BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menilai penyaluran subsidi pemerintah masih kurang tepat sasaran.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah meminta pemerintah untuk memperbaiki atau mengatur ulang kebijakan subsidi. Hal ini bertujuan agar subsidi benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan tidak membebani keuangan negara.
"Subsidi kita itu tingkat kesalahan penyalurannya masih cukup tinggi, baik dari sisi exclusion maupun inclusion error. Bahkan bisa mencapai sekitar 60% - 80%," katanya, dikutip pada Minggu (15/3/2026).
Said berpandangan masalah utama dalam kebijakan subsidi saat ini adalah banyaknya kesalahan dalam penyaluran seperti exclusion error dan inclusion error. Exclusion error artinya kesalahan ketika orang yang sebenarnya berhak menerima subsidi justru tidak mendapatkannya.
Sebaliknya, inclusion error adalah kesalahan ketika orang yang sebenarnya tidak berhak menerima malah mendapatkan subsidi. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk memperketat verifikasi dan identifikasi penerima subsidi agar lebih akurat.
"Penyaluran subsidi seharusnya didukung dengan sistem verifikasi yang jelas, misalnya menggunakan finger print atau bahkan retina mata, sehingga penerima subsidi benar-benar terdata dengan baik," tutur Said.
Selain itu, Said menyarankan pemerintah untuk meninjau kembali atau melakukan evaluasi terhadap penerima subsidi. Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk melihat kelompok masyarakat yang sudah mampu secara ekonomi, serta meninjau sektor industri atau perusahaan yang sudah mampu tanpa bantuan subsidi.
Menurutnya, jika pemerintah membenahi sistem subsidi dengan sungguh-sungguh maka keuangan negara menjadi lebih sehat karena memiliki tambahan ruang fiskal. Harapannya, bantuan juga sampai tepat sasaran kepada masyarakat yang memerlukan.
"Subsidi untuk kelompok atas maupun industri sebaiknya segera dievaluasi, karena hal itu dapat menjadi beban tambahan bagi APBN," kata legislator dari PDI Perjuangan itu. (rig)
