Berita
Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:51 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:11 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Bakal Batalkan P3B dengan Negara-Negara Suaka Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Bakal Batalkan P3B dengan Negara-Negara Suaka Pajak

Ilustrasi.

KOPENHAGEN, DDTCNews – Pemerintah Denmark memutuskan untuk mengakhiri perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan negara-negara yang masuk daftar suaka pajak Uni Eropa.

Menteri Perpajakan Denmark Morten Bedskov mengatakan parlemen menyetujui usulan pemerintah dalam menangkal praktik penggelapan pajak yang melibatkan negara suaka pajak di antaranya dengan cara mengakhiri P3B Denmark dengan Trinidad dan Tobago tahun ini.

"Tentu akan menjadi bermasalah jika memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara yang masuk daftar hitam suaka pajak dan menolak untuk berubah," katanya, dikutip Senin (26/4/2021).

Baca Juga: Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Bedskov menuturkan usulan pembatalan P3B dengan Trinidad dan Tobago mulai dilakukan pada Januari 2021 dengan menyodorkan RUU perubahan P3B kepada parlemen. Pemerintah juga menyodorkan dua RUU tambahan untuk mempersulit perusahaan asal Denmark saat melakukan transaksi dengan perusahaan lain atau individu yang terdaftar di negara suaka pajak.

Pertama, RUU yang melarang semua perusahaan yang terdaftar di Denmark memanfaatkan semua fasilitas perpajakan saat bertransaksi dengan perusahaan multinasional yang terdaftar di negara suaka pajak versi Uni Eropa.

"Anak perusahaan di Denmark tidak boleh menerima potongan atau kredit pajak ketika mereka membeli barang atau membayar bunga kepada perusahaan induknya yang berada di negara suaka pajak Uni Eropa," tutur Bedskov.

Baca Juga: Presiden Putin Bakal Jadikan Daerah Konflik sebagai Tax Haven

Kedua, RUU kenaikan tarif pajak dividen atas transaksi yang melibatkan perusahaan terdaftar di negara suaka pajak. Pada aturan yang berlaku saat ini, pemerintah menetapkan dua kelompok tarif pajak atas dividen, yakni 22% dan 27%.

Melalui RUU baru, pemerintah akan meningkatkan tarif pajak atas dividen yang dibayar perusahaan kepada pemegang saham berdomisili di negara suaka pajak menjadi 44% sehingga penarikan uang dari domestik ke negara suaka pajak menjadi tidak menarik.

"Tujuannya tentu untuk membuat penarikan uang dari perusahaan asal Denmark menjadi sangat tidak menarik. Saya senang karena kami menerima dukungan dari Folketing untuk mengakhiri perjanjian dengan Trinidad dan Tobago," ujar Bedskov seperti dilansir Tax Notes International. (rig)

Baca Juga: Tidak Bayar Pajak, Platform Media Sosial Ini Mulai Diselidiki

Topik : denmark, P3B, pencegahan penghindaran pajak, negara suaka pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:51 WIB
PENGADILAN PAJAK

PPKM Level 4 Diperpanjang, Pengadilan Pajak Tunda Sidang Tatap Muka

Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:11 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kurangi Celah Pajak, DJP Bakal Manfaatkan Kemajuan Teknologi Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini