Berita
Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL
Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 14:09 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Pajak Digital Diinvestigasi AS, Ini Respons Resmi Pemerintah Indonesia

A+
A-
3
A+
A-
3
Pajak Digital Diinvestigasi AS, Ini Respons Resmi Pemerintah Indonesia

Ilustrasi. Gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Indonesia membuka ruang dialog dengan semua pemangku kepentingan mengenai penerapan pajak digital yang disorot United States Trade Representative (USTR). Topik tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (22/7/2020).

Dalam komentar tertulisnya atas inisiasi investigasi USTR terhadap rencana pengenaan digital services tax (DST) atau pajak transaksi elektronik (PTE), Pemerintah Indonesia menyatakan masih tetap mempertimbangkan konsensus global.

“Indonesia terbuka untuk berdialog dengan semua pemangku kepentingan terkait dengan kebijakan kami. Kesimpulan positif dari investigasi adalah langkah penting dalam upaya ini,” demikian pernyataan Indonesia dalam komentar tertulis itu. Simak artikel ‘Investigasi Pajak Digital, Indonesia Kirim Komentar Tertulis ke AS’.

Baca Juga: Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Meskipun PTE sudah masuk dalam Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2020, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung tercapainya konsensus global atas pemajakan ekonomi digital baik pada Pilar 1 Unified Approach maupun Pilar 2 Global Anti-Base Erosion (GloBE).

Selain respons resmi Pemerintah Indonesia yang disampaikan dalam forum konsultasi publik USTR tersebut, ada pula bahasan mengenai outlook penerimaan pajak serta efek dari perubahan skema pelaporan realisasi insentif PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 25 dari kuartalan menjadi bulanan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR
  • Terbuka Lakukan Perundingan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan pada prinsipnya Indonesia mendorong tercapainya konsensus global terkait pemajakan ekonomi digital di bawah koordinasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Indonesia juga terbuka untuk melakukan pembahasan atau perundingan dengan stakeholders terkait untuk mencari solusi yang positif atas kebijakan perpajakan kita,” katanya. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)

  • Perlu Upaya Tambahan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 pada akhir pekan lalu, semua negara berharap pada basis pemajakan baru dari ekonomi digital. Apalagi pada masa pandemi, aktivitas ekonomi digital meningkat.

Baca Juga: Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan mengenai prinsip-prinsip pemajakan meskipun OECD telah menyampaikan dua pilar sebagai pendekatan. Dia menyampaikan pembahasan masih harus dilakukan. Simak artikel ‘Pajak Digital Jadi Bahasan Forum G20, Ini Penjelasan Sri Mulyani’.

“Tadinya pada bulan Juli sudah ada kesepakatan. Namun, AS melakukan langkah untuk tidak menerima dulu sehingga sekarang perlu upaya tambahan agar kedua pilar itu setujui,” kata Sri Mulyani. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)

  • Sinyal untuk Mendorong Tercapainya Konsensus

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji berpendapat respons pemerintah dengan mengedepankan konsensus serta komitmen untuk mengikuti konsensus global sudah tepat. Pada prinsipnya, persoalan pajak digital yang bersifat global harus diselesaikan secara multilateral.

Baca Juga: Perbaiki Keseimbangan Primer, Kemenkeu: Setoran Pajak Harus Meningkat

Ketentuan pengenaan pajak penghasilan (PPh) dan PTE yang masuk dalam UU 2/2020, menurutnya, lebih bersifat antisipatif. Adanya pengenalan PTE harus digarisbawahi sebagai sinyal dari Indonesia dan berbagai negara lain untuk mendorong tercapainya konsensus.

“Hal penting lainnya yang perlu kita utarakan ialah perlunya setiap pihak termasuk AS untuk terlibat secara aktif dalam perumusan konsensus tersebut dan bukan justru menarik diri. Atas kasus investigasi USTR tersebut, langkah Indonesia dalam mengatur PTE bukan berarti tidak rasional. Setiap negara, termasuk Indonesia, tentu perlu mengedepankan kedaulatan pajaknya,” jelasnya. (Bisnis Indonesia)

  • Masih Ada Risiko Shortfall

Realisasi penerimaan pajak hingga semester I/2020 masih tercatat kontraksi 12,0% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan penerimaan pajak hingga akhir Juni 2020 tersebut tercatat lebih dalam dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya 10,8%.

Baca Juga: Pindah Alamat ke KPP Lain, WP Cabang Harus Ajukan Penghapusan NPWP

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji berpendapat penentu pertumbuhan penerimaan pajak bisa positif tahun ini adalah perkembangan ekonomi. Selain itu, penerimaan pajak yang diperkirakan bisa pulih lebih cepat adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

DDTC Fiscal Research memproyeksi masih ada risiko shortfall tahun ini meskipun target sudah diturunkan. Proyeksi dengan metode VAR, penerimaan tahun ini akan terkontraksi 10,87%-14,00%. Dengan metode basis buoyancy, penerimaan diestimasi turun 10,00%-12,00%. (Kontan/DDTCNews)

  • Perubahan Aplikasi Pelaporan Realisasi Insentif

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan akan ada perubahan aplikasi karena dalam PMK 86/2020, periode penyampaian realisasi insentif untuk PPh Pasal 22 Impor dan diskon 30% untuk angsuran PPh Pasal 25 yang awalnya kuartalan menjadi bulanan.

Baca Juga: Nama Lengkap AR Bisa Dicek di DJP Online, Begini Caranya

“[Dengan PMK 86/2020] lumayan besar perubahannya di aplikasi," katanya Selasa (21/7/2020). Simak artikel ‘Pelaporan Insentif PPh Pasal 25 Jadi Bulanan, DJP Rombak Aplikasi’.

  • Simplifikasi Strata Tarif Cukai Rokok

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji berpendapat pemerintah perlu melanjutkan peta jalan simplifikasi strata tarif cukai hasil tembakau – atau dikenal dengan sebutan cukai rokok – yang sejatinya sudah dimuat dalam PMK 146/2017.

Simplifikasi itu penting untuk meningkatkan kesetaraan, efektivitas pengendalian konsumsi, dan optimalisasi penerimaan negara. Simak artikel ‘DDTC Fiscal Research: Simplifikasi Tarif Cukai Rokok Mendesak’. (Kontan/DDTCNews)

Baca Juga: Dashboard DJP Juga Bakal Pantau Realisasi Investasi Peserta PPS
  • Temuan Berulang Soal Restitusi Pajak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap pencairan restitusi oleh DJP semakin baik pada tahun-tahun mendatang. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 dinyatakan pada 29 Desember 2019, sudah diterbitkan SE-36/PJ/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

"Kami berharap panduan pada SE tersebut dapat membantu mempercepat proses pembayaran restitusi yang sedang berlangsung,” ujar Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono. (DDTCNews)

  • Gaji ke-13 ASN dan Anggota TNI/Polri

Pemerintah memutuskan akan membayarkan gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, dan pensiunan pada Agustus 2020.Pencairan gaji ke-13 tersebut lebih lambat dibanding tahun-tahun sebelumnya yang biasanya dibayarkan setiap Juni.

Baca Juga: Mengantisipasi Risiko Emigrasi Wajib Pajak Orang Kaya

"Pemerintah menganggap pelaksanaan gaji ke-13 bisa sama seperti THR [tunjangan hari raya], bisa menjadi stimulus ekonomi atau mendukung kegiatan masyarakat, terutama tahun ajaran baru," kata Menkeu Sri Mulyani. Simak juga artikel ‘Tukin Tidak Masuk Komponen Gaji ke-13 ASN dan Anggota TNI/Polri’. (DDTCNews) (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak digital, DST, PTE, PPh, ekonomi digital, USTR, AS

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Monic Provi Dewinta

Rabu, 22 Juli 2020 | 22:01 WIB
Langkah yang diambil oleh pemerintah dengan tetap mempertimbangkan konsensus global merupakan hal yang tepat. Sebab, digital services tax adalah permasalahan yang cukup kompleks dan memerlukan kesepakatan dari banyak pihak dan aspek yang berkesinambungan. Sehingga, diharapkan solusi multilateral ter ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 September 2022 | 08:30 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Soal Pengenaan Cukai Minuman Bergula, Begini Penjelasan Pemerintah

Kamis, 29 September 2022 | 18:00 WIB
INGGRIS

Kebijakan Pajak Inggris Ancam Stabilitas, Bank Sentral Intervensi

Kamis, 29 September 2022 | 17:30 WIB
INFOGRAFIS CUKAI

Mengenal Kawasan Industri Hasil Tembakau

Kamis, 29 September 2022 | 17:25 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tidak Kena Pajak, Perseroan Perorangan Tak Bisa Pakai

berita pilihan

Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK

Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR

Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL

Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perbaiki Keseimbangan Primer, Kemenkeu: Setoran Pajak Harus Meningkat

Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat ke KPP Lain, WP Cabang Harus Ajukan Penghapusan NPWP

Jum'at, 30 September 2022 | 17:19 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hari Oeang ke-76, Sri Mulyani Minta Jajarannya Sigap Hadapi Tantangan

Jum'at, 30 September 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Lengkap AR Bisa Dicek di DJP Online, Begini Caranya

Jum'at, 30 September 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dashboard DJP Juga Bakal Pantau Realisasi Investasi Peserta PPS

Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Emigrasi Wajib Pajak Orang Kaya