Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Pemeriksaan WP Kaya dan Korporasi Turun, Proposal Pajak Biden Didukung

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemeriksaan WP Kaya dan Korporasi Turun, Proposal Pajak Biden Didukung

Ilustrasi Kantor IRS Amerika Serikat. (foto: Police State USA)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Sebanyak 5 mantan Komisioner Internal Revenue Service (IRS) menyuarakan dukungannya terhadap proposal kebijakan yang diusung Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Dalam tulisan mereka, kelima mantan komisioner tersebut mengapresiasi itikad Biden yang ingin menciptakan sistem pajak yang lebih adil bagi seluruh lapisan kelas masyarakat. Proposal tersebut dinilai memberi manfaat yang besar.

"Bila disahkan Kongres AS dan dikelola secara efektif, beleid terbaru akan menghasilkan manfaat yang sangat besar untuk waktu yang lama," tulis Lawrence Gibbs, Fred Goldberg, Margaret Richardson, Charles Rossotti, dan John Koskinen, dikutip pada Rabu (5/5/2021).

Baca Juga: Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Menurut mereka, tugas IRS dalam beberapa tahun terakhir kian berat dan kompleks. Di sisi lain, jumlah sumber daya manusia (SDM) IRS juga kian menurun akibat pemangkasan anggaran. Jumlah auditor pajak yang dimiliki IRS saat ini bahkan merupakan yang terendah sejak Perang Dunia II.

Sementara itu, IRS beberapa kali mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menjalankan program-program tambahan seperti Affordable Care Act sejak 2010 dan memberikan direct payment kepada penerima stimulus pada masa pandemi Covid-19.

Banyaknya tugas dan kurangnya SDM membuat kinerja IRS selaku otoritas pajak menurun. Kinerja penegakan hukum dan pemeriksaan atas wajib pajak kaya dan korporasi kian menurun.

Baca Juga: Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Berdasarkan pada data terbaru, rasio audit IRS atas wajib pajak kaya mengalami penurunan sebesar 70% sejak 2011. Saat ini, hanya kurang dari 50% korporasi besar yang laporan pajaknya diaudit IRS.

"Situasi ini bukan salah IRS dan tenaga kerjanya yang telah berkomitmen dan mendedikasikan diri menerapkan aturan pajak secara adil. Dengan sumber daya yang cukup, IRS dapat memenuhi komitmennya," tulis kelima mantan komisioner tersebut, seperti dilansir washingtonpost.com.

Dalam rencana beleid pajak yang diusung Biden, terdapat beberapa kebijakan yang mendukung kinerja IRS. Salah satunya adalah kewajiban penyampaian informasi dan data oleh pihak ketiga kepada IRS. Informasi ini dapat memperkuat kinerja pemeriksaan kebenaran laporan pajak yang disampaikan wajib pajak kepada fiskus.

Baca Juga: Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

"Riset membuktikan ketika IRS memiliki data dari pihak ketiga, tingkat kepatuhan meningkat menjadi 95%. Tanpa data, tingkat kepatuhan hanya sebesar 50%," tulis kelima mantan komisioner.

Komitmen Biden untuk menginvestasikan anggaran pada infrastruktur teknologi milik IRS juga disambut positif. Langkah ini dipandang akan membuat kerja IRS dalam menjaga kepatuhan dan memberikan pelayanan menjadi makin efisien.

Pada akhirnya, langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan membantu IRS melaksanakan penegakan hukum secara lebih baik. (kaw)

Baca Juga: Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat

Topik : Amerika Serikat, AS, IRS, pemeriksaan, Joe Biden

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 07 Agustus 2022 | 10:00 WIB
AUSTRALIA

Cukai Miras Dinaikkan, Asosiasi Ini Sebut Industri Makin Kesusahan

Minggu, 07 Agustus 2022 | 09:30 WIB
KOREA SELATAN

Kripto Jadi Alat Mengelak Pajak, Otoritas Ini Perkuat Pengawasan

Minggu, 07 Agustus 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dukung Reformasi Pajak, WP Diminta Tak Tawarkan Imbalan ke Fiskus

Minggu, 07 Agustus 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Hingga Rp500 Juta Bebas Pajak, Tak Berlaku untuk WP Badan UMKM

berita pilihan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Audit Kepabeanan?

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, Tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Dilakukan Serentak! Kantor Pajak Sita Mobil, Tanah Hingga Rekening WP

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat