RUSIA

Otoritas Pajak Mulai Tingkatkan Pengawasan Atas Transaksi Kripto

Redaksi DDTCNews | Selasa, 07 Desember 2021 | 09:00 WIB
Otoritas Pajak Mulai Tingkatkan Pengawasan Atas Transaksi Kripto

Ilustrasi.

MOSCOW, DDTCNews - Otoritas pajak Rusia/FTS mulai meningkatkan pengawasan atas transaksi uang kripto alias cryptocurrency di negaranya. Alasannya, pasar cryptocurrency dianggap berpotensi menggerus basis pajak karena dipakai sebagai alat melakukan penghindaran pajak.

Kepala FTS Daniil Egorov mengatakan kegiatan transaksi cryptocurrency menimbulkan potensi berkurangnya basis pajak nasional Rusia. Oleh karena itu, FTS aktif melakukan pengawasan kegiatan transaksi uang digital dengan kewajiban melaporkan bagi warga yang melakukan transaksi.

"Cryptocurrency berpotensi menyebabkan erosi yang signifikan pada basis pajak Rusia, tetapi transaksi cryptocurrency masih dapat dilacak dan harus dilaporkan," katanya dikutip pada Senin (6/12/2021).

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Egorov menjelaskan mekanisme pengawasan pajak atas transaksi cryptocurrency dilakukan otomasi. Otoritas menggunakan mesin pelacak agar mampu mengelola volume data dalam ukuran jumbo.

Dia memastikan FTS saat ini sudah memiliki instrumen untuk menghadapi praktik penghindaran pajak melalui transaksi uang kripto. Menurutnya, pengawasan tidak cukup dengan melakukan identifikasi wajib pajak yang aktif dalam pasar cryptocurrency. Pembatasan aktivitas perdagangan kripto juga diperlukan sebagai solusi jangka panjang.

"Ketika anda masuk ke ruang digital, anda masih meninggalkan jejak di suatu tempat dan masalah waktu sebelum jejak ini diidentifikasi," terangnya.

Baca Juga:
Rawan Disalahgunakan Turis, Jepang Pakai Sistem Cashless Tax Refund

Pengawasan yang lebih ketat pada transaksi cryptocurrency di Rusia tidak lepas dari rekomendasi yang dikeluarkan bank sentral. Ada 2 rekomendasi yang dikeluarkan terkait dengan fenomena uang kripto.

Pertama, bank sentral mengusulkan masuknya ketentuan pidana sebagai bentuk tanggung jawab pemilik dalam transaksi ilegal aset keuangan digital. Kedua, bank sentral menyarankan adanya prosedur perpajakan atas cryptocurrency yang berlaku secara nasional.

"Usulan Bank Rusia merupakan bagian dari tujuan pasar keuangan negara 2022 yang berlaku sampai periode 2024," imbuhnya seperti dilansir cointelegraph.com. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 09:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Badan Otorita Penerimaan Negara, Kadin Minta Pemerintah Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 07:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hal Unik Ini Hanya Ada di Perpajakan DDTC, Sudah Coba?

Jumat, 26 April 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara