BARANG MILIK NEGARA

Pemerintah Klaim Revaluasi Aset Negara 2017 Naik 271%

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 Januari 2018 | 10:15 WIB
Pemerintah Klaim Revaluasi Aset Negara 2017 Naik 271%

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memprediksi adanya kenaikan nilai revaluasi aset hingga mencapai 271% sepanjang tahun 2017. Meski sangat tinggi, namun pemerintah masih perlu menunggu hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui angka pastinya.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan pemerintah telah merampungkan revaluasi aset sebanyak 38% pada tahun 2017 dan menemukan Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 8.354, sehingga adanya kenaikan aset hingga 271%.

“Jumlah revaluasi aset tahun 2017 sebanyak 356.888 item, namun ternyata ada aset yang belum tercatat, sehingga seluruhnya mencapai 365.242 item, maka ada lebih 8.354 item yang ditarget tahun lalu tapi belum direvaluasi,” paparnya di Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (15/1).

Baca Juga:
Sri Mulyani: Aset Negara Harus Ciptakan Nilai Tambah bagi Ekonomi

BMN yang dimiliki pemerintah sebanyak 356.888 item sejatinya senilai dengan Rp678 triliun. Namun adanya aset yang belum tercatat hingga menjadi 365.242 item, maka penambahan 8.354 item itu mendorong nilai aset keseluruhan yang dimiliki pemerintah hingga senilai Rp2.499 triliun.

“Penambahan 8.354 item aset itu sendiri senilai Rp1.821 triliun berdasarkan revaluasi, maka naik 271% dari penghitungan nilai aset sebelumnya,” tuturnya.

Sebelumnya, nilai BMN yang tercatat sesuai LKPP 2016 mencapai Rp2.188 triliun atau 40,1% terhadap total aset negara sebesar Rp5.456 triliun. Revaluasi BMN merupakan langkah untuk menyesuaikan aset negara dengan nilai wajar yang selayaknya berlaku pada kurun waktu berjalan.

Baca Juga:
Pemerintah Terbitkan Pedoman Pengelolaan BMN Menggunakan SIMAN

Di samping itu, pemerintah juga berencana untuk merevaluasi 500 ribu item aset negara pada tahun 2018. Revaluasi aset tahun 2018 diharapkan mampu rampung pada bulan Agustus atau September 2018 dan tidak perlu hingga akhir tahun.

Menurutnya, nilai aset akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, terlebih penghitungan aset BMN terakhir kali dilakukan pada 10 tahun lalu. Adapun revaluasi aset BMN itu terdiri dari tanah, bangunan, gedung, jalan, jembatan, bendungan air, irigasi dan aset negara lainnya.

Penghitungan nilai aset pada seluruh BMN juga diharapkan mampu dimanfaatkan secara efisien untuk kemakmuran rakyat dan aset yang dimiliki pemerintah tidak idle atau nganggur. Selain itu, revaluasi itu atas BMN yang menjadi underlying asset dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menambal kebutuhan APBN. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 November 2023 | 13:30 WIB PP 54/2023

Barang Sitaan Bisa Jadi BMN Meski Penyidikan Cukai Telah Dihentikan

Rabu, 22 November 2023 | 14:07 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani: Aset Negara Harus Ciptakan Nilai Tambah bagi Ekonomi

Senin, 20 November 2023 | 16:03 WIB PENGELOLAAN BMN

Pemerintah Terbitkan Pedoman Pengelolaan BMN Menggunakan SIMAN

Rabu, 18 Oktober 2023 | 15:15 WIB PMK 102/2023

PMK Baru! Ketentuan Tata Niaga Post-Border pada SINSW Direvisi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 09 Desember 2023 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kantor Cabang Pindah, NPWP Cabang Lama Harus Dihapus dan Daftar Baru

Sabtu, 09 Desember 2023 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jelang Berlaku Penuh, Hotman Paris Ajak WP Segera Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 09 Desember 2023 | 13:30 WIB KP2KP KUTACANE

Dekati Deadline, Ratusan Guru SD-SMP Validasi NIK-NPWP Bersama-sama

Sabtu, 09 Desember 2023 | 13:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2022

WP Terdaftar Capai 70,29 Juta pada 2022, Proporsi WP Badan Meningkat

Sabtu, 09 Desember 2023 | 12:30 WIB LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

BPK Soroti Inkonsistensi Pengurangan Sanksi Pajak Antar-Kanwil DJP

Sabtu, 09 Desember 2023 | 12:00 WIB PEMILU 2024

Debat Capres, Panelis Harus Teken Pakta Integritas dan Dikarantina

Sabtu, 09 Desember 2023 | 11:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Dorong Industri Properti, DJP Jatim II Sosialisasikan PPN DTP Rumah

Sabtu, 09 Desember 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Rangkaian Tindakan Penagihan Pajak Jika Lewat Jatuh Tempo Pelunasan

Sabtu, 09 Desember 2023 | 10:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

AR Terbitkan Banyak SP2DK dari Data yang Sama, Ribuan WP Betulkan SPT

Sabtu, 09 Desember 2023 | 08:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Kebut Impor Barang Kiriman TKI, DJBC Buka Help Desk Perekaman CN/PIBK