Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

Pemerintah Berencana Menambah Kewenangan Bank Indonesia

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Berencana Menambah Kewenangan Bank Indonesia

Kantor Kemenkeu. (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah berencana menambah kewenangan Bank Indonesia (BI) dengan merevisi UU tentang BI yang saat ini berlaku demi mendorong kinerja investasi.

Rencana tersebut tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2020-2024 yang telah diundangkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 77/2020. Dalam renstra, RUU tentang BI ditargetkan selesai pada 2021 hingga 2024 mendatang.

"Mendorong pertumbuhan investasi melalui penambahan kewenangan BI terkait pengaturan makroprudensial," tulis Kemenkeu dikutip dari Renstra Kemenkeu 2020-2024, Selasa (7/7/2020).

Baca Juga: Ini Sebab Sri Mulyani Ingin LPDP Lebih Banyak Biayai Pendidikan Dokter

Urgensi lain yang dicantumkan Kemenkeu adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sehingga meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang efektif.

Namun demikian, rencana atas UU BI ini bukanlah hal yang baru. Rencana revisi UU BI ini juga sudah tertuang dalam Renstra Kemenkeu 2015-2019. Dalam renstra tersebut, revisi UU BI ditargetkan selesai pada 2016.

Pertimbangan revisi UU BI pada renstra lama juga lebih banyak ketimbang renstra baru. Kala itu, revisi UU BI ini bertujuan untuk menyelaraskan kewenangan BI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga: Setoran Pajak dari Pariwisata Rebound, Ekonomi Dianggap Mulai Pulih

"Terbitnya UU OJK yang mengatur wewenang OJK terkait pengaturan dan pengawasan perbankan yang selama ini menjadi wewenang BI sehingga diperlukan penyesuaian atas tugas BI," tulis Kemenkeu pada renstra lama.

Pengaturan BI dirasa perlu karena tujuan yang tercantum pada UU BI untuk menjaga stabilitas nilai rupiah menimbulkan dua pengertian dalam penerapannya, yakni dari sisi nilai tukar dan juga dari sisi inflasi.

Selain itu, renstra lama juga menyebut revisi UU BI diperlukan demi memperjelas peran BI dalam upaya memperlancar kegiatan ekonomi di masyarakat. (rig)

Baca Juga: Perlukah Industri Tambang Dapat Insentif? Ini Kata Pemerhati Pajak

Topik : kementerian keuangan, pmk 77/2020, bank indonesia, investasi, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 11 Agustus 2020 | 06:00 WIB
INGGRIS
Senin, 10 Agustus 2020 | 19:03 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH