Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemeriksaan WP Kaya dan Korporasi Turun, Proposal Pajak Biden Didukung

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemeriksaan WP Kaya dan Korporasi Turun, Proposal Pajak Biden Didukung

Ilustrasi Kantor IRS Amerika Serikat. (foto: Police State USA)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Sebanyak 5 mantan Komisioner Internal Revenue Service (IRS) menyuarakan dukungannya terhadap proposal kebijakan yang diusung Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Dalam tulisan mereka, kelima mantan komisioner tersebut mengapresiasi itikad Biden yang ingin menciptakan sistem pajak yang lebih adil bagi seluruh lapisan kelas masyarakat. Proposal tersebut dinilai memberi manfaat yang besar.

"Bila disahkan Kongres AS dan dikelola secara efektif, beleid terbaru akan menghasilkan manfaat yang sangat besar untuk waktu yang lama," tulis Lawrence Gibbs, Fred Goldberg, Margaret Richardson, Charles Rossotti, dan John Koskinen, dikutip pada Rabu (5/5/2021).

Baca Juga: NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Menurut mereka, tugas IRS dalam beberapa tahun terakhir kian berat dan kompleks. Di sisi lain, jumlah sumber daya manusia (SDM) IRS juga kian menurun akibat pemangkasan anggaran. Jumlah auditor pajak yang dimiliki IRS saat ini bahkan merupakan yang terendah sejak Perang Dunia II.

Sementara itu, IRS beberapa kali mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menjalankan program-program tambahan seperti Affordable Care Act sejak 2010 dan memberikan direct payment kepada penerima stimulus pada masa pandemi Covid-19.

Banyaknya tugas dan kurangnya SDM membuat kinerja IRS selaku otoritas pajak menurun. Kinerja penegakan hukum dan pemeriksaan atas wajib pajak kaya dan korporasi kian menurun.

Baca Juga: Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Berdasarkan pada data terbaru, rasio audit IRS atas wajib pajak kaya mengalami penurunan sebesar 70% sejak 2011. Saat ini, hanya kurang dari 50% korporasi besar yang laporan pajaknya diaudit IRS.

"Situasi ini bukan salah IRS dan tenaga kerjanya yang telah berkomitmen dan mendedikasikan diri menerapkan aturan pajak secara adil. Dengan sumber daya yang cukup, IRS dapat memenuhi komitmennya," tulis kelima mantan komisioner tersebut, seperti dilansir washingtonpost.com.

Dalam rencana beleid pajak yang diusung Biden, terdapat beberapa kebijakan yang mendukung kinerja IRS. Salah satunya adalah kewajiban penyampaian informasi dan data oleh pihak ketiga kepada IRS. Informasi ini dapat memperkuat kinerja pemeriksaan kebenaran laporan pajak yang disampaikan wajib pajak kepada fiskus.

Baca Juga: Tak Ada Lagi Celah Hindari Petugas Pajak, Aset Kripto Harus Dilaporkan

"Riset membuktikan ketika IRS memiliki data dari pihak ketiga, tingkat kepatuhan meningkat menjadi 95%. Tanpa data, tingkat kepatuhan hanya sebesar 50%," tulis kelima mantan komisioner.

Komitmen Biden untuk menginvestasikan anggaran pada infrastruktur teknologi milik IRS juga disambut positif. Langkah ini dipandang akan membuat kerja IRS dalam menjaga kepatuhan dan memberikan pelayanan menjadi makin efisien.

Pada akhirnya, langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan membantu IRS melaksanakan penegakan hukum secara lebih baik. (kaw)

Baca Juga: Batas Restitusi PPN Dipercepat Jadi Rp5 M, Dokumen Tetap Kudu Disimpan

Topik : Amerika Serikat, AS, IRS, pemeriksaan, Joe Biden

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 20 Januari 2022 | 17:30 WIB
MOLDOVA

Masih Status Darurat Covid-19, Keringanan PPN Diperpanjang

Kamis, 20 Januari 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dirjen Pajak Senang Peserta PPS Makin Ramai, Setoran Pajak Terus Naik

Kamis, 20 Januari 2022 | 17:00 WIB
UNI EMIRAT ARAB

UEA Kumpulkan Rp372 Triliun Sejak Pertama Kali Pungut PPN di 2018

Kamis, 20 Januari 2022 | 16:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak WP Ikut PPS, Dirjen Pajak: Daripada Saya Surati Lagi

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pusat Logistik Berikat?

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem