Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pacu Investasi Asing, Insentif Pajak Terbaru Siap Meluncur Tahun Depan

A+
A-
0
A+
A-
0
Pacu Investasi Asing, Insentif Pajak Terbaru Siap Meluncur Tahun Depan

Ilustrasi.

NIKOSIA, DDTCNews – Pemerintah Republik Siprus menerbitkan kebijakan insentif pajak terbaru sebagai upaya menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya.

Menteri Keuangan Siprus Constantinos Petrides mengumumkan insentif pajak baru bagi perusahaan untuk beroperasi di Siprus pada 15 Oktober 2021. Menurutnya, Siprus ingin menjadi pusat bisnis dan perdagangan berkelanjutan di kawasan Eropa.

“Ini adalah strategi komprehensif dengan 12 tindakan yang ditargetkan dalam lima pilar, yang secara holistik dan dipelajari dengan baik, dan dilaksanakan dengan praktik terbaik dari negara-negara Eropa lainnya,” katanya dikutip dari laman Kementerian Keuangan Siprus, Kamis (28/10/2021).

Baca Juga: Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Setidaknya ada tiga insentif pajak yang disiapkan. Pertama, pembebasan pajak penghasilan 50% bagi nonresiden, tetapi menjadi pegawai tetap di Siprus. Untuk memperoleh fasilitas ini disyaratkan gaji minimalnya senilai EUR55.000 atau sekitar Rp909 juta.

Kedua, pembebasan pajak 50% untuk investasi di perusahaan inovatif. Hal ini termasuk untuk investasi yang berasal dari perusahaan. Dalam kebijakan sebelumnya, pembebasan hanya berlaku bagi investor individu.

Ketiga, pemotongan pajak untuk biaya penelitian dan pengembangan. Bagi sektor penelitian dan pengembangan yang memenuhi kriteria pemerintah maka penghasilan kena pajak akan dipotong 120% dari yang sebenarnya.

Baca Juga: Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

“Kami harap insentif pajak ini dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, dan pembangunan negara,” ujar Petrides.

Selain insentif perpajakan, pemerintah juga akan menyederhanakan tata kelola ketenagakerjaan dan kependudukan di negaranya. Hal ini sejalan dengan penyederhanaan proses pemberian izin kerja dan penyediaan aplikasi kewarganegaraan Siprus secara online.

Kemudian, pemerintah juga memberikan izin perusahaan dengan tenaga kerja asing dalam jumlah banyak. Jumlah maksimum tenaga kerja asing di perusahaan dipatok 70% dari total tenaga kerja. Untuk staf pendukung asing dibatasi maksimal 30% dari semua staf pendukung.

Baca Juga: Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Lebih lanjut, pemerintah juga melakukan kampanye tenaga kerja Siprus. Hal ini bertujuan agar tenaga kerja Siprus yang memenuhi syarat dapat bekerja di luar negeri sehingga dapat berkontribusi pada pendapatan negara.

Jika tidak ada aral melintang, kebijakan-kebijakan tersebut akan diterapkan efektif mulai 1 Januari 2022 dan dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 ke depannya. (rizki/rig)

Baca Juga: Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif
Topik : siprus, insentif pajak, investasi asing, investor asing, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Tantang Pertamina Lakukan Budget Tagging, Ini Alasannya

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:51 WIB
RUU HKPD

Sah! RUU HKPD Resmi Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:30 WIB
KPP PRATAMA TARAKAN

Awasi Serapan Belanja APBD, Petugas Pajak Terjun ke Lapangan

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS AKHIR TAHUN

Ketika Konsolidasi Fiskal Dijalankan Sambil Jaga Pemulihan Ekonomi