Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pemerintah Diminta Beri Insentif Pajak untuk Dukung QRIS Cross Border

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Diminta Beri Insentif Pajak untuk Dukung QRIS Cross Border

Warga melakukan pembayaran nontunai menggunakan QRIS di salah satu lapak pelaku usaha kuliner di Jalan Rungkut Lor Gang II, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/2/2022). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dinilai perlu memberikan insentif pajak untuk mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) lintasbatas negara atau cross border.

President Digital Banking Bank Mandiri Sunarto Xie mengatakan penggunaan QRIS cross border akan membuat transaksi lebih efisien dengan biaya lebih rendah. Meski demikian, pemerintah perlu memberikan insentif untuk mendorong lebih banyak masyarakat menggunakan sistem pembayaran tersebut.

"Dengan memberikan memberi beberapa insentif seperti tax allowance, kita bisa mengundang lebih banyak orang masuk ke sistem pembayaran ini. Dari perspektif industri, sekarang saya harus lebih berupaya membuat semua orang masuk di industri sistem pembayaran," katanya dalam Casual Talks on Digital Payment Innovation of Fintech sebagai Side Event G-20, dikutip Sabtu (15/2/2022).

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Sunarto mengatakan skema insentif pajak telah terbukti efektif mendorong masyarakat mengikuti kebijakan pemerintah. Misalnya pada skema tax refund, banyak turis asing yang memanfaatkannya untuk mendapat pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) walaupun disyaratkan mengurus secara online dan menggunakan sistem pembayaran tertentu.

Skema tax refund tidak hanya ada di Indonesia tetapi juga banyak negara di dunia. Fasilitas ini diberikan kepada turis asing yang membeli barang untuk dibawa ke luar negeri.

Mengenai pemanfaatan QRIS cross border, Sunarto menilai pemerintah dapat menggunakan skema insentif tertentu agar semakin banyak orang yang memanfaatkan. Apalagi, QRIS cross border memiliki sejumlah keuntungan seperti menurunkan biaya transaksi hingga 30%.

Baca Juga: Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD

Sementara itu, Ketua Komite 2 Sistem Pembayaran Ritel dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Abraham Adriaansz menyebut ada pula skema insentif pajak yang dapat diberikan pemerintah kepada industri sektor keuangan untuk menggencarkan penggunaan QRIS cross border. Menurutnya, insentif pajak diperlukan karena transformasi pada sistem pembayaran membutuhkan investasi yang besar.

Dia kemudian mencontohkan negara-negara di dunia seperti Thailand yang memberikan restitusi pajak atas transaksi pembayaran digital setiap bulan. Hal serupa juga terjadi di Korea Selatan dan India walaupun terkadang restitusi pajak ini hanya berlaku untuk transaksi dengan tujuan tertentu seperti kegiatan sosial.

"Transformasi digital membutuhkan investasi yang masuk akal untuk membiayainya. Kita tidak bisa menghindarinya. Kita perlu duduk bersama untuk membuat regulasi yang lebih pasti, seperti yang telah dilakukan di Bank Indonesia," ujarnya.

Baca Juga: Menteri Keuangan Ini Pastikan Insentif Pajak Mobil Tidak Diperpanjang

Saat ini, Bank Indonesia bersama bank sentral Malaysia dan Thailand telah menguji coba QRIS cross border. Dengan kerja sama itu, masyarakat di ketiga negara tersebut dapat bertransaksi lintas batas negara dengan lebih mudah dan murah. (sap)

Topik : insentif pajak, insentif perpajakan, QRIS, transaksi digital, pajak digital, Bank Indonesia

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 Juni 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Semua Sektor Pulih, Pemerintah Pilih Tak Lanjutkan Insentif Pajak

Senin, 13 Juni 2022 | 13:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Insentif Pajak Sudah Lebih dari Kebutuhan Masyarakat

Minggu, 12 Juni 2022 | 13:00 WIB
BELGIA

Waduh, Negara-Negara Eropa Mau Berlakukan Lagi Pajak Digital

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Penimbunan dalam Kepabeanan?

Senin, 27 Juni 2022 | 18:00 WIB
PRANCIS

Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi