Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pacu Ekonomi, 8 Kawasan Perdagangan Bebas Bakal Diluncurkan Tahun Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Pacu Ekonomi, 8 Kawasan Perdagangan Bebas Bakal Diluncurkan Tahun Ini

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris akan membuat zona perdagangan bebas pada delapan wilayah pelabuhan di seluruh wilayah Inggris Raya sebagai upaya pemerintah meningkatkan ekonomi dalam negeri.

Menteri Keuangan Rishi Sunak mengungkapkan rencana pembentukan zona perdagangan bebas pada 8 pelabuhan pada pengumuman kebijakan anggaran 2021/2022. Menurutnya, kawasan perdagangan bebas dibentuk untuk meningkatkan kegiatan ekonomi domestik.

"Kawasan itu akan memiliki aturan yang terpisah untuk membuat kebijakan lebih mudah dan lebih murah," katanya di hadapan Majelis Rendah Parlemen/House of Commons dikutip Senin (8/3/2021).

Baca Juga: India Tolak Usulan Elon Musk Soal Diskon Bea Masuk Mobil Listrik

Sunak menuturkan pelaku usaha yang menjalankan bisnis di kawasan pelabuhan khusus tersebut akan menikmati sejumlah fasilitas fiskal. Pemerintah akan menganggap pelabuhan tersebut sebagai wilayah luar pabean Inggris untuk tujuan perpajakan.

Dengan demikian, pelaku usaha dapat menikmati berbagai keuntungan seperti pemotongan tarif pajak dan prosedur kepabeanan yang lebih sederhana. Dia menyebutkan kawasan perdagangan bebas akan tersebar di seluruh Inggris termasuk Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara.

Kandidat kuat daerah pelabuhan yang menjadi kawasan perdagangan bebas antara lain London dan satu daerah di dekat Kota Liverpool. Pemerintah menargetkan 8 kawasan perdagangan bebas tersebut mulai beroperasi pada akhir 2021.

Baca Juga: Cegah Kecurangan Pajak, Pemerintah Minta Fiskus Kerja Lebih Keras

Seperti dilansir insidewalessport.co.uk, pembentukan kawasan perdagangan bebas di Inggris menjadi salah satu janji politik PM Boris Johnson. Langkah Inggris ini juga dimungkinkan lantaran tidak lagi terikat oleh ketentuan bantuan negara Uni Eropa.

Sementara itu, pemimpin oposisi Partai Buruh Keir Starr mengkritik rencana pemerintah membentuk kawasan perdagangan bebas. Menurutnya, hal itu bukan agenda prioritas dan hanya menguntungkan orang kaya dengan fasilitas menghindar dari pembayaran pajak.

"Daripada mengandalkan pelabuhan bebas, manufaktur masih menghadapi masalah birokrasi. Untuk jasa keuangan Inggris juga masih perlu diperhatikan untuk memastikan adanya kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa," tuturnya. (rig)

Baca Juga: Klub Sepak Bola Alami Tekanan Keuangan, Federasi Minta Insentif Pajak

Topik : inggris, fasilitas perpajakan, kawasan perdagangan bebas, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:30 WIB
PENANGANAN PANDEMI

Pemberian Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan Rp4,31 Triliun

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:30 WIB
KABUPATEN CIREBON

Hanya Berlaku 2 Bulan, Ada Program Pemutihan Denda Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:00 WIB
BELGIA

Meski Ada Pajak Gula, Masyarakat Tidak Ubah Perilaku Konsumsi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 19:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Target Penerimaan Pajak, DJP Andalkan 3 Sektor Ekonomi Ini