Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pakar: Perlakuan Pajak Khusus Justru Berisiko Munculkan Diskriminasi

A+
A-
3
A+
A-
3

Para pembicara dan moderator dalam Tax Session bertajuk ‘Current Update Taxation Aspect on Digital Economy’ .

JAKARTA, DDTCNews – Pemahaman yang tepat mengenai ekonomi digital menjadi aspek yang krusial dalam menentukan perlakuan (treatment) dari sisi perpajakan.

Hal ini disampaikan oleh Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional HUT ke-62 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dia menegaskan pada dasarnya ekonomi digital tidak terpisah dari sektor ekononomi pada umumnya.

“Oleh karena itu, sesungguhnya fenomena digitalisasi bisnis ini tidak membutuhkan perlakuan pajak yang berbeda atau khusus,” ujar Bawono mengutip pernyataan Miranda Stewart, Profesor Tax & Transfer Policy Institute, Crawford School of Public Policy, ANU.

Baca Juga: Rencana Strategis DJP Sudah Dibuat, Ini Poin Pentingnya

Memperkenalkan ketentuan pajak khusus justru akan menimbulkan diskriminasi antar model bisnis karena permasalahannya bukan pada perbedaan antara ‘digital’ dan ‘nyata’, melainkan banyak ekonomi ‘nyata’ yang telah berkembang menjadi digital dalam derajat tertentu.

Diskriminasi, sambungnya, akan mengurangi netralitas yang akan mendistorsi keputusan ekonomi seseorang. Menurutnya, pemahaman mengenai substansi bisnis dan existing rules pajak sangat dibutuhkan untuk menentukan perlunya terobosan dari sisi kebijakan, administrasi, atau keduanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bawono menjabarkan tiga aspek atau kondisi terkait pemajakan dalam dalam ekonomi digital. Pertama, pemajakan (PPh dan PPN) untuk subjek pajak dalam negeri (SPDN). Dalam kondisi ini, menurutnya, tidak dibutuhkan kebijakan khusus.

Baca Juga: Berharap Cemas Menunggu Pajak Digital

“Pemerintah hanya perlu melakukan terobosan administrasi untuk menjamin kepatuhan,” kata Bawono dalam Tax Session bertajuk ‘Current Update Taxation Aspect on Digital Economy’ tersebut.

Pemerintah, sambungnya, perlu mendudukkan peran platform digital baik sebagai intermediaries (melakukan pemotongan dan pemungutan, rekapitulasi data, dan pembayaran pajak) maupun penyedia (sosialisasi dan strategi khusus lewat data analytics).

Oleh karena itu dia merekomendasikan agar pemerintah menerbitkan kembali ketentuan kewajiban rekapitulasi data bagi SPDN digital. Selain itu, menurutnya, perlu kerja sama era tantara SPDN digital dengan otoritas pajak. Pemerintah, sambungnya, juga perlu menjajaki skema potong/pugut dan membentuk unit khusus pemantau media sosial.

Baca Juga: Tantangan dan Peluang Perpajakan di Era Revolusi Industri 4.0

Kedua, PPh ekonomi digital terkait subjek pajak luar negeri (SPLN). Dalam aspek ini diketahui bahwa karakteristik bisnis digital memunculkan masalah dari sisi hak pemajakan dan alokasi laba. Masalah hak pemajakan muncul karena konsep bentuk usaha tetap (BUT) berbasis kehadiran fisik. Selanjut, masalah alokasi laba dikarena prinsip arm’s length tanpa upaya melihat pembentukan nilai.

Dalam konteks ini, Bawono mengatakan ada perspektif global yang ingin memperkuat koordinasi untuk mencegah pajak berganda dan memperbaiki sistem pajak internasional. Namun, seperti yang tengah digodok OECD, proses untuk mencapai konsensus global cukup lama.

Sementara dalam perspektif nasional, ada upaya untuk menyelamatkan kepentingan domestik dengan respons yang cepat. Hal ini terlihat dari beberapa aksi unilateral baik dengan mengubah threshold BUT, memperluas skema withholding tax, menggunakan pajak final, atau memperkenalkan rezim khusus untuk menargetkan perusahaan multinasional tertentu.

Baca Juga: Cara DJP Sasar Pajak Digital

Ketiga, PPN ekonomi digital terkait SPLN. Dalam kondisi ini, Bawono menegaskan pentingya meletakkan destination principle dan place of supply. Terobosan administrasi dibutuhkan agar pemerintah dapat menarik PPN.

Terkait dengan SPLN untuk dua aspek itu, Bawono merekomendasikan agar pemerintah mewajibkan SPLN digital sebagai pengusaha kena pajak (PKP) atau mewajibkan SPLN menunjuk pihak dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga perlu menunggu konsensus global yang berpihak pada yurisdiksi pasar.

Di sisi lain, untuk mengantisipasi tidak tercapainya konsensus global, pemerintah juga perlu mendesain aturan domestik. Bawono pun melihat omnibus law terkait ekonomi digital bisa menjadi quick response dari pemerintah.

Baca Juga: 2 Aspek Ini Dianggap Jadi Tantangan Utama DJP di Era Digital

Dalam seminar kali ini, Ketua KAPj IAI John Hutagaol hadir memberikan opening speech dan Wakil Ketua KAPj IAI Pontas Pane memberikan closing speech. Adapun narasumber lain yang turut hadir adalah Sekretaris Umum KAPj IAI Permana Adi Saputra dan Kepala Seksi Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional I DJP Arnaldo Purba. Pengurus KAPj IAI Jul Seventa Tarigan bertindak sebagai moderator. (kaw)

“Oleh karena itu, sesungguhnya fenomena digitalisasi bisnis ini tidak membutuhkan perlakuan pajak yang berbeda atau khusus,” ujar Bawono mengutip pernyataan Miranda Stewart, Profesor Tax & Transfer Policy Institute, Crawford School of Public Policy, ANU.

Baca Juga: Rencana Strategis DJP Sudah Dibuat, Ini Poin Pentingnya

Memperkenalkan ketentuan pajak khusus justru akan menimbulkan diskriminasi antar model bisnis karena permasalahannya bukan pada perbedaan antara ‘digital’ dan ‘nyata’, melainkan banyak ekonomi ‘nyata’ yang telah berkembang menjadi digital dalam derajat tertentu.

Diskriminasi, sambungnya, akan mengurangi netralitas yang akan mendistorsi keputusan ekonomi seseorang. Menurutnya, pemahaman mengenai substansi bisnis dan existing rules pajak sangat dibutuhkan untuk menentukan perlunya terobosan dari sisi kebijakan, administrasi, atau keduanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bawono menjabarkan tiga aspek atau kondisi terkait pemajakan dalam dalam ekonomi digital. Pertama, pemajakan (PPh dan PPN) untuk subjek pajak dalam negeri (SPDN). Dalam kondisi ini, menurutnya, tidak dibutuhkan kebijakan khusus.

Baca Juga: Berharap Cemas Menunggu Pajak Digital

“Pemerintah hanya perlu melakukan terobosan administrasi untuk menjamin kepatuhan,” kata Bawono dalam Tax Session bertajuk ‘Current Update Taxation Aspect on Digital Economy’ tersebut.

Pemerintah, sambungnya, perlu mendudukkan peran platform digital baik sebagai intermediaries (melakukan pemotongan dan pemungutan, rekapitulasi data, dan pembayaran pajak) maupun penyedia (sosialisasi dan strategi khusus lewat data analytics).

Oleh karena itu dia merekomendasikan agar pemerintah menerbitkan kembali ketentuan kewajiban rekapitulasi data bagi SPDN digital. Selain itu, menurutnya, perlu kerja sama era tantara SPDN digital dengan otoritas pajak. Pemerintah, sambungnya, juga perlu menjajaki skema potong/pugut dan membentuk unit khusus pemantau media sosial.

