Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pajak atau CSR, Perusahaan Pilih Apa?

A+
A-
12
A+
A-
12
Pajak atau CSR, Perusahaan Pilih Apa?

MENURUT John Elkington, kepedulian sosial merupakan salah satu tolak ukur penilaian kinerja usaha secara holistik. Selain kepedulian sosial, hal lainnya yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja usaha tersebut adalah perolehan keuntungan dan pelestarian lingkungan.

Lantas, apakah pemenuhan pajak dapat dinilai sebagai suatu kontribusi kepedulian sosial mengingat pajak merupakan perangkat fungsi budgetair yang erat hubungannya dengan pelayanan publik? Lalu, bagaimana juga hubungan antara pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan?

Artikel berjudul Do Corporations Have a Social Responsibility Regarding Taxes? ini mencoba menjawab kaitan antara pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Adapun artikel tersebut disusun oleh 4 profesional, yaitu Kelsey DeMatte, Inga Hardeck, Kerry K. Inger, dan Rebekah D. Moore.

Baca Juga: Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Artikel yang diterbitkan Tax Notes International tersebut merupakan hasil dari wawancara beberapa pihak seperti pelaku usaha, perwakilan industri, sampai dengan lembaga nonpemerintah atau non-governmental organisation (NGO).

Analisis yang disampaikan secara deskriptif, sistematis, dan terperinci dalam artikel ini dimulai dengan sebuah pengantar bahwa pajak perlu dipandang sebagai kewajiban moral kepada masyarakat luas bukan sekedar pemenuhan hukum.

Penulis lantas menguraikan beberapa argumen teoritis yang menjelaskan mengenai hubungan antara praktik penyimpangan pajak dipandang sebagai permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dan hak asasi manusia (human rights).

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Dalam studi empiris yang dilakukan di AS dan Eropa menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan antara pajak dan CSR. Perusahaan memperlakukan pajak dan CSR sebagai suatu substitusi.

Contoh, perusahaan telah memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik, tetapi perusahaan tersebut minim dalam melakukan pembiayaan CSR. Begitu pun sebaliknya. Ada juga perusahaan yang mendirikan anak perusahaan di tax haven, tetapi memiliki peningkatan performa CSR.

Namun, pelaku usaha berpendapat ada harga yang ditanggung dari sebuah aksi penyimpangan pajak. Hal tersebut berhubungan dengan non-shareholders stakeholder yang memegang peranan untuk membentuk reputasi perusahaan.

Baca Juga: Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Misal, aksi naming and shaming oleh NGO atau media sebagai upaya mencegah skema penghindaran pajak. Adanya publikasi data pajak konfidensial seperti Luxembourg Leaks atau Panama Papers dinilai sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Menariknya, shareholders berpendapat strategi agresivitas pajak dinilai tidak bertanggung jawab secara sosial (socially irresponsible) dan pandangan tersebut dapat mengubah preferensi investor.

Dalam salah satu penelitian, investor diketahui memilih untuk melakukan investasi pada perusahaan yang membayar pajak lebih sedikit (pay less tax). Akan tetapi, hal tersebut bisa berubah saat investor mendapat pemahaman mengenai kewajiban perusahaan dalam membayar pajak.

Baca Juga: Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Lebih lanjut, hasil tinjauan laporan berkala dapat menjustifikasi sejauh mana perusahaan menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kontribusi terhadap CSR. Pada bagian ini dijelaskan adanya pandangan yang mengganggap CSR dan pajak sebagai unsur yang saling melengkapi.

Kesimpulannya, terlepas dari pandangan apakah pajak dapat dikategorikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk memenuhi kebutuhan domestik negara. Harapannya CSR dan pajak dapat berjalan beriringan demi kesejahteraan bersama.

Artikel ini patut dijadikan referensi bagi pemerintah, pelaku usaha, praktisi, hingga akademisi untuk memperoleh pemahaman mengenai pajak sebagai wujud tanggung jawab sosial dan menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Baca Juga: 'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

*Artikel ini merupakan artikel yang diikutsertakan dalam Lomba Resensi Jurnal untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Simak artikel lainnya di sini.

Topik : resensi, resensi jurnal, lomba resensi jurnal, hut ddtc ke-14, pajak, CSR

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 September 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Terima Email Survei dari Kantor Pajak? Ini Kata DJP

Sabtu, 25 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: PPh Final CV UMKM Berakhir dan DJP Terjunkan Pegawai

Sabtu, 25 September 2021 | 07:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPh Final Masih Alami Stagnansi, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi