Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Paket Anti Penghindaran Pajak Uni Eropa

0
0

Prof. Lang dan Romi Irawan

VIENNA, DDTCNews - Isu penghindaran pajak sedang menjadi topik hangat dalam ranah perpajakan internasional saat ini. Khususnya, setelah OECD mengeluarkan final proyek Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS) pada 5 oktober 2015 yang lalu. Tidak terkecuali di Uni Eropa, isu ini pun sedang banyak dibicarakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 21 Juni 2016, Council of European Union menyetujui draf rancangan ketentuan anti penghindaran pajak. Draf ini diajukan oleh Komisi Uni Eropa pada Januari 2016 lalu sebagai bagian dari paket kebijakan untuk mencegah praktik penghindaran pajak.

Baca Juga: Perkembangan Terkini atas Penilaian Harmful Tax Practice

Kebijakan ini merupakan salah satu respon dari Uni Eropa terhadap inisitatif yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD dan G20, melalui proyek BEPS. Tuntutannya, proyek BEPS diimplementasikan secepat mungkin di level Uni Eropa.

Paket kebijakan ini juga merupakan hasil dari beberapa diskusi mendalam yang dilakukan sebelumnya oleh Komisi Uni Eropa. Paket ini didahului oleh perubahan, misalnya ketentuan tentang instrumen pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan pada tanggal 25 Mei 2016 lalu.

Paket kebijakan ini terdiri dari enam elemen. Intinya, bagaimana mencegah perencanaan pajak agresif. Tujuan dari draf ketentuan anti penghindaran pajak, yang baru saja disetujui tersebut, adalah untuk mencegah terjadinya penggerusan basis pajak di suatu negara. Di mana, penggerusan tersebut disebabkan oleh perbedaan sistem perpajakan antar negara yang dapat mendistorsi keputusan bisnis dan menciptakan ketidakadilan kompetisi pajak.

Baca Juga: DJP Bakal Manfaatkan Momentum Pertemuan Otoritas Pajak se-Asia Pasifik

Untuk mencapai tujuan tersebut, setidaknya ada enam hal yang diatur dalam ketentuan ini. Yaitu: (i) pembatasan biaya bunga, terutama untuk mencegah penggunaan skema utang untuk penghindaran pajak; (ii) ketentuan exit taxation dalam kasus perpindahan subjek pajak dalam negeri atau aset ke negara dengan tarif pajak rendah; (iii) ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum (GAAR) untuk menutup celah dari ketentuan anti penghindaran pajak spesifik (SAAR);

Selanjutnya, (iv) ketentuan tentang controlled foreign company (CFC) untuk mencegah pelarian laba ke negara dengan tarif pajak rendah; (v) ketentuan switchover untuk mencegah terjadinya beberapa jenis penghasilan tertentu tidak terkena pajak sama sekali di suatu negara; dan terakhir (v) ketentuan mengenai hybrid mismatch untuk mencegah eksploitasi perbedaan definisi penghasilan antar suatu negara dengan negara lain.

Disetujuinya draf rancangan tersebut merupakan sinyal kuat dari Uni Eropa untuk secara konsisten mengikuti relomendasi-rekomendasi yang terdapat pada proyek BEPS. Walaupun, hingga kini masih terdapat tujuh negara Uni Eropa yang bukan merupakan anggota OECD.

Baca Juga: Apa Itu Hybrid Financial Instrument?

Lebih lanjut, negara-negara anggota Uni Eropa mempunyai waktu sampai dengan 31 Desember 2018 untuk mengadopsi ketentuan tersebut kedalam ketentuan domestik masing-masing negara. Kecuali, untuk ketentuan mengenai exit taxation yang diberikan batas waktu hingga 31 December 2019. (Amu)

Baca Juga: Siap-siap, Penghindar Pajak akan Ditangkap

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 21 Juni 2016, Council of European Union menyetujui draf rancangan ketentuan anti penghindaran pajak. Draf ini diajukan oleh Komisi Uni Eropa pada Januari 2016 lalu sebagai bagian dari paket kebijakan untuk mencegah praktik penghindaran pajak.

Baca Juga: Perkembangan Terkini atas Penilaian Harmful Tax Practice

Kebijakan ini merupakan salah satu respon dari Uni Eropa terhadap inisitatif yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD dan G20, melalui proyek BEPS. Tuntutannya, proyek BEPS diimplementasikan secepat mungkin di level Uni Eropa.

Paket kebijakan ini juga merupakan hasil dari beberapa diskusi mendalam yang dilakukan sebelumnya oleh Komisi Uni Eropa. Paket ini didahului oleh perubahan, misalnya ketentuan tentang instrumen pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan pada tanggal 25 Mei 2016 lalu.

Paket kebijakan ini terdiri dari enam elemen. Intinya, bagaimana mencegah perencanaan pajak agresif. Tujuan dari draf ketentuan anti penghindaran pajak, yang baru saja disetujui tersebut, adalah untuk mencegah terjadinya penggerusan basis pajak di suatu negara. Di mana, penggerusan tersebut disebabkan oleh perbedaan sistem perpajakan antar negara yang dapat mendistorsi keputusan bisnis dan menciptakan ketidakadilan kompetisi pajak.

Baca Juga: DJP Bakal Manfaatkan Momentum Pertemuan Otoritas Pajak se-Asia Pasifik

Untuk mencapai tujuan tersebut, setidaknya ada enam hal yang diatur dalam ketentuan ini. Yaitu: (i) pembatasan biaya bunga, terutama untuk mencegah penggunaan skema utang untuk penghindaran pajak; (ii) ketentuan exit taxation dalam kasus perpindahan subjek pajak dalam negeri atau aset ke negara dengan tarif pajak rendah; (iii) ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum (GAAR) untuk menutup celah dari ketentuan anti penghindaran pajak spesifik (SAAR);

Selanjutnya, (iv) ketentuan tentang controlled foreign company (CFC) untuk mencegah pelarian laba ke negara dengan tarif pajak rendah; (v) ketentuan switchover untuk mencegah terjadinya beberapa jenis penghasilan tertentu tidak terkena pajak sama sekali di suatu negara; dan terakhir (v) ketentuan mengenai hybrid mismatch untuk mencegah eksploitasi perbedaan definisi penghasilan antar suatu negara dengan negara lain.

Disetujuinya draf rancangan tersebut merupakan sinyal kuat dari Uni Eropa untuk secara konsisten mengikuti relomendasi-rekomendasi yang terdapat pada proyek BEPS. Walaupun, hingga kini masih terdapat tujuh negara Uni Eropa yang bukan merupakan anggota OECD.

Baca Juga: Apa Itu Hybrid Financial Instrument?

Lebih lanjut, negara-negara anggota Uni Eropa mempunyai waktu sampai dengan 31 Desember 2018 untuk mengadopsi ketentuan tersebut kedalam ketentuan domestik masing-masing negara. Kecuali, untuk ketentuan mengenai exit taxation yang diberikan batas waktu hingga 31 December 2019. (Amu)

Baca Juga: Siap-siap, Penghindar Pajak akan Ditangkap
Topik : P3B, pajak internasional, penghindaran pajak, perencanaan pajak, BEPS
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 07 Juli 2018 | 19:55 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Kamis, 08 Maret 2018 | 07:04 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI LONDON
Sabtu, 30 Juni 2018 | 06:34 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI KUALA LUMPUR
Senin, 02 Juli 2018 | 23:31 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI KUALA LUMPUR
berita pilihan
Rabu, 08 Maret 2017 | 18:12 WIB
LAPORAN DDTC DARI LONDON (1)
Selasa, 21 Maret 2017 | 11:05 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Rabu, 22 Maret 2017 | 20:04 WIB
LAPORAN DDTC DARI TOKYO
Selasa, 10 Juli 2018 | 07:24 WIB
LAPORAN DDTC DARI RUST CONFERENCE (2)
Jum'at, 05 Juli 2019 | 18:25 WIB
LAPORAN DDTC DARI AUSTRIA
Jum'at, 26 Januari 2018 | 03:09 WIB
LAPORAN DDTC DARI SWISS
Rabu, 04 April 2018 | 15:57 WIB
LAPORAN DDTC DARI SYDNEY
Senin, 19 Februari 2018 | 18:05 WIB
LAPORAN DDTC DARI TIONGKOK (3)
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:33 WIB
LAPORAN DDTC DARI MUMBAI
Senin, 08 Januari 2018 | 07:10 WIB
LAPORAN DDTC DARI SELANDIA BARU