Baca Juga: Tantangan dan Peluang Perpajakan di Era Revolusi Industri 4.0

Kedua, PPh ekonomi digital terkait subjek pajak luar negeri (SPLN). Dalam aspek ini diketahui bahwa karakteristik bisnis digital memunculkan masalah dari sisi hak pemajakan dan alokasi laba. Masalah hak pemajakan muncul karena konsep bentuk usaha tetap (BUT) berbasis kehadiran fisik. Selanjut, masalah alokasi laba dikarena prinsip arm’s length tanpa upaya melihat pembentukan nilai.

Dalam konteks ini, Bawono mengatakan ada perspektif global yang ingin memperkuat koordinasi untuk mencegah pajak berganda dan memperbaiki sistem pajak internasional. Namun, seperti yang tengah digodok OECD, proses untuk mencapai konsensus global cukup lama.

Sementara dalam perspektif nasional, ada upaya untuk menyelamatkan kepentingan domestik dengan respons yang cepat. Hal ini terlihat dari beberapa aksi unilateral baik dengan mengubah threshold BUT, memperluas skema withholding tax, menggunakan pajak final, atau memperkenalkan rezim khusus untuk menargetkan perusahaan multinasional tertentu.

Baca Juga: Cara DJP Sasar Pajak Digital

Ketiga, PPN ekonomi digital terkait SPLN. Dalam kondisi ini, Bawono menegaskan pentingya meletakkan destination principle dan place of supply. Terobosan administrasi dibutuhkan agar pemerintah dapat menarik PPN.

Terkait dengan SPLN untuk dua aspek itu, Bawono merekomendasikan agar pemerintah mewajibkan SPLN digital sebagai pengusaha kena pajak (PKP) atau mewajibkan SPLN menunjuk pihak dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga perlu menunggu konsensus global yang berpihak pada yurisdiksi pasar.

Di sisi lain, untuk mengantisipasi tidak tercapainya konsensus global, pemerintah juga perlu mendesain aturan domestik. Bawono pun melihat omnibus law terkait ekonomi digital bisa menjadi quick response dari pemerintah.

Baca Juga: 2 Aspek Ini Dianggap Jadi Tantangan Utama DJP di Era Digital

Dalam seminar kali ini, Ketua KAPj IAI John Hutagaol hadir memberikan opening speech dan Wakil Ketua KAPj IAI Pontas Pane memberikan closing speech. Adapun narasumber lain yang turut hadir adalah Sekretaris Umum KAPj IAI Permana Adi Saputra dan Kepala Seksi Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional I DJP Arnaldo Purba. Pengurus KAPj IAI Jul Seventa Tarigan bertindak sebagai moderator. (kaw)

Topik : ekonomi digital, pajak digital, BUT, DJP, OECD, IAI
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 10 Oktober 2018 | 17:49 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Minggu, 21 Oktober 2018 | 17:19 WIB
UNI EROPA
Senin, 29 Oktober 2018 | 10:32 WIB
PAJAK RAKSASA DIGITAL
Jum'at, 07 Juli 2017 | 09:01 WIB
APBNP 2017
berita pilihan
Kamis, 23 Januari 2020 | 19:30 WIB
KOTA PADANG
Kamis, 23 Januari 2020 | 19:16 WIB
KABUPATEN BEKASI
Kamis, 23 Januari 2020 | 18:49 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
Kamis, 23 Januari 2020 | 18:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Kamis, 23 Januari 2020 | 17:59 WIB
PAJAK DIGITAL
Kamis, 23 Januari 2020 | 17:42 WIB
PAJAK DIGITAL
Kamis, 23 Januari 2020 | 16:57 WIB
DKI JAKARTA
Kamis, 23 Januari 2020 | 16:48 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 23 Januari 2020 | 16:34 WIB
FILIPINA
Kamis, 23 Januari 2020 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK