 2021 | 16:33 WIB
PEMBIAYAAN
Senin, 08 Februari 2021 | 09:46 WIB
STIMULUS FISKAL
Jum'at, 05 Februari 2021 | 18:11 WIB
TATA KELOLA ORGANISASI
berita pilihan
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:34 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:27 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:45 WIB
FILIPINA
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:40 WIB
PERLUASAN OBJEK CUKAI
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:23 WIB
LAPORAN OECD
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:13 WIB
KABUPATEN PURBALINGGA
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:30 WIB
DOMINIKA
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:00 WIB
INGGRIS
Kamis, 25 Februari 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN