Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Paket Anti Penghindaran Pajak Uni Eropa

A+
A-
0
A+
A-
0
Paket Anti Penghindaran Pajak Uni Eropa

Prof. Lang dan Romi Irawan

VIENNA, DDTCNews - Isu penghindaran pajak sedang menjadi topik hangat dalam ranah perpajakan internasional saat ini. Khususnya, setelah OECD mengeluarkan final proyek Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS) pada 5 oktober 2015 yang lalu. Tidak terkecuali di Uni Eropa, isu ini pun sedang banyak dibicarakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 21 Juni 2016, Council of European Union menyetujui draf rancangan ketentuan anti penghindaran pajak. Draf ini diajukan oleh Komisi Uni Eropa pada Januari 2016 lalu sebagai bagian dari paket kebijakan untuk mencegah praktik penghindaran pajak.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Perkenalkan Beberapa Pajak Baru Tahun Depan

Kebijakan ini merupakan salah satu respon dari Uni Eropa terhadap inisitatif yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD dan G20, melalui proyek BEPS. Tuntutannya, proyek BEPS diimplementasikan secepat mungkin di level Uni Eropa.

Paket kebijakan ini juga merupakan hasil dari beberapa diskusi mendalam yang dilakukan sebelumnya oleh Komisi Uni Eropa. Paket ini didahului oleh perubahan, misalnya ketentuan tentang instrumen pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan pada tanggal 25 Mei 2016 lalu.

Paket kebijakan ini terdiri dari enam elemen. Intinya, bagaimana mencegah perencanaan pajak agresif. Tujuan dari draf ketentuan anti penghindaran pajak, yang baru saja disetujui tersebut, adalah untuk mencegah terjadinya penggerusan basis pajak di suatu negara. Di mana, penggerusan tersebut disebabkan oleh perbedaan sistem perpajakan antar negara yang dapat mendistorsi keputusan bisnis dan menciptakan ketidakadilan kompetisi pajak.

Baca Juga: Capai Kesepakatan, Raksasa Ritel Ini Bayar Pajak Rp5,2 Triliun

Untuk mencapai tujuan tersebut, setidaknya ada enam hal yang diatur dalam ketentuan ini. Yaitu: (i) pembatasan biaya bunga, terutama untuk mencegah penggunaan skema utang untuk penghindaran pajak; (ii) ketentuan exit taxation dalam kasus perpindahan subjek pajak dalam negeri atau aset ke negara dengan tarif pajak rendah; (iii) ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum (GAAR) untuk menutup celah dari ketentuan anti penghindaran pajak spesifik (SAAR);

Selanjutnya, (iv) ketentuan tentang controlled foreign company (CFC) untuk mencegah pelarian laba ke negara dengan tarif pajak rendah; (v) ketentuan switchover untuk mencegah terjadinya beberapa jenis penghasilan tertentu tidak terkena pajak sama sekali di suatu negara; dan terakhir (v) ketentuan mengenai hybrid mismatch untuk mencegah eksploitasi perbedaan definisi penghasilan antar suatu negara dengan negara lain.

Disetujuinya draf rancangan tersebut merupakan sinyal kuat dari Uni Eropa untuk secara konsisten mengikuti relomendasi-rekomendasi yang terdapat pada proyek BEPS. Walaupun, hingga kini masih terdapat tujuh negara Uni Eropa yang bukan merupakan anggota OECD.

Baca Juga: Pemerintah Janjikan Diskon 30% PPh Badan Bagi Perusahaan Kecil

Lebih lanjut, negara-negara anggota Uni Eropa mempunyai waktu sampai dengan 31 Desember 2018 untuk mengadopsi ketentuan tersebut kedalam ketentuan domestik masing-masing negara. Kecuali, untuk ketentuan mengenai exit taxation yang diberikan batas waktu hingga 31 December 2019. (Amu)

Baca Juga: Genjot Penjualan Mobil, Tarif Cukai Bakal Dipangkas
Topik : P3B, pajak internasional, penghindaran pajak, perencanaan pajak, BEPS
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 16 April 2020 | 19:13 WIB
KETERBUKAAN INFORMASI
Kamis, 16 April 2020 | 15:12 WIB
KASUS PAJAK
Rabu, 15 April 2020 | 21:33 WIB
ANALISIS KASUS ALTA KANADA
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI