Review
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Fokus
Data & Alat
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Bisa Dikreditkan, Ini Syaratnya

A+
A-
2
A+
A-
2
Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Bisa Dikreditkan, Ini Syaratnya

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memberikan relaksasi kebijakan PPN untuk pajak masukan atas perolehan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang ditagih melalui surat ketetapan pajak (SKP).

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 18/2021, pengusaha kena pajak (PKP) yang ditagih pajak masukan dengan SKP dapat mengkreditkan tagihan tersebut sebesar nilai pokok pajak yang tercantum dalam ketetapan pajak.

Fasilitas tersebut berlaku sepanjang PKP memenuhi lima ketentuan yang disyaratkan. Pertama, SKP hanya untuk menagih pajak masukan. Kedua, PKP menyetujui seluruh hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak tersebut.

Baca Juga: DJP Rilis Daftar Yurisdiksi Partisipan AEoI Terbaru

"Ketetapan pajak dimaksud merupakan surat ketetapan pajak yang diterbitkan hanya untuk menagih Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/ atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean," bunyi PMK No.18/2021 Pasal 68 ayat (1) poin a, dikutip Senin (1/3/2021).

Ketiga, jumlah PPN yang masih harus dibayar meliputi pokok pajak dan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP telah dilakukan pelunasan. Keempat, tak dilakukan upaya hukum atas ketetapan pajak. Kelima, mekanisme pengkreditan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

PKP harus melunasi jumlah PPN yang harus dibayar dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Sarana administrasi lain tersebut terdiri dari tiga jenis dokumen.

Baca Juga: OECD Sebut Sharing & Gig Economy Munculkan Tantangan PPN

Ketiga dokumen tersebut adalah bukti penerimaan negara elektronik, bukti pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan SP2D atau bukti penerimaan negara sebagai bukti kompensasi atas utang pajak.

DJP juga memerinci definisi tidak melakukan upaya hukum atas ketetapan pajak. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pajak masukan yang bisa dikreditkan maka PKP tidak mengajukan enam jenis permohonan.

Pertama, tidak mengajukan permohonan keberatan. Kedua, tidak mengajukan banding. Ketiga, tidak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi. Keempat, tidak mengajukan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.

Baca Juga: Ada Relaksasi PPnBM, Penjualan Mobil Honda Melesat 265%

Kelima, tidak mengajukan permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau ketetapan pajak dan keenam tidak melakukan peninjauan kembali (PK). (rig)

Topik : pmk 18/2021, pajak masukan, PPN, surat ketetapan pajak, relaksasi pajak, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 19 April 2021 | 10:04 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 19 April 2021 | 09:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Selasa, 20 April 2021 | 17:26 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 20 April 2021 | 16:52 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 20 April 2021 | 16:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 16:01 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 20 April 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Selasa, 20 April 2021 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 15:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 20 April 2021 | 14:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 14:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